BI Ingin Inflasi Terkendali untuk Ciptakan Kesejahteraan

Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk mengendalikan inflasi.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 25 Jul 2018, 20:10 WIB
Diterbitkan 25 Jul 2018, 20:10 WIB
20160105-Ilustrasi-Inflasi-iStock
Ilustrasi Inflasi (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia menginginkan inflasi terkendali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk mewujudkannya.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, untuk memberikan kesejahteraan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan mengendalikan inflasi. Ke depan, ditargetkan inflasi berada di level 3 persen.

"Inflasi adalah kunci memberikan kesejahteraan, tidak hanya menumbuhkan ekonomi," kata Perry saat menghadiri sarasehan‎ nasional, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (25/7/2018).‎

Menurut Perry, mengendalikan inflasi bukan hanya tugas pemerintah pusat dan daerah, kedua instansi tersebut harus bersinergi mengatasi permasalahan yang dapat menjadi pemicu inflasi.‎

"Untuk itu di Indonesia kita harus mampu bergandengan tangan dan bersinergi mengatasi permasalahan pengendalian inflasi," tuturnya.

Menurut Perry, pemerintah pusat dan daerah perlu berklaborasi memperkuat kelembagaan, serta membuat landasan tata kelola pengendalian inflasi yang jelas. Sehingga kesejahteraan tercipta dari inflasi terkendali.‎

"Penguatan kelembagaan baik di di pusat maupun di daerah perlu diiperkuat perlu didukung landasan tatakelola. yang jelas juknis yang jelas termasuk ketersediaan anggaran yang ada‎," tandasnya.

Bank Mandiri Ramal Inflasi 4 Persen pada 2018

inflasi-ilustrasi-130801c.jpg
Inflasi

Bank Mandiri prediksi inflasi berada di kisaran empat persen pada 2018. Prediksi inflasi itu belum memasukkan perubahan harga bahan bakar minyak (BBM).

Ekonom Bank Mandiri, Anton H. Gunawan menyampaikan hal itu dalam Indonesia Economic dan Market Outlook Q2/2018.

"Ekspektasi inflasi setahu ke depan kami naikkan ke arah empat persen dengan catatan belum memasukkan kemungkinan perubahan dalam administered price misalnya harga BBM karena melihat situasi di pemilu nanti dan harga minyak dunia yang tinggi dan kita agak tinggi asumsinya dalam (APBN) USD 48 per barel sedangkan (harga minyak) Brent sudah USD 70-an per barel," ujar dia di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Anton masih meyakini pemerintah bisa menjaga inflasi stabil pada 2018 dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan.

"Inflasi rendah dan banyak program termasuk di dalamnya administered price berusaha dijaga supaya tidak naik. sasarannya masyarakat yang pendapatan rendah tidak berkurang daya belinya," ujar dia.

Meski demikian, pemerintah harus memperhatikan harga komoditas yang berangsur-angsur naik. Harga komoditas tersebut akan mempengaruhi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tapi dengan meningkatnya harga komoditi terutama minyak kita harus lebih waspada karena beban meningkat. Kalau beban tidak dimunculkan pada subsidi di anggaran, keliatannya relatif aman. Tetapi ada beban yang di shift ke BUMN itu yang perlu dicermati," ujar dia.

 

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya