Jokowi: Berikan Ruang Investasi bagi Sektor Pariwisata

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, sektor pariwisata sebagai penghasil devisa harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk dapatkan investasi. Hal itu terutama untuk daerah yang sudah mulai diincar oleh wisatawan baik dari dalam negeri dan luar negeri. Pemerintah pusat pun siap membantu.

"Saya rasa kemarin sudah kami sampaikan mengenai 10 Bali baru tapi yang akan kita fokus kerjakan membangun baru Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Borobudur di Jawa Tengah, kemudian Danau Toba di Sumatera Utara," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2018, Kamis (26/7/2018), seperti dikutip dari laman Setkab.

Jokowi menuturkan, tujuan wisata memang baru fokus di daerah tersebut. Kementerian Pariwisata telah diberikan target, 20 juta turis harus datang ke Indonesia. Ini merupakan lompatan karena sebelumnya hanya mencapai sembilan juta.

Berkaitan dengan inflasi, Jokowi menuturkan, hasil saat ini sudah baik, namun pada 2019 diharapkan akan semakin rendah. Dalam kesempatan itu, Jokowi minta agar Kepala daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota yang berhubungan dengan pasokan, terutama pangan, dilihat betul karena sering terjebak dengan rutinitas yang administratif, tanda-tangan kebijakan, namun lapangan tidak sering dipantau.

"Tolong lihat angka-angka inflasinya naik atau inflasi turun, problemnya apa, di pasokan atau di distribusi, atau karena infrastruktur yang jelek, semuanya harus tahu. Pasokan, kalau kurang misalnya beras, tahu berasnya kurang, cek Provinsi mana yang surplus misalnya Jawa Timur, telepon Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo," ujar Jokowi.

Ia mencontohkan untuk kekurangan yang lain dan jika perlu terbang ke provinsi yang surplus tersebut untuk memastikan.

Pun halnya, menurut Jokowi, bagi para bupati atau wali kota berlaku hal yang sama seperti itu jika ingin rakyat menikmati harga yang terkendali. Jangan inflasi sudah tinggi, tambah Jokowi, kepala daerah justru tidak mengerti dan malah duduk manis di kantor.

"Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi misalnya pertumbuhan ekonomi 5 tapi inflasinya 9, tekor 4 persen rakyat. Ini harus mengerti kita. Yang benar itu, pertumbuhan ekonomi misalnya 7 inflasinya 2 itu baru, pertumbuhan 6 inflasinya 1,5. Itu baru, dapat itu rakyat merasakan," tegas Jokowi.

Saat semua mengerti hal tersebut, lanjut Jokowi, baik mengenai pertumbuhan dan menekan inflasi, maka akan dengan mudah menekan harga-harga bahan pangan yang masih di angka 4,47 karena masalah utamanya pasokan dan distribusi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menitipkan pesan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) agar disampaikan kepada para Kapolres untuk jangan represif tetap ikuti mekanisme pasar.

"Represif itu artinya kalau inflasi di sebuah daerah stabil tapi orang mau menimbun barang, enggak ada masalah. Tapi kalau ada orang, distributor, atau agen menimbun barang, sehingga harganya menjadi melonjak naik, ini yang harus dimasalahkan. Karena stok itu juga perlu," ujar Jokowi seraya menyampaikan bahwa pesan tersebut telah disampaikan kepada Kapolri dan Bareskrim agar mekanisme pasar tetap harus dijaga.

Sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan 10 destinasi wisata menjadi program prioritas yang akan dijadikan tempat wisata unggulan untuk mendatangkan target 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan pihaknya akan terus mendorong sektor pariwisata melalui sinergi dengan pemerintah terkait. Sebab menurutnya, pariwisata sendiri menjadi penting bagi negara karena mampu mendorong penghasil devisa.

"Kita juga sedang berkoordinasi dengan pemerintah untuk bagaimana menjalin sinergi dalam mendorong devisa dari sisi pariwisata yang bisa secara cepat mendorong ekonomi kita baik yag besar maupun kecil, dengan tentu saja mendorong 10 destinasi dan obyek-obyek wisata yang lain itu bisa menghasilkan," kata Perry di Gedung BI, Jakarta, Rabu 25 Juli 2018.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan, ada tiga upaya yang tengah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan devisa terhadap sektor pariwisata. Salah satunya adalah menambah anggaran untuk promosi pariwisata di 2019.

"Di rapat tadi dibahas anggaran promosi pariwisata harus kita tingkatkan karena diakui Gubernur BI bahwa pariwisata salah satu industri yang paling mudah dan murah untuk mendapatkan devisa," kata Menteri Arif usai melangsungkan rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinasi Kemaritiman.

Menteri Arief mengatakan, secara perhitungan jumlah besaran anggaran sendiri masih dalam perhitungan oleh pihaknya. Namun, secara total apabila proyeksinya mencapai 20 juta turis di 2019 kemungkinan dibutuhkan USD 200 juta.

"Standar lama yang kita gunakan, USD 20 per pax atau per orang. Nau sekarang kira-kira baru USD 20 per orang, jadi kurang USD 10 lagi kalau dikali proyeksi kita. Tapi begitu ini principal disetujui, kita mulai tender mulai dari sekarang sehingga Januari mulai jalan," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: