Jokowi Minta Jangka Waktu Insentif Tax Holiday Diperpanjang Hingga 50 Tahun

Liputan6.com, Bogor - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memintanya untuk mengkaji perpanjangan jangka waktu mendapatkan insentif tax holiday.

Jika saat ini tax holiday berkisar antara 5 tahun-10 tahun, maka perlu dikaji apakah bisa hingga mencapai 50 tahun.

Sri Mulyani mengungkapkan, Jokowi ingin agar insentif tax holiday yang ditawarkan pemerintah bisa benar-benar menjadi daya tarik bagi investor menanamkan modalnya di dalam negeri.

Sebab itu, perlu dipertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu pembebasan kewajiban pajaknya melalui tax holiday.

"Presiden meminta saya untuk mengkaji apabila tax holiday bisa diperpanjang sampai 50 tahun tapi limited time, sehingga betul-betul bisa mengundang investor dan menanamkan modalnya di Indonesia," ujar dia di Istana Bogor, Kamis (26/7/2018).

Kemungkinan untuk memperpanjang jangka waktu tax holiday akan didiskusikan lebih lanjut. Namun demikian, pemerintah meyakinkan para pengusaha akan komitmen untuk meningkatkan ekspor dan investasi di dalam negeri.

"Presiden mengharapkan investasi yang berhubungan industrialisasi di Indoensia dan penguatan struktur industri di Indonesia dan ekspor harus diperbaiki. Kita terus mendengar, dan Presiden menyampaikan bahwa ini niat yang disampaikan Presiden dan jajaran pemerintah bahwa komitmen pemerintah sangat bulat mengenai keinginan mendorong ekspor dan investasi," kata dia.

Selain itu, dalam pertemuan ini pemerintah juga mendapatkan masukan terkait besaran investasi bisa mendapatkan tax holiday. Selama ini, minimal nilai investasinya ditentukan sebesar Rp 500 miliar.

"Umpamanya produk yang bisa menghasilkan sparepart untuk produk yang selama ini masih diimpor. Ini biasanya investasinya tidak terlalu besar, sehingga kami akan menyiapkan tax holiday ukuran kecil di bawah Rp 100 miliar dan labor intensive. Sehingga itu bisa menampung kebutuhan perusahaan kelas menengah kecil utamanya substitute dari impor kita. Jadi kita akan menyempurnakan dan memperbaiki sesuai komunikasi kami dengan dunia usaha, untuk meyakinkan bahwa policy ini menghasilkan dampak yang positif," tandas dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang 40 pengusaha yang berorientasi ekspor ke Istana Bogor, pada sore ini. Pertemuan tersebut salah satunya membahas soal kondisi global yang mengalami ketidakpastian dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengajak para pengusaha untuk tetap fokus pada bisnis serta meningkatkan ekspornya.

Sebab, dengan daya saing yang dimiliki saat ini, para pengusaha tersebut sebenarnya mampu mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah dan menggunakan hal ini sebagai kesempatan.

"Kesempatan ini juga untuk mendengar dari pengusaha apa-apa yang bisa dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan kegiatan momentum ekonomi kita, menggunakan kesempatan di lingkungan global yang berubah secara cepat. Dan pada saat yang sama ingin menciptakan suatu kerja sama dan kepercayaan agar antara pemerintah dan dunia usaha ada sinergi dalam menghadapi situasi ekonomi utamanya dari gejolak global,"‎ujar dia di Istana Bogor, Kamis (26/7/2018).

Menurut dia, pemerintah akan terus mendorong sektor usaha untuk lebih berkembang. Salah satunya dengan layanan perizinan terintegrasi secara online atau online single submission (OSS).

"P‎residen meminta follow up tentu dengan pengusaha, bahkan kalau ada yang minat investasi, Presiden minta untuk mencoba menggunakan OSS. Dan kalau ada keluhan atau perizinan yang belum diselesaikan cepat sesuai janjinya, Bapak Presiden juga ingin mendapatkan masukan yang terjadi di lapangan. Saya rasa ini adalah pendekatan bagaimana kita ingin terus memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan saat dunia mengalami perubahan yang sangat cepat," jelas dia.

Selain itu, dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai cara agar ‎devisa ekspor bisa dibawa ke dalam negeri sehingga memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Ini agar para pengusaha mau membawa kembali devisanya ke dalam negeri dan menginvestasikan atau digunakan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau kegiatan usahanya.

"Dalam percakapan kita mendapatkan masukan yang cukup beragam, dilihat dari latar belakang perusahaan-perusahaan tersebut. Tadi seperti saya katakan, dari eksportir natural resource dari batu bara, CPO, manufaktur elektronik dan tekstil, produk kecantikan, sampai bagaimana kita bisa meningkatkan investasi di destinasi pariwisata. Karena itu juga menghasilkan devisa untuk mempertahankan perekonomian kita lebih kuat lagi," tandas dia.