Jembatan Timbang Tak Lagi Jadi Lahan Basah Oknum Pemda

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan pengelolaan dan pengawasan di jembatan timbang kini dibuat lebih transparan, sehingga mencegah oknum-oknum tertentu untuk melakukan pungutan liar (pungli).

Direktur Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengaku mendapat kabar bahwa jembatan timbang kini bukan lagi lahan basah untuk orang-orang di pemerintah daerah (pemda).

"Sebetulnya saya berkali-kali menjamin, bahkan saya baru dengar, di Jawa Barat ada 11 orang di jembatan timbang yang sekarang mau kembali ke dinas provinsi lagi. Saya tanya, kenapa mereka ingin kembali. Ternyata jembatan timbang sekarang bukan lagi tempat yang mengenakan buat yang bersangkutan," jelas dia di Jakarta, dikutip Sabtu (4/8/2018).

"Dulu, beberapa tahun lalu, supir truk mungkin bilangnya jembatan timbang identik dengan pungli. 2018 atau 2017, atau sekarang, saya jamin, sudah ada tidak ada pungli itu," dia menambahkan.

Adapun salah satu cara yang ia buat untuk mencegah tindak pungli terus terjadi adalah dengan menyiapkan e-tilang. Lewat sarana tersebut, pengemudi kendaraan besar yang kena tilang bisa membayar langsung denda lewat mesin ATM dan EDC yang terhubung kepada pihak bank penyedia, yakni BRI.

Upaya berikutnya, dia melanjutkan, dilakukan pemasangan cctv di setiap jembatan timbang yang telah dihidupkan. "Itu bisa mengawasi segala aktivitas yang ada di jembatan timbang," tegasnya.

Selain itu, Budi menambahkan, pada September mendatang Kemenhub akan menempatkan personel dari PT Surveyor Indonesia (Persero) di 43 jembatan timbang. Orang-orang tersebut nantinya akan bekerja selama 24 jam lewat sistem shifting sebanyak 3 kali.

"Mereka akan memastikan SOP yang dibuat berjalan dengan baik. Jadi interaksi antar petugas kita diawasi mereka. Masa petugas kita mau pungli di depan orang yang tidak berhubungan. Saya yakin itu," ujar dia.

Dia juga menuturkan, pembangunan fisik jembatan timbang ke depan akan banyak menggunakan material kaca. Hal itu dilakukan demi mewujudkan filosofi jembatan timbang yang transparan, terbuka, terang, bersih, dan memiliki petunjuk arah yang jelas.

"Jadi pembangunan berikutnya secara fisik, akan banyak menggunakan material dari gelas dan kaca. Jadi aktivitas di dalamnya terlihat dari luar, dan terang," tukas dia.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membuat pengecualian terkait beberapa angkutan bermuatan besar atau over dimension overload (ODOL) untuk diizinkan melaju di 3 jembatan timbang meski secara kapasitas terhitung berlebih.

Adapun sejak 1 Agustus 2018 kemarin Kemenhub tengah melakukan sesi percobaan terkait ODOL di 3 jembatan timbang, yakni di UPPKB Losarang di Indramayu, UPPKB Balonggandu di Karawang, dan UPPKB Widang di Tuban.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengatakan telah menerima usulan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta beberapa pengangkut logistik untuk membuat blue print terkait kebijakan ODOL dengan ketentuan khusus.

Pengecualian ini, lanjutnya, coba diinisiasi untuk beberapa kendaraan besar yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, salah satunya sembako.

"Untuk kendaraan pengangkut logistik yang membuat sembako itu tidak kita lakukan penilaian. Tetapi 50 persen ke atas itu kita tilang, lebih 100 persen juga diturunkan," tegas dia di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (3/8/2018).