Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik pembiayaan alternatif Panda Bond untuk lingkungan dunia usaha baik korporasi swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Pembangunan infrastruktur masih jadi program utama Pemerintah. Seiring dengan itu keperluan pembiayaan meningkat. Korporasi memerlukan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya dan perbankan pun sedemikian inovatif untuk mencari skema-skema alternatif untuk mendukung dunia usaha," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang BUMN, Adisatrya Sulisto dalam Presentasi RMB Denominated Bond, di Shangrila Hotel, Jakarta, Rabu (8/8/2018).Â
Dia menuturkan, RMB Denominated Bond atau yang biasa disebut Panda Bond merupakan salah satu produk pendanaan alternatif business to business (B2B) tanpa memerlukan fasilitas dari pemerintah.Â
Advertisement
Baca Juga
"Kami dari dunia usaha menyambut baik adanya alternatif pembiayaan yang kita harapkan memudahkan pengusaha dan korporasi lebih berdaya saing," kata Adisatrya.
Oleh karena itu, dia mengharapkan presentasi yang disampaikan oleh Bank of China dapat menjadi masukan bagi korporasi baik BUMN maupun swasta dalam mempertimbangkan skema pembiayaan yang akan digunakan.
"Teman-teman dari korporasi bisa mendapat gambaran lebih jelas mengenai RMB denominated Bond. Apa sesuai dengan kebutuhan korporasi nanti teman-teman sendiri yang menentukan," ujar dia.
Country Manager Bank of China, Zhang Chao mengatakan, Panda Bond dapat membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam memilih obligasi yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hal itu karena untuk pertama kalinya investor dan peminjam dapat memasuki pasar baru untuk melakukan diversifikasi dari sumber dana yang biasa digunakan.Â
"Selain penerbitan Panda Bond dengan kemampuan hedging, kami juga bekerja sama dengan rekan-rekan kami di Jakarta untuk mengusulkan produk dan layanan Treasury lainnya kepada klien kami," ujar Zhang. Â
Dia mengatakan, Bank of China mengeluarkan Panda Bond sebagai sumber pendanaan pertama yang menggunakan mata uang yuan. Panda bond, lanjut dia, memiliki sistem hedging.
Dia menuturkan, volatilitas dan fluktuasi dari mata uang RMB juga jauh lebih baik dibandingkan dengan mata uang USD. Selain dihadiri jajaran pimpinan dan anggota Kadin, acara presentasi dan diskusi itu turut dihadiri perwakilan beberapa institusi pemerintah seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan RI.
Turut hadir pula perwakilan dari perusahaan BUMN dan korporasi swasta, diantaranya Pertamina, PLN, Telkom, Wijaya Karya, Sinarmas Group.
Â
Reporter: Wilfridus Setu Embu
Sumber: Merdeka.com
Ini Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur Kelistrikan di Indonesia
Sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kebagian tugas dari pemerintah untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh wilayah Indonesia. Upaya merealisasikan hal ini membutuhkan dukungan dana yang berasal dari PLN maupun pihak lain.
"Harus diakui bahwa sampai saat ini banyak terobosan teknologi maupun pengorganisasian dalam listrik pedesaan diperoleh berkat bantuan (pendanaan) organisasi-organisasi internasional," ungkap Founder and Chief Advisor of Prakasa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI), Eddie Widiono, saat mengawali pembukaan Focus Group Discussion, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa 22 Mei 2018.
Eddie mengatakan, skema pembiayaan tidak dapat dijalankan dan disebarluaskan oleh jenis pendanaan yang sama. Oleh karena itu, dibutuhkan pola pendanaan yang mampu mendukung berbagai terobosan untuk mendukung kelistrikan di Indonesia.
"Contoh dari terobosan ini adalah proyek yang pelaksanaannya sekaligus menjawab dua tantangan utama, yaitu tantangan pemberantasan kemiskinan dan tantangan mulai pemanfaatan penduduk," imbuh dia.
Eddie mengungkapkan, salah satu alternatif pembiayaan yang akan didorong adalah PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran) yang merupakan suatu skema yang difasilitasi oleh pemerintah pusat untuk mengatasi kendala pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur.
"Menarik mendengar inisiatif pemerintah dari Bappenas, yakni dengan PINA pendanaan infrastruktur non APBN yang merupakan pengembangan dari KPBU," ujar dia.
Selain itu, Eddie mengatakan model skema pembiayaan lainnya yang dapat membantu adalah melalui green bond. Di mana green bond merupakan obligasi dengan penggunaan dana hasil penerbitan untuk membiayai ataupun membiayai kembali proyek berwawasan lingkungan.
"Sebagaimana menjadi faktor penting tidak banyak perusahaan dalam memberi yang mampu menyesuaikan skala pinjaman yang dibutuhkan dengan rating keuangan mereka. Satu terobosan untuk diperlukan untuk bisa menggunakan memanfaatkan green bond ini dalam konteks negara," tutur dia.
Â
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Â
Advertisement