Teknologi Mampu Tambal Minimnya Jumlah PNS

Pemerintah telah menyiapkan terobosan dalam bentuk teknologi informasi demi bisa menambal formasi CPNS yang masih terbilang kecil.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 15 Agu 2018, 12:00 WIB
Diterbitkan 15 Agu 2018, 12:00 WIB
Usai Libur Lebaran, PNS Masuk Kerja Seperti Biasa
Sejumlah pegawai Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta melakukan aktivitas kerja di Balai Kota, Jakarta, Senin (3/7). Pasca libur Lebaran seluruh PNS Pemprov DKI terlihat masuk kerja kembali seperti biasanya. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Liputan6.com, Jakarta - Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 (CPNS 2018) dikabarkan bakal menyerap antara 200-250 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) baru. Namun begitu, jumlah formasi tersebut masih dirasa kurang, sebab kebutuhan akan akan pegawai negeri sipil di berbagai daerah masih sangat tinggi.

Menanggapi kondisi ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan, pemerintah telah menyiapkan terobosan dalam bentuk teknologi informasi demi bisa menambal formasi CPNS yang masih terbilang kecil.

"Kan kita semua sudah tahu, kemajuan teknologi dan informasi bisa menyokong banyak pekerjaan yang bersifat administratif. Misalnya, pengumpulan data bisa minta bantuan IT. Sehingga pekerjaan yang biasanya untuk 10 orang bisa dikerjakan oleh 1-2 orang," urainya kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (15/6/2018).

Menurutnya, sokongan teknologi terbarukan itu dapat menambal minimnya tenaga PNS di setiap instansi pemerintahan. "Di sisi yang lain, (teknologi informasi) juga bisa meningkatkan penetrasi pelayanan publik," tambah dia.

Lebih lanjut, Ridwan berharap, sistem penarikan CPNS tahun ini dapat menemukan bibit-bibit unggul terbaik Indonesia yang berasal dari berbagai macam latar belakang.

"Jadi dengan mekanisme yang sudah rigid ini kami ingin hiring orang-orang yang secara kompetensi dan kualifikasi itu memenuhi," kata dia.

Dia juga menambahkan, PNS masa mendatang harus punya integritas moral yang baik, sehingga dapat menjamin kualitas pelayanan informasi yang bagus untuk publik.

"Kalau bibit-bebet-bobot sudah bagus dari awal kemudian kita bina lewat diklat yang terintegrasi, mudah-mudahan PNS atau ASN yang diterima jauh lebih baik dari yang sudah ada," pungkas dia.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jumlah PNS di RI Masih Belum Ideal

Usai Libur Lebaran, PNS Masuk Kerja Seperti Biasa
Sejumlah pegawai Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta melakukan aktivitas kerja di Balai Kota, Jakarta, Senin (3/7). Mulai Senin (3/7), seluruh instansi pemerintahan masuk kerja usai libur Lebaran. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Sebelumnya, BKN memperkirakan, jumlah formasi yang tersedia pada sistem seleksi calon pegawai negeri sipil 2018 (CPNS 2018) berkisar antara 200 ribu-250 ribu posisi.

Namun begitu, formasi tersebut dianggap belum bisa menutupi kebutuhan negara akan jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang memadai.

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan menjelaskan, jika dulu penerimaan CPNS mengacu kepada rumusan zero growth, yakni jumlah penarikan tenaga baru selaras dengan jumlah ASN yang habis masa bakti, kini berbeda. 

"Sekarang yang kita implementasikan adalah minus growth. Jadi katakan ada 10 PNS yang pensiun, mungkin maksimal hanya 8 pengambilan formasi barunya yang dibuka," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com.

Dia mengatakan, perhitungan minus growth itu membuat pihaknya harus dapat mengakali kekurangan jumlah abdi negara bila tiap tahunnya negara harus kehilangan sekitar 200-250 ribu PNS yang pensiun di seluruh Indonesia.

Dalam bayangannya, jumlah formasi 200-250 ribu pada CPNS 2018 ini belum mampu menambal kebutuhan pegawai bagi seluruh instansi pemerintahan.

Sebagai contoh, menurut informasi yang didapatnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, negara masih membutuhkan jumlah antara 800 ribu sampai 1 juta tenaga pengajar dalam bentuk guru.

"Kalau misal kita deliver tahun ini, keuangan negara tidak memungkinkan. Teman-teman di daerah juga APBD-nya banyak yang di atas 50 persen. Jadi enggak bisa sekaligus, harus bertahap," tegas dia.

Namun begitu, ia menyampaikan, BKN dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), telah bersiasat untuk menanggulangi jumlah penarikan CPNS yang masih di bawah kebutuhan.

"Paling tidak fungsi-fungsi yang kritis yang bersifat sangat diperlukan dan teknis, semisal guru dan tenaga kesehatan, itu yang kita dahulukan. Daerah terpencil, relatif terbelakang, itu yang kita prioritaskan untuk tahun ini," pungkas dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya