BPDP Sawit Bantu Pemerintah Percepat Peremajaan Tanaman

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Dono Boestami, menyebut bahwa pihaknya akan membantu proses percepatan peremajaan (replanting) kelapa sawit yang dicanangkan oleh pemerintah.

"Enggak ada, cuma percepatan aja peremajaannya. Ya kan targetnya 185 ribu hektare. Itu aja. Tetap itu kan target pemerintah," ujarnya usai melangsungkan rapat koordinasi terkait replanting sawit dan karet di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (21/8/2018).

Diketahui, pemerintah tengah menargetkan peremajaan sawit rakyat pada 2018 seluas 185 ribu hektare lahan. Langkah ini diambil agar produktivitas sawit rakyat dapat meningkat dan memberi kesejahteraan pada petani.

Dono mengatakan, dalam proses tersebut nantinya akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian langsung. Pihaknya hanya membantu melalui penyaluran dana saja.

"Ya prosesnya, kan ada di dirjen perkebunan ya itu aja udah. Masalahnya kami sejak bulan Maret tidak terima lagi rekomendasi teknis (dari Kementan)," imbuhnya.

Sebelumnya, BPDKS mencatat hingga akhir semester I 2018, BPDPKS telah menyalurkan dana peremajaan kepada 5.384 pekebun untuk luasan lahan 12.063 hektare dengan nilai mencapai lebih dari Rp 288 miliar untuk meningkatkan efektivitas program peremajaan.

BPDPKS bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Kemenko Perekonomian juga melakukan penyempurnaan aturan agar penyaluran dana bisa dilakukan dengan lebih cepat tanpa mengurangi akuntabilitas.

"Di samping itu, BPDKS juga melakukan pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit. Sejak 2016 hingga semester I 2018, BPDPKS telah melakukan pelatihan kepada 4.529 orang petani, 813 anak petani, 930 guru SMK perkebunan, dan 540 anggota koperasi," katanya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, BPDPKS mendukung program perluasan segmen mandatori Biodiesel 20 persen atau B20 yang dicanangkan pemerintah. Tujuan kebijakan ini untuk mendorong penggunaan energi terbarukan sekaligus menghemat cadangan devisa negara.

Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami mengatakan, dukungan tersebut antara lain dilakukan dengan menyiapkan dana insentif yang diperlukan untuk memproduksi biodiesel. Insentif ini akan diberikan langsung kepada penyalur biodiesel.

"Kami telah menyiapkan dana untuk perluasan segmen mandatori biodiesel B-20 yang diharapkan mampu menyerap kelebihan suplai produk sawit di pasaran," ujar Dono pada Senin 20 Agustus 2018. 

Dalam rangka pemanfaatan biodiesel, selama tahun 2017 BPDPKS telah memberikan insentif atas penyaluran 2,3 juta kiloliter (kl) biodiesel.

Sementara itu, sampai dengan semester I-2018, BPDPKS telah memberikan insentif atas penyaluran 1,1 juta kilo liter biodiesel.

Setidaknya terdapat dua manfaat yang bisa diperoleh dari program mandatori biodiesel. Pertama, mendukung kebijakan energi baru dan terbarukan, melalui bauran energi Indonesia yang akan mendorong terciptanya ketahanan energi nasional. Kedua, mendukung terciptanya stabilisasi harga crude palm oil (CPO).

"Program mandatori biodiesel diharapkan juga menjadi solusi untuk mengatasi kelebihan pasokan sawit akibat menurunnya ekspor CPO karena tensi pasar global yang sedang tinggi. Pada Mei 2018 produksi CPO tercatat 4,24 juta ton atau naik 14 persen dibandingkan April yang hanya 3,72 juta ton," jelas Dono.

Dono menjelaskan, kelebihan pasokan dimungkinkan untuk diserap melalui program Biodiesel karena saat ini utilisasi produksinya baru mencapai 30 persen atau setara 3,5 juta kilo liter per tahun dari total kapasitas terpasang. "Ini menunjukkan serapan produksi biodiesel domestik sangat mungkin untuk ditingkatkan," jelas Dono.