Wakili Menteri Rini, Begini Hasil Raker Menperin dengan Komisi VI DPR

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN. Tampak Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto hadir menggantikan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Raker ini memiliki beberapa agenda, antara lain pembahasan serapan anggaran Kementerian BUMN tahun 2018, serta penyampaian Rancangan Kerja Anggaran tahun 2019. 

"Pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2019 ditetapkan Rp 208,27 miliar. Terdiri dari program dukungan manajemen dan dukungan teknis dan program pembinaan BUMN," kata Airlangga, di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin (17/9/2018).

Pimpinan Rapat, Azam Azman Natawijana menyatakan, Komisi VI DPR menerima penyampaian serapan anggaran Kementerian BUMN dan menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2019 Kementerian BUMN. 

Salah satunya adalah menerima usulan tambahan anggaran sebesar Rp 11,09 miliar yang akan digunakan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis untuk gaji dan tunjangan CPNS.

"Komisi VI DPR RI menerima target setoran dividen BUMN di bawah Kementerian BUMN sebesar Rp 44,7 triliun," kata dia.

Komisi VI DPR RI pun menyetujui usulan penambahan PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp 17 triliun. Tambahan PMN tersebut akan diberikan pada PT Hutama Karya dan PLN.

"Penyertaan modal negara untuk PT Hutama Karya sebesar Rp 10,5 triliun. Penyertaan modal negara untuk PT PLN sebesar Rp 6,5 triliun," ujar dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Kementerian BUMN tengah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan daya saing industri galangan kapal.

Ini karena beberapa BUMN memiliki bisnis di bidang ini, antara lain PT Dok dan Perkapalan Surabaya dan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (DKB).

Salah satu cara yang diusulkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan di industri tersebut adalah pemberian beberapa insentif. Salah satu adalah pembebasan beberapa item pajak yang dikenakan.

"Galangan ini butuh dukungan, tidak hanya teknis tapi juga regulasi. Jadi sekarang aturannya agak aneh, kalau beli kapal dari luar negeri bebas bea masuk, tapi kalau beli dari galangan di dalam negeri itu kena pajak. Jadi mohon dukungannya Pak Menhub," ucap Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno di depan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Graha CIMB, Jakarta, Selasa 28 Agustus 2018.

Saat ini, indusri galangan kapal yang berkembang hanya di Batam. Karena di sana memiliki fasilitas bebas pajak. Hal ini yang harusnya diterapkan di seluruh Indonesia.

"Saat ini itu ada 126 galangan kapal di Indoensia tapi kurang berkembang," tegas dia.

Saat ini, pemerintah memang memiliki banyak proyek pengadaan kapal. Hal itu sesuai dengan misi Presiden Jokowi untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia.

Terlebih, program tol laut terus berkembang setiap tahunnya. Meski demikian, perusahaan galangan kapal tidak bisa mengandalkan proyek-proyek pemerintah. Untuk itu, insentif ini menurut Harry sangat dibutuhkan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: