BKN Prakarsai Database Tenaga Ahli ASEAN

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia terlibat dalam perkembangan kualitas pengelolaan pegawai di ASEAN. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memprakarsai terbangunnya bank data untuk menampung tenaga ahli di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat ASEAN.

Inisiatif tersebut dilakukan dalam ASEAN Conference on Civil Service Matters (ACCSM) yang diadakan di Yogyakarta pada 18 - 21 September 2018. Pada ajang tersebut, BKN menjadi inisiator dari ASEAN Pool of Experts on Civil Service (A-EXPECS).

Langkah tersebut merupakan bagian dari pengembangan Talent Management (Sistem Manajemen Talenta) untuk melaksanakan komitmen Indonesia yang telah dicantumkan dalam Work Plan ACCSM 2016-2020.

Pertemuan 10 negara ASEAN itu membahas secara detail komponen aplikasi A-EXPECS berbasi website yang sedang dikembangkan BKN untuk menjadi rumah (pool) bagi inventori data talenta dan pakar sektor publik di ASEAN. Termasuk yang dibahas adalah kriteria, area, mekanisme, sampai pengelolaan dan pengembangan database ASEAN Expert.

Secara spesifik, pembentukan A-EXPECS bertujuan sebagai Bank Data informasi ASEAN Expert (Tenaga Ahli) dan akan berguna sebagai sarana pertukaran informasi data Tenaga Kerja Ahli di negara se-ASEAN, serta media informasi rangkaian seluruh kegiatan ACCSM.

BKN menargetkan tercapainya kesetaraan dan kemajuan antar negara ASEAN dalam sistem kepegawaian serta peningkatan layanan publik.

Tujuan lain bagi A-EXPECS adalah terciptanya sustainability di antara para Tenaga Ahli di ASEAN. Para Tenaga Ahli yang dikumpulkan A-EXPECS diharapkan bisa membina calon ahli lainnya, sehingga terjadi "Experts creating Experts" (Ahli menciptakan ahli).

Bertambahnya kualitas Tenaga Ahli di ASEAN sesuai dengan cita-cita awal ASEAN Conference on Reforms in the Civil Service (ACRCS) yang berdiri pada 1980. Kemudian, ACRS berubah namamenjadi ACCSM yang dipakai sampai saat ini.

ACCSM memfokuskan diri untuk memperkuat kerja sama regional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem kepegawaian dan tata pemerintah.