Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan Indonesia siap menggelar Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali. Segala hal untuk menyambut para delegasi juga sudah disiapkan dengan baik.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menyambangi Universitas Sumatera Utara (USU) pada Senin (8/10/2018).
"Annual meeting sebesar itu, 15.000 (orang) yang datang, menjadi rebutan semua negara. Karena meeting seperti itu pasti memiliki dampak paling tidak memberikan citra yang baik terhadap negara yang dipakai untuk pertemuan itu," kata Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Baca Juga
Jokowi turut menyampaikan penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia. Sebagian besar anggaran yang dialokasikan justru digunakan untuk perbaikan dan menunjang infrastruktur di Bali selaku tuan rumah.
Investasi pada perbaikan dan peningkatan infrastruktur tersebut pada akhirnya akan dinikmati sendiri oleh masyarakat Bali dan Indonesia.
"Anggaran itu dipakai untuk memperluas apron di Bandara Bali, membuat terowongan di persimpangan yang ada di Bali sehingga tidak macet. Artinya setelah itu akan kita gunakan terus. Bukan sesuatu yang hilang," ucap Jokowi.
Selain itu, dia berharap acara ini juga bisa meningkatkan kunjungan wisawatan di Bali.
"Kita harapkan ini justru akan memperkuat promosi kita untuk tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Saya kira arahnya ke sana," terang Jokowi.
* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.
Di Pertemuan IMF-Bank Dunia, Darmin Paparkan Peta Pengembangan SDM RI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memulai rangkaian acara pertemuan tahunan IMF-World Bank di Nusa dua, Bali pada Senin ini.
Acara pertamanya, Darmin memberikan sambutan dalam High Level Parliamentary Meeting sebagai rangkaian acara International Monetary Fund–World Bank Group (IMF-WBG) 2018.
Hadir dalam kesempatan ini antara lain: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo; Chair of The Parliamentary Network on the World Bank & IMF, Jeremy Lefroy; Director External and Corporate Relations World Bank Group, Jill Wilkins; dan Assistant Director Communications Department IMF, Sabina Bhatia.
Dalam pertemuan ini, Menko Darmin memaparkan pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur, baik hard infrastructure maupun soft infrastructure seperti peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi digital.
"Sudah tiga tahun Pemerintah Indonesia fokus membangun infrastruktur fisik. Di tahun 2018-2019 ke depan, kami akan fokus pada soft infrastructure,” ujar Darmin di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10/2018).
Baca Juga
Investasi SDM, kata Darmin, memiliki peran penting dan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara. Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan peraturan yang mampu melindungi karyawan, memberikan pekerjaan yang layak, sekaligus meningkatkan keterampilan yang berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Peta Jalan untuk Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025. Peta jalan ini berfokus pada peningkatan dan revitalisasi lembaga kejuruan untuk menghubungkan dan mencocokkan dengan kebutuhan industri masa kini.
Selain itu, peta jalan tersebut juga memuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kejuruan yang harus sepenuhnya dilaksanakan dari hilir ke hulu untuk menjalankan proses bisnisnya.
“Kualitas lembaga kejuruan perlu direvitalisasi. Salah satu upayanya adalah penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan industri, karena kurikulum saat ini belum sejalan dengan perkembangan Industri 4.0 dan Ekonomi Digital,” sambung Darmin.
Kemudian, untuk menjamin manifestasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang optimal, koordinasi yang intensif antara pemerintah, industri, asosiasi, dan semua pemangku kepentingan terkait mutlak diperlukan.
Sementara itu, memandang dinamika era digital saat ini, Menko Darmin menerangkan bahwa tak hanya eksekutor, melainkan legislator yang juga memiliki peran penting dalam transformasi bangsa di era digital.
Menurutnya, perlu ketersediaan dari para pembuat Undang-Undang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, mempelopori perubahan, dan mampu menangkap peluang.
“Para pembuat Undang-Undang harus mampu menghasilkan terobosan besar yang kreatif, visioner, inovatif, sekaligus mampu mengelola dampak sosial yang diakibatkan,” kata Darmin.
Menko Perekonomian berharap pertemuan ini mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang akurat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM, khususnya dalam menghadapi perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital.
Advertisement