Sri Mulyani Buka-bukaan soal Utang Indonesia Selama 4 Tahun Terakhir

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kondisi utang Indonesia selama 4 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pemerintah dikatakan telah mengelola utang dengan baik untuk menghasilkan hal yang produktif.

Selama empat tahun, utang Indonesia tumbuh sekitar Rp 1.329 triliun. Angka ini memang tumbuh jika dibandingkan dengan periode 2012 hingga 2014 sebesar Rp 799,8 triliun. Meski demikian, pertumbuhan utang disertai dengan balanja produktif diberbagai sektor.

"Ada juga yang mempertanyakan apakah utang kita untuk hal yang produktif. Ada beberapa pengamat menyampaikan. Periode 2012 sampai 2014, kenaikan utang antara Rp 799,8 triliun dan periode 2015 sampai 2017 adalah Rp 1.329 triliun. Nominalnya besar, dan orang membuat cerita itu. Sengaja ceritanya diputus di situ saja. Dipakai untuk apakah ini? Lihat sisi belanjanya," ujar dia di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Sri Mulyani menjelaskan, pada periode 2012 hingga 2014 belanja infrastruktur hanya Rp 456 triliun selama 3 tahun. Saat ini, belanja infrastruktur mencapai Rp 904,6 triliun atau tumbuh dua kali lipat.

Sementara untuk dana pendidikan, bila dulu hanya Rp 983 triliun untuk 3 tahun, sekarang Rp 1.167 triliun atau naik 118 persen.

"Belanja pendidikan kan bukan belanja yang tidak produktif, jadi jangan dilihat cuma infrastruktur. Belanja kesehatan juga naik, dari Rp 146 triliun menjadi Rp 249,8 triliun atau naik 170 persen. Itu juga belanja produktif, walaupun bentuknya bukan jembatan atau jalan. Belanja untuk melindungi masyarakat miskin, jelas produktif," jelasnya.

Selanjutnya, perlindungan sosial pada 2012 hingga 2014 hanya Rp 35 triliun. Saat ini belanja sampai Rp 299,6 triliun, artinya tumbuh 8 kali lipat.

"Makanya kalau dilihat kemiskinan turun, gini ratio makin mengecil artinya makin merata. Wong hasilnya jelas, kok. Penurunan kemiskinan tidak datang begitu saja, tapi melalui program," kata Sri Mulyani.

Selain melakukan pembiayaan terhadap sektor tersebut, pemerintah juga mengalokasikan belanja terhadap transfer ke daerah. Pemerintahan sebelumnya, transfer ke daerah (TKD) hanya Rp 88 triliun, sekarang menjadi Rp 315,9 triliun.

"Ada juga beberapa pengamat yang lupa kami , sering itu tidak dihitung sebagai belanja produktif. Dalam TKD, ada mandatori 25 persen untuk infra, 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan. Kalau TKD dulu hanya Rp 88 triliun, sekarang jadi Rp 315,9 triliun. Kalau mau membandingkan apel dengan apel, tidak hanya tambahan utang. Tapi, bandingkan untuk apanya. Jadi, menggambarkan seluruh cerita secara menyeluruh," kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, dari jumlah belanja tersebut pemerintah tidak mengandalkan utang untuk menopang belanja. Dia menugaskan, utang hanya suplemen sementara bagian utama penopang belanja adalah penerimaan pajak.

"Kalau belanja segitu banyak, apakah APBN tetap baik? Ya buktinya defisit makin kecil, berarti kami membelanjakan lebih banyak dari penerimaan perpajakan. Utang hanya suplemen, bukan yang utama. Penerimaan perpajakan kita jadi backbone perekonomian kita," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sebagai perwakilan pemerintah menyerahkan laporan penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) 2017-2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari hasil tersebut, nilai BMN mencapai Rp 5.728,49 triliun. Sri Mulyani mengungkapkan, pemeriksaan penilaian kembali BMN atau aset negara dilakukan terutama atas aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, serta juga jalanan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya yang memiliki nilai signifikan.

"Menurut Bank Dunia, penggunaan aset dapat meningkatkan pendapatan negara 1,5 persen dari GDP. Barang milik negara yang dikelola maksimal bisa berkontribusi pada pendapatan negara," ujar dia di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Dia menyatakan, sebelumnya penilaian terhadap BMN telah dilakukan pada periode 2007-2010. Hal ini merupakan penilaian pertama terjadap BMN sejak Indonesia merdeka.

Kemudian, lanjut Sri Mulyani, pemerintah kembali menilai terhadap pada BMN pada 2017-2018. Hasilnya, BMN mengalami kenaikan sebesar Rp 4.190,3 triliun atau 272,42 persen dari Rp 1.538,18 triliun menjadi Rp 5.728,49 triliun. Jumlah BMN yang dinilai sebanyak 945.460 aset.

"Revaluasi mulai dilakukan pada saat perancangan 29 Agustus 2017 dan selesai dilaksanakan ada 12 Oktober 2018, termasuk objek penilaian kembali di NTB yang terkena dampak gempa," ungkap dia.

Sri Mulyani menuturkan, hasil penilaian kembali ini telah dilaporkan kepada BPK. Selanjutnya BPK akan memeriksanya dan dilaporkan kembali kepada pemerintah. 

"Ini sebagai bentuk akuntabilitas, telah kami sampaikan Ketua BPK pada 15 Oktober 2018 untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan revaluasi oleh BPK. Ini sangat penting agar revaluasi nilainya valid, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar dia.

 Tonton Video Ini: