Suramadu Gratis, Pemerintah Diminta Subsidi di Penyeberangan Ujung-Kamal

Liputan6.com, Jakarta - National Maritime Institute (Namarin)  menilai pemerintah harus mempertahankan lintas penyeberangan Ujung-Kamal dengan menyediakan subsidi Public Service Obligation (PSO).

Subsidi PSO tersebut diberikan sebagai implikasi kebijakan penggratisan jembatan Suramadu yang dampaknya kian membuat operasional kapal penyeberangan Ujung - Kamal merugi. 

Direktur Namarin, Siswanto Rusdi, mengatakan sudah seharusnya Pemerintah hadir di moda transportasi penyeberangan Ujung-Kamal untuk menyelamatkan bisnis yang selama ini berperan sebagai penyangga utama Tol Suramadu.

"Sejak Tol Suramadu beroperasi, operator kapal di lintasan tersebut telah berkorban dengan mensubsidi operasional kapal. Beberapa tahun terakhir, perusahaan yang mensubsidi,  sekarang waktunya pemerintah hadir," kata Siswanto dalam keterangan tertulis, Kamis (8/11/2018).

Siswanto menanbahkan, penggratisan jembatan Suramadu akan menguntungkan masyarakat pengguna jasa, baik dari Surabaya maupun sebaliknya. Akan tetapi, kebijakan tersebut seharusnya tidak mematikan penyeberangan Ujung – Kamal. 

Saat ini, penyeberangan Ujung-Kamal memiliki fungsi vital yakni sebagai pendukung infrastruktur penghubung Surabaya-Madura.

Jika ada masalah teknis di Suramadu yang mengakibatkan jembatan tidak bisa dilalui, infrastruktur transportasi yang dipakai pasti penyeberangan, tidak ada lain lagi. 

Di lintas penyeberangan Ujung – Kamal saat ini masih beroperasi tiga unit kapal penyeberangan milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Darma Lautan Utama. Kapal-kapal tersebut melayani penyeberangan orang dan kendaraan yang begian besar berasal dari Gresik dan barat Bangkalan. 

Adapun tarif menyeberang di lintas penyeberangan Ujung-Kamal adalah Rp 7.000 untuk pengendara motor, dan Rp 46.000 untuk pengendara roda 4 dan kendaraan penumpang paling mahal Rp 59.000 dan kendaraan barang Rp 81.000. 

Keberadaan penyeberangan Ujung-Kamal tetap dibutuhkan selain untuk memberikan layanan pada saat waktu normal, juga sangat membantu pada saat terjadi emergency, baik karena faktor alam dan sebagainya. (Yas)

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menanggapi pro dan kontra gratisnya tarif tol Jembatan Tol Surabaya Madura (Suramadu). Dia menjelaskan keputusan tersebut adalah upaya untuk memperbaiki ekonomi di Madura.

"Ini salah satu cara untuk memudahkan mobilitas di Madura ya membebaskan itu. Sama dengan jalan raya biasa," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa 30 Oktober 2018.

Dia mengatakan, walaupun terdapat jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura, hingga saat ini belum ada pengusaha yang melirik.

Karena itu, menurut JK, wilayah Madura harus diberikan intensif agar maju. Tidak hanya jembatan yang digratiskan, masalah perizinan pun akan dipermudah.

"Tol lain Madura kan dianggap ada keterlambatan dalam pembangunan. Harus dikasih intensif supaya dia maju," kata JK.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menggratiskan tarif Jembatan Tol Suramadu yang menghubungkan wilayah Surabaya dan Madura, Sabtu 27 Oktober 2018. Langkah menggratiskan tarif tol Suramadu ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tol Suramadu menjadi satu-satunya penghubung jalur darat Surabaya dan Madura yang sebelumnya hanya tersedia di jalur laut. Jembatan dengan panjang 5.438 meter ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia.

Jembatan ini mulai dibangun pada 2003 di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009. Dana yang digelontorkan untuk membangun jembatan Suramadu mencapai Rp 4,5 triliun.

Semula tarif tol untuk melalui jembatan Suramadu ini di kisaran RP 15.000 untuk kendaraan golongan I hingga Rp 45.000 untuk kendaraan golongan V.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan, pembebasan tarif Jembatan Tol Surabaya-Madura (Suramadu) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dia membantah kebijakan tersebut sebagai upaya mendulang suara dari warga Madura pada Pilpres 2019.

"Ya kalau kita mau urusan politik nanti saya gratiskan bulan Maret saja, tahun depan. Gitu lho. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan ekonomi, investasi, kesejahteraan, dan keadilan," tegas Jokowi di Tol Suramadu, Jawa Timur, Sabtu 27 Oktober 2018.

Jokowi menjelaskan, pembebasan tarif Jembatan Tol Suramadu bermula dari masukan dan desakan tokoh masyarakat, ulama, serta kiai Madura. Masukan tersebut bergulir sejak 2015.

"Ini awal-awal 2015 ada masukan, keinginan dari para ulama, kiai, habaib yang ada di sini. Tokoh-tokoh di Ikama (Ikatan Keluarga Madura) juga menyampaikan dan sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur (Jawa Timur) dan saya hitung. Khusus untuk sepeda motor saat itu masih masuk. Oke, sepeda motor digratiskan," terang Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini: