Kisah Guru Honorer, dari Mengabdi 30 Tahun hingga Gaji Cuma Rp 160 Ribu

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI ), Didi Supriyadi, kembali mengangkat soal kesejahteraan tenaga guru honorer yang kurang mendapatkan perhatian Pemerintah.

"Kembali ke kesejahteraan guru, ini agak dilema juga bagi kami di guru karena sekian banyak guru honorer, sampai tiduran di depan Istana tapi tidak digubris, ada yang long march sampai Istana juga tidak diterima," kata dia, dalam diskusi bertajuk 'Vokasi dan Ironi Pendidikan di Era Milenial' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11/2018).

Ada banyak tenaga guru yang telah mengabdi sekian lama, tapi tak kunjung diangkat menjadi Pegawai negeri Sipil (PNS). Dia menyebutkan ada guru honorer yang kemudian pensiun dengan penghasilan yang tidak seberapa.

"Perlu diingat yang honor ini bukan 10 atau 20 tahun, ada yang sudah 30 tahun. Malah tadi pagi ada 1 orang guru yang pensiun guru honor, sudah umur 60 tahun. Gaji terakhirnya Rp 160 ribu per bulan," ungkapnya.

"Ironi tidak, di negara yang katanya gemah ripah loh jinawi, ada pekerja dan pekerjaannya itu di instansi pemerintah, Kemendikbud, di sekolah," lanjut dia.

Karena itu, dia mengharapkan ada niat baik dari pemerintah berupa kebijakan yang memperhatikan nasib para tenaga guru honorer.

"Sebetulnya problemnya mungkin orang tahu, tapi niatnya yang tidak ada. Good Will-nya itu yang kurang. Sebetulnya kalau niatnya ada, ini kan dari 2005," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyatakan bahwa secara hukum permasalahan Tenaga Honorer Kategori 2 (THK 2) sudah selesai dan harus sudah diahiri pada 2014 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2012.

Namun demikian dalam realitanya masih ada persoalan khususnya bagi sekitar 439 ribu lebih THK 2 yang tidak lulus seleksi di tahun 2013. 

"Masalah honorer ini sudah mengemuka dari tahun 2004 dan pemerintah sudah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap para honorer tersebut, baik Tenaga Honorer Kategori 1 maupun Tenaga Honorer Kategori 2," ungkap Syafruddin pada Jumat 2 November 2018.

Sampai 2014, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang cukup masif dan progresif dengan mengangkat secara otomatis 900 ribu lebih Tenaga Honorer Kategori 1 dan sekitar 200 ribu Tenaga Honorer Kategori 2 menjadi PNS. 

"Jadi apabila rujukannya hukum karena kita adalah negara hukum, maka permasalahan honorer seharusnya sudah selesai 2014 seiring dengan diangkatnya kurang lebih 1,1 juta Tenaga Honorer Kategori 1 dan Tenaga Honorer Kategori 2 menjadi PNS," tegas dia.

Lebih lanjut diterangkan bahwa dampak dari kebijakan tersebut saat ini komposisi PNS didominasi oleh Eks Tenaga Honorer Kategori 1 dan Tenaga Honorer Kategori 2.

Dari 4,3 juta lebih PNS, sebesar 26 persen terdiri dari Eks Tenaga Honorer Kategori 1 dan Tenaga Honorer Kategori 2 yang sebagian besarnya diangkat  secara otomatis tanpa tes.

Namun demikian, disampaikan Menteri bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian serius untuk mengurai dan menyelesaikan permasalahan honorer Eks Tenaga Honorer Kategori 2.

Ditekankan berkali-kali oleh mantan Wakapolri ini bahwa pemerintah sama sekali tidak menafikan jasa para tenaga honorer yang telah bekerja dan berkeringat selama ini.

Dalam penyelesaiannya, pemeritah harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan obyektif bangsa serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.