Saat Pengusaha Menilai Jokowi dan Prabowo soal Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, menilai dua calon presiden (capres) RI, yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, terutama soal pemikiran di bidang ekonomi.

Shinta menyebutkan, pemikiran kedua capres tersebut terutama di bidang ekonomi tentunya untuk kebaikan banyak pihak.

"Kalau perbandingan, dua-duanya (capres cawapres) ya pasti untuk kebaikan, kita tahu. Maka saya tadi sebutkan, ekonomi yang inklusif, itu sudah pasti. Bahwa kita mau tumbuh lebih besar tentu, harus ada inklusivitas aspeknya. Ini yang akan menjadi prioritas buat tiap kandidat,” kata Shinta saat ditemui dalam acara Indonesia Economic Forum bertajuk Connecting Indonesia a New Five Year Agenda, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Acara tersebut juga dihadiri oleh capres RI nomor urut 02, Prabowo Subianto. Namun sayangnya, kata Shinta, sejauh ini kedua pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) belum ada yang mengelaborasi terkait inklusivitas ekonomi tersebut.

"Dari visi misi, itu belum pernah elaborasi, belum pernah ada perdebatan," ujar dia.

Saat ini, Shinta menilai kampanye belum benar-benar menyentuh substansi yang sesungguhnya. Di satu pihak, petahana menjalankan kebijakan yang ada. Di lain pihak, oposisi baru sebatas mengomentari kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini.

"Kampanye belum jalan ke substansi. Kalau Pak Joko Widodo (Jokowi) Beliau memang presiden, melakukan tugas-tugasnya sebagai kepala negara. Mungkin perdebatan antar kandidat belum kelihatan, selain memang oposisi memberikan tanggapan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak benar,” ujar dia.

Shinta mengungkapkan, sebenarnya kebijakan pemerintah saat ini sudah banyak yang bagus, tapi pada kenyataannya di lapangan masih belum seperti yang diharapkan.

"Tapi masalahnya implementasi nya di lapangan belum jalan. Dari regulasi, perizinan. Tadinya pusat dan daerah mau diintegrasikan, misal lewat OSS. Belum jalan. Masih banyak tumpang tindih sekarang antara pusat dan daerah. Policy jelas, kenyataannya tidak jalan di lapangan,” ujar dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengatakan Indonesia akan kekurangan tenaga sumber daya manusia (SDM) bidang ilmu teknologi pada 2030.

Hal ini dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan pengguna internet.  "Kami ingin mengingatkan bahwa di 2030 Indonesia akan mengalami kekurangan tenaga di bidang IT yang cukup besar. Di Indonesia ini jumlah populasinya 265 juta orang. Pengguna internet di Indonesia 132,7 juta orang,  penggunaan media sosial yang aktif 106 juta orang, dan pengguna ponsel yang aktif adalah 92 juta orang," ujar dia di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa 13 November 2018.

Untuk itu, kata Haryadi, kerja sama dengan berbagai negara, khususnya Asia, diperlukan dalam rangka meningkatkan pemenuhan tenaga kerja bidang IT yang berdaya saing. Dia meminta semua pihak mau dan mampu memanfaatkan momentum tersebut. 

"Ini pertumbuhan yang sangat luar biasa dan ini tentu suatu pasar yang sangat menjanjikan ke depan, dan kami harap kerja sama di antara kita mendatangkan hasil yang baik bagi kepentingan kita semua," kata dia.

Hariyadi mengatakan, pemenuhan kebutuhan SDM bidang information technology/teknologi informasi (IT) bisa mendorong tumbuhnya berbagai perusahaan startup (perusahaan rintisan). Pertumbuhan startup kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.  

"Kita berharap kerja sama kita dengan Korsel maupun China, dapat mendorong start up Indonesia. Agar lebih berkembang dan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia. Dan menarik investor dari luar untuk turut serta membesarkan bisnis startup di Indonesia," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: