Pemerintah Minta BUMN Tambang Dongkrak Nilai Tambah Batu Bara

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mi‎neral (ESDM) mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertambangan batu bara, untuk meningkatkan nilai tambah berupa gasifikasi batu bara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ‎ESDM, Bambang Gatot mengatakan, BUMN harus menjadi pelopor peningkatan nilai tambah batu bara, dengan melakukan gasifikasi batu bara.

"Tapi sudah tugas nasional menyediakan proses added value batu bara. BUMN kan sebagai pionir‎," kata Bambang, di Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Bambang menuturkan, peningkatan nilai tambah batu bara yang dilakukan perusahaan BUMN akan ditiru perusahaan swasta. Sebab itu dirinya mendorong BUMN meningkatkan nilai tambah batu bara.

"Bagus untuk batu bara, itu ada added value, kalau itu jadi luar biasa memberi contoh yang lain, supaya perusahaan lain melakukam added value terhadap batu bara juga," paparnya.

Bambang mengungkapkan, selama ini peningkatan nilai tambah batu bara masih terhambat soal keekonomian. Sebab itu masalah tersebut perlu dipecahkan dengan membuktikan peningkatan nilai tambah batu bara cukup ekonomis.

"Keekonomian yang harus dibuktikan bahwa ini bisa. Seperti di smelter mineral keekonomian juga karena itu alot sekali," ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah menjalin kemitraan dengan Bank Dunia (World Bank) untuk memperkuat tata kelola mineral dan batu bara (minerba) khususnya memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan, saat ini investasi pada sektor minerba masih mengalami kendala. Kerja sama dengan Bank Dunia diharapkan bisa ‎memberikan solusi penyelesaian.

"Saya mengajak World Bank dan Kementerian terkait untuk menjembatani bagaimana permasalahan-permasalahan industri pertambangan, yang sampai saat ini memang ada beberapa yang masih mengalami kendala," kata dia di Jakarta, Jumat 16 November 2018.

Bambang berharap, MinGov yang diselenggarakan Bank Dunia membawa dampak positif bagi iklim investasi di Indonesia.

"Ini (MinGov) untuk perbaikan kebijakan yang akan mempengaruhi iklim investasi, apakah itu dalam pelaksanaan implementasi baik di tataran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi," tutur dia.

Selain iklim investasi, masalah kehutanan dan kebijakan fiskal juga menjadi perhatian Kementerian ESDM, sehingga berdampak pada kegiatan eksplorasi pertambangan. Kedua masalah tersebut pun mempengaruhi minat investasi pada sektor pertambangan menurun.

"Meski daya tarik kita secara potensi geologi luar biasa, tapi bila masalah-masalah tersebut tidak memberikan iklim investasi yang baik, maka percuma saja," ujarnya.

Bambang mengajak semua elemen yang turut serta terlibat dalam pembangunan sektor minerba.

Apalagi ia mengakui analisis kebijakan yang dilakukan oleh World Bank dan Indonesian Mining Institut (IMI) dalam MinGov mempunyai nilai yang sangat bagus.

"Kami mengajak kita semua agar ikut terlibat di dalam bagaimana untuk mengimplementasikan proses selanjutnya," tandasnya.

 Saksikan video pilihan di bawah ini: