Jokowi Pastikan Coret UMKM dari Relaksasi DNI

Jokowi mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan masukan dari pengusaha.

oleh Septian Deny diperbarui 29 Nov 2018, 10:18 WIB
Diterbitkan 29 Nov 2018, 10:18 WIB
Antusiasme UMKM Binaan Bank Indonesia Melaju ke Pasar Global
KKI 2018 kembali diselenggarakan oleh Bank Indonesia untuk mengembangkan UMKM di Indonesia agar siap masuk ke pasar global.

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan mengeluarkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

"Saya sudah ditelepon oleh ketua KADIN dan HIPMI yang komplain masalah itu. Barangnya (Rancangan Peraturan Presiden) itu belum sampai ke Istana. Perpresnya belum saya tanda tangani. Jadi tidak perlu ragu, saya pastikan akan saya keluarkan UMKM ini dari relaksasi DNI. Saya putuskan di sini," ujar dia dalam keterangan resmi, Kamis (29/11/2018).

Jokowi mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan masukan dari Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan P Roeslani, dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia.

"Kalau sudah Ketua KADIN dan HIPMI yang ngomong siapa lagi yang mau saya dengar? Nanti begitu masuk ke Istana saya lihat dan coret," lanjut dia.

Menurut Jokowi, Indonesia harus menjadi ladang bagi tumbuh suburnya UMKM. Maka itu, dirinya menghendaki agar UMKM di Indonesia memperoleh kemudahan dalam berusaha. Apalagi Presiden sendiri sebelumnya berasal dari kalangan UMKM.

"Saya ini alumni UMKM. Keluarga saya juga masuk dalam kategori UMKM. Anak-anak saya juga masuk dalam kategori UMKM, jualan martabak, jualan pisang. Kita tahu mayoritas pengusaha Indonesia juga UMKM," kata dia.

 

Produk UMKM Berlisensi Asian Games 2018 Diperkenalkan
Beberapa produk UMKM berlisensi Asian Games 2018 diperlihatkan saat pertemuan di Jakarta, Rabu (30/5). Beberapa produk berlisensi Asian Games 2018 mulai diperkenalkan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Selain itu, Jokowi juga menjelaskan, pemerintah berpihak kepada 62 juta UMKM yang ada di Indonesia. Sejumlah kebijakan telah diambil pemerintah untuk menandai keberpihakan itu.

"Kita telah melakukan penurunan bunga kredit KUR dari 23 persen ke 7 persen. Juga pajak penghasilan, PPh final, yang dulunya 1 persen menjadi 0,5 persen sejak Juni yang lalu," ungkap dia.

Jokowi menyadari, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sangatlah besar. Mayoritas tenaga kerja Indonesia yang berada di sektor UMKM telah memberikan kontribusi terhadap PDB mencapai 60 persen.

"Jadi jangan meragukan komitmen saya terhadap UMKM, jangan ragukan! Karena kita tahu kontribusi UMKM bagi ekonomi Indonesia ini sangat signifikan," tandas dia.

 

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya