Menko Darmin Yakin Paket Kebijakan Ekonomi XVI Bisa Rayu Investor

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, optimistis paket kebijakan ekonomi XVI mampu menarik lebih banyak modal masuk ke dalam negeri. Meski demikian, dampaknya tidak bisa dirasakan dalam jangka pendek.

"Iya, tetapi perlu waktu menarik investasi, kamu pikir sebulan. Yang diukur dalam APBN itu bukan masuknya investasi, tetapi direalisasikan investasi," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (30/11).

Untuk diketahui, paket kebijakan ekonomi XVI merangkum tiga pokok penting yang diharapkan mampu mendorong kenaikan investasi. Pertama, perluasan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday), pemberian insentif Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Selain kebijakan tersebut, pemerintah juga berupaya menarik investor dengan mempermudah pengurusan perizininan melalui Online Single Submission (OSS). Sistem perizinan ini telah diluncurkan pada 1 September lalu.

"Kita sudah siapkan fasilitas pajak, OSS, DHE yang khusus devisa hasil SDA. Itu sebanarnya karena situasi yang selama beberapa bulan ini supply valas tipis sekali kemudian yang keluar banyak. Itu sebabnya, kita buat supaya masuk devisanya," jelas Menko Darmin.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, pemerintah masih terus mengamati perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Jika ketegangan antar dua negara ini meningkat maka besar kemungkinan investor akan merelokasi bisnisnya ke Indonesia.

"Tinggal kita lihat apakah perdagangan menguat atau mereda. Kalau mereda mungkin relokasi investasi dari China tidak akan banyak. Namun, kalau makin keras relokasi investasi akan makin deras. Dan kita berkepentingan untuk dia masuk," tandasnya.

Reporter: nggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, pengusaha mengkritik paket kebijakan ekonomi jilid XVI yang telah diluncurkan pemerintah. Paket tersebut terdiri dari peluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), peninjauan devisa hasil Ekspor (DHE) dan relaksasi daftar negatif investasi (DNI).

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Perempuan, Nita Yudi mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang baru saja dirilis pemerintah tersebut berpotensi mengancam sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Khususnya untuk relaksasi DNI di mana untuk sejumlah sektor terbuka 100 persen bagi asing. 

"Kami tidak menyetujui tentang relaksasi DNI yang imbasnya bisa langsung terkena kepada UMKM. Sementara IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) yang saya pimpin dengan anggotanya yang hampir 98 persen adalah pelaku UMKM," ujar dia di Jakarta, Jumat (23/11/2018).‎

Menurut dia, selama ini UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama pada saat krisis moneter. Selain itu, sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja yang banyak.

Padahal, lanjut Nita, beberapa kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM, seperti penurunan suku bunga KUR yang saat ini menjadi 7 persen, pajak UMKM menjadi 0,5 persen dari omzet serta beberapa kemudahan untuk UMKM lainnya.

"Situasi ini tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang pro kepada UMKM. Saya mengimbau kepada para menteri terkait khususnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk meninjau kembali dan menunda kebijakan tersebut, karena mengancam dan bisa mematikan UMKM kita dengan adanya izin kepada asing untuk bisa investasi 100 persen di 54 bidang usaha dari DNI," jelas dia.

Saat ini, Kadin dan IWAPI juga akan meluncurkan  program inkubator untuk menciptakan lebih banyak lagi perempuan pengusaha dan menaikkan kelas para pengusaha dikelas mikro ke kelas kecil dan menengah.

Hal ini diharapkan akan meningkatkan jumlah para pengusaha di Indonesia yang hasilnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara Indonesia.

“Dengan adanya paket kebijakan ekonomi ke XVI ini terutama tentang relaksasi DNI yang lebih memfasilitasi investasi baik asing dan domestik adalah kebijakan yang tepat, tapi bukan di sektor UKM. Semua kebijakan-kebijakan pemerintah juga harus melibatkan dunia usaha," tandas dia.