Menteri Susi: Akuntabilitas Masih Jadi PR Besar buat KKP

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti geram terkait anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tercatat selalu turun setiap tahun.

Hal itu disebabkan akuntabilitas dan profesionalisme yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi KKP.

"Dari awal-awal saya menjabat anggaran Rp 13 triliun, turun jadi Rp 7 triliun sampai akhirnya pagu anggaran untuk tahun depan jadi Rp 5,8 triliun. Karena banyak kepentingan yang tak bisa diselesaikan, keuntungan segelintir pengusaha, ini jadi tidak memudahkan KKP untuk belanjakan barang dan jasa," ucap dia di acara Rencana Pengadaan Barang dan Jasa KKP 2019, Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Susi memaparkan, bagaimana rencana-rencana KKP masih membutuhkan perbaikan total di acara tersebut. Kata dia, banyak program-program KKP yang akhirnya tidak bisa direalisasikan untuk kepentingan nelayan dan masyarakat.

"Saya itu ingin 4 tahun pemerintahan minimal 5 ribu kapal keluar untuk revitalisasi kapal nelayan kita. Kemudian, di tahun ke-3 target saya itu anggaran Rp 30 triliun, tapi itu akhirnya hanya rencana saja. Wong Rp 13 triliun saja kita enggak bisa making it work kok. Seribu kapal saja diselesaikan multi years. Juni kontrak belum ditandatangani," ucap dia.

Ia menambahkan, ekosistem proses pengiriman barang dan jasa KKP juga masih berbenturan dengan regulasi yang panjang dari pemerintah. Sistem pengadaan, kata dia, perlu dipangkas untuk lebih singkat dan memudahkan.

"Begitu banyak kesulitan yang kita sendiri, pemerintah, buat dalam belanjakan anggaran. Kita tersibukkan dengan proses dan proses. Sudah kapal tidak jadi, poltek 10 juga tidak jadi. Padahal seharusnya 10 poltek itu terbangun dalam 1 tahun. Sekarang baru 7 poltek yang terbangun selama 4 tahun," ungkap dia.

Oleh sebab itu, ia secara tegas menyarankan agar KKP ke depannya dapat lebih akuntabel dalam mengelola anggaran. Penyerapan anggaran belanja barang dan jasa dinilai penting guna mengoptimalkan manfaatnya kepada masyarakat.

"Negara sudah sediakan uangnya, karena KKP kurang akuntabilitas kita jadi tak bisa buat anggaran itu terserap untuk program pembangunan. Nelayan kecil kita faktanya tetap tidak punya kapal. Yang disalahkan pasti Menterinya,   Saya minta pengadaan ini harus berubah. Untuk kawan-kawan KKP, ini PR kalian semua," ujarnya.

"Jadi saya harap kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) jadi pintu untuk revitalisasi, kembalikan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di KKP," ia menambahkan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: