Ombudsman RI: Peleburan BP Batam Timbulkan Banyak Risiko

Liputan6.com, Jakarta - Keputusan untuk meleburkan kepemimpinan Badan Pengelola Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam dan menjadikan Walikota Batam sebagai ex officio BP Batam mendapat perhatian dari beberapa pihak. Adanya peleburan tersebut akan membuat perubahan kebijakan yang telah ada.

Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida menyebutkan peleburan BP Batam tersebut memiliki banyak dampak dan risiko. "Risikonya apa ? itu yang harus dijawab," ujarnya pada Sabtu (22/12/2018).

Peleburan tersebut, lanjutnya, akan menimbukan beberapa gesekan. Sebab dengan adanya peleburan maka otomatis kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah dikeluarkan akan mengalami penyesuaian.

"Ini ada kepentingan apa, sepertinya terburu-burunya mengalihkan kepemimpinan BP Batam ke pejabat politik lokal. Saya kira akan menimbulkan goncangan," ujarnya.

Selain itu, dia menilai peleburan BP Batam ini mengandung unsur politik sehingga tujuan menjadikan Batam sebagai kawasan khusus dan pusat industri serta investasi tidak akan terwujud.

"Saya kira ini ada tarik ulur kepentingan poliitk sehingga tidak akan sehat. Itu akan sama dengan daerah-daerah lain, jangan berharap lagi Batam akan menjadi daerah khsusus," ujarnya.

Tidak hanya itu, iklim investasi pun dikhawatirkan akan terganggu. Terutama untuk investor yang sebelumnya telah melakukan komitmen dengan BP Batam.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, pemerintah terus menciptakan terobosan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dengan memperkuat poros maritim nasional, meningkatkan produktivitas dan kapasitas sumber daya manusia. Salah satunya di wilayah Batam, Kepulauan Riau.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah ingin menjadikan Batam dan sekitarnya sebagai wilayah yang memiliki daya saing yang lebih tinggi dan menarik bagi investor.

"Kita ingin Batam dan sekitarnya yang memiliki posisi strategis betul-betul bisa dikembangkan secara maksimal sehingga memiliki daya saing untuk kawasan ekonomi dan daya tarik untuk investor," ujar dia dalam keterangan resmi pada Kamis 13 Desember 2018. 

Jokowi menambahkan, dengan dikembangkannya berbagai sektor di wilayah Batam diharapkan terciptanya sebuah kawasan yang lebih potensial.

"Saya kira perlu dikelola lebih profesional lagi sehingga Batam menjadi sebuah kawasan yang benar-benar bisa kita kembangkan, terutama untuk sentra industri. Pada saat terakhir saya ke Batam, saya melihat sendiri potensinya yang sangat besar, tapi mungkin di sisi kecepatan pelayanan yang paling banyak memang keluhan di bidang urusan pertanahan," kata dia.

Sebagai informasi, pembahasan mengenai pengembangan kawasan Batam ini telah dilakukan beberapa kali dalam rapat terbatas (ratas).‎ Dalam ratas kemarin, Presiden Jokowi meminta laporan mengenai perkembangan wilayah Batam dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mulai dari proses yang berkaitan dengan perizinan, pembangunan infrastruktur, hingga kepastian hukum bagi para investor.

Sebelumnya, pada rapat terakhir pada 30 Maret 2017, Jokowi juga telah menekankan agar Batam yang telah berkembang menjadi suatu kawasan industri untuk ditata ulang agar dapat semakin bersaing dengan kawasan lainnya.