Tantangan Pembangunan Ketenagakerjaan Indonesia di 2019

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang meningkat saat ini, Indonesia perlu meningkatkan iklim kemudahan berbisnis dan peringkat daya saing.

oleh Merdeka.com diperbarui 08 Jan 2019, 14:49 WIB
Diterbitkan 08 Jan 2019, 14:49 WIB
Peluncuran Aplikasi SIPMI untuk Pekerja Migran Indonesia
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta. Dalam kesempatan ini, dia menyoroti berbagai tantangan dan kondisi pembangunan ketenagakerjaan ke depan yang semakin berat.

Menteri Hanif mengatakan, kondisi dan tantangan pertama berasal dari global. Data International Monetary Fund (IMF) 2018 menyebut jika pertumbuhan ekonomi dunia pada 2019 berada pada kisaran 3,7 persen. Motor pertumbuhan ekonomi pada tahun ini tetap pada negara-negara kelompok negara berkembang yang diprediksikan tumbuh sebesar 4,7 persen.

Bahkan, pertumbuhan ekonomi negara-negara di ASEAN diproyeksikan lebih tinggi lagi, yaitu 5,2 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju diproyeksikan hanya sebesar 2,1 persen.

"Ini artinya, pada saat ini dan masa-masa yang akan datang, ASEAN (termasuk Indonesia) telah dan akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi dunia. Oleh karena itu, kita semua perlu menatap masa depan bangsa ini dengan lebih optimis," kata Menteri Hanif di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Dia mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang meningkat saat ini, Indonesia perlu meningkatkan iklim kemudahan berbisnis dan peringkat daya saing secara terus menerus dan berkelanjutan.

Kemudahan berbisnis di Indonesia meningkat dari 114 pada tahun 2015, menjadi peringkat 73 pada tahun 2019 (World Bank, Doing Business Report, beberapa tahun).

Sementara, indeks daya saing Indonesia menduduki peringkat 47 dari 135 negara pada tahun 2018 World Competitiveness Index 2018, WEF).

"Oleh karena itu, sektor ketenagakerjaan harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemudahan berbisnis dan daya saing agar investasi semakin berkembang, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan kita bersama," jelasnya.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Aksi Menaker Hanif Dhakiri Hibur Karyawan KLY
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menteri Hanif melanjutkan, tantangan dunia ketenagakerjaan kedua yakni datang dari kondisi di dalam negeri. Di mana angkatan kerja Indonesia, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Agustus 2018 masih didominasi oleh pendidikan SMP dan ke bawah, yaitu sebesar 57,46 persen.

Kemudian tingkat pengangguran terbuka terus menurun dan mencapai titik terendah selama masa reformasi, yaitu, 5,34 persen. Seiring dengan menurunnya tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan ekonomi juga menurun.

"Tingkat kemiskinan berada pada titik terendah selama Republik Indonesia berdiri, yaitu 9,82 persen (BPS, Maret 2018). Sedangkan tingkat ketimpangan ekonomi sudah berada pada kategori ketimpangan rendah, karena sudah berada di bawah 0,4, yaitu 0,389 pada Maret 2018 BPS," jelasnya.

Menteri Hanif berharap melalui Rakornas kali ini seluruh tantangan dan pokok-pokok pembahasan dapat didiskusikan dengan baik. Sehingga seluruh capaian disektor ketenagakerjaa pada 2019 dapat tercapai.

"Dalam Rakornas kali ini saya meminta kepada saudara-saudara sekalian untuk saling berdialog, berdiskusi, dan memberikan solusi yang konstruktif bagi percepatan pelaksanaan program dan anggaran ketenagakerjaan tahun 2019, agar masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari program-program ketenagakerjaan," pungkasnya.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya