Sri Mulyani Sebut Pernyataan IMF soal Penurunan Utang Bukan untuk RI

Menkeu Sri Mulyani menuturkan, pernyataan IMF soal penurunan utang tak berlaku bagi Indonesia.

oleh Septian Deny diperbarui 22 Jan 2019, 17:25 WIB
Diterbitkan 22 Jan 2019, 17:25 WIB
Sri Mulyani dan Bos IMF Bahas Pemberdayan Perempuan di Dunia Kerja
Menkeu Sri Mulyani (kanan) dan Managing Director IMF Christine Lagarde saat menjadi pembicara dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali, Selasa (9/10). Pertemuan bertema 'Empowering Women In The Workplace'. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pernyataan International Moneter Fund (IMF) yang meminta negara-negara menurunkan rasio utang tidak relevan terhadap Indonesia.

Meski, penurunan utang ini bertujuan untuk mengantisipasi turunnya pertumbuhan ekonomi global pada 2019.

Dia mengungkapkan, masing-masing negara memiliki rasio utang terhadap PDB yang berbeda-beda. Bahkan ada yang rasio utangnya sudah sebesar 100 persen.

"Kalau bicara IMF ini, ada negara advance country seperti bahkan di Eropa yang debt to GDP ratio itu sudah di atas 60 persen, ada yang 80 persen, bahkan 100 persen. Negara-negara seperti itu mereka pasti melakukan konsolidasi fiskal," ujar dia di Jakarta, Selasa (22/1/2018).

Sri Mulyani menjelaskan, memang ada 40 negara berpendapatan rendah yang memiliki rasio utang hingga 100 persen. Namun, Indonesia tidak masuk dalam daftar tersebut.

"Di low income country waktu kemarin di annual meeting jadi disampaikan ada lebih dari 40 negara low income country yang sekarang utangnya tidak sustainable, di atas 100 persen. Indonesia, kalau Anda bandingkan, utang kita terhadap GDP masih di 30 persen. Untuk standar internasional itu rendah sekali," kata dia.

Dari sisi defisit anggaran, lanjut Sri Mulyani, Indonesia juga terhitung masih kecil, yaitu 1,76 persen. Oleh sebab itu, pernyataan IMF terkait pengurangan utang ini tidak relevan untuk Indonesia.

"Untuk negara-negara itulah (rasio utang yang tinggi) statement IMF menjadi berlaku. Negara seperti ini harus menjaga keseimbangan fiskalnya dengan mengurangi defisit dan oki mengurangi utangnya. Jadi  untuk negara-negara seperti itu tantangannya adalah bagaimana menciptakan growth cukup tinggi, tapi defisit lebih kecil.  Indonesia, sekarang growth-nya sudah di atas 5 persen, defisitnya di bawah 2 persen. Jadi enggak relevan buat Indonesia statement itu," ujar dia.

 

Bos IMF Lagarde Sebut Kondisi Ekonomi Ibarat Bermain Ski

Kepala IMF Christine Lagarde (AP/Laurent Gillieron)
Kepala IMF Christine Lagarde (AP/Laurent Gillieron)

Sebelumnya, para elit dunia sedang menghadiri pertemuan di Davos, Swiss, dalam acara tahun World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia (WEF).

Suasana salju Januari yang dinikmati para tamu di tepian Alpen itu terasa kontras dari angin musim dingin yang berhembus di dunia perekonomian, mulai dari perlambatan ekonomi China dan krisis utang di Eurozone.

Pemimpin IMF Christine Lagarde membuka ajang tersebut dan menyampaikan analogi dalam pidatonya. Lagarde berkata, kondisi perekonomian persis seperti melakukan cross-country ski (ski lintas negara). 

"Apa yang kamu inginkan jika kamu adalah pemain ski lintas negara? Kamu pasti menyukai daya pandang yang bagus, tanpa ketidakjelasan," ujar Lagarde dalam pidatonya seperti dilaporkan Bloomberg, Selasa 22 Januari 2019.

Lagarde pun menyindir mereka yang tidak bermain sesuai aturan yang sudah disetujui. Menurut dia, lebih baik jika semua pemain berada sesuai jalurnya.

Melihat kondisi ekonomi terkini, Christine Lagarde mengakui, ski akan menjadi tambah berat, serta butuh usaha lebih. 

Sejumlah pemain presiden dan perdana menteri (PM) malah absen dari Davos. Di antaranya ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, PM Britania Raya Theresa May, PM Kanada Justin Trudeau, Presiden Prancis Emmanuel Macron, PM India Narendra Modi.

Trump absen di Davos akibat penutupan pemerintahan AS, Pemerintahan Prancis yang di bawah pimpinan Macron sedang bergejolak akibat tuntutan ekonomi kelompok Jaket Kuning, Theresa May masih sibuk oleh paket Brexit, sedangkan pemerintahan Trudeau terganjal isu penahanan warga Kanada di China.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya