Menteri Susi Minta Jepang Bebaskan Bea Masuk Produk Perikanan RI

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali memperjuangkan penurunan atau bahkan pembebasan tarif bea masuk produk perikanan Indonesia ke Jepang. Keinginan ini dia sampaikan dalam pertemuan Indonesia Japan Business and Invesment Forum, di Jakarta.

Susi mengatakan, selama ini produk perikanan Indonesia masih dikenakan tarif bea masuk rata-rata sebesar tujuh persen oleh Pemerintah Jepang. Sedangkan fasilitas tarif bea masuk pada produk perikanan yang diberikan Jepang kepada Thailand dan Vietnam berbeda, bahkan hingga nol persen.

"Tolong approve pembebasan tarif impor perikanan kita. Ini bukan untuk pelaku bisnis Indonesia saja, tapi juga perusahaan Jepang. Harapannya dari tujuh persen bisa menjadi nol persen," kata Menteri Susi di Kantornya, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Menteri Susi mengatakan, bila dibandingkan kedua negara seperti Thailand dan Vietnam jelas sektor perikanan Indonesia lebih unggul.

Ini mengingat, perairan Indonesia cukup luas dibandingkan kedua negara tersebut. Dengan demikian, produksi ikan hasil tangkapan yang di ekspor juga lebih unggul. "Saya yakin kami punya tuna lebih banyak daripada yang lain," imbuhnya.

Terkait permintaan pembebasan tarif ini, Menteri Susi menekankan tidak akan ada upaya barter berupa kebijakan-kebijakan kemudahan lain untuk Jepang. Ini dikatakan semata-mata, untuk proses pengembangan iklim investasi dibidang perikanan antara Indonesia dan Jepang.

"Kita minta tarif nol tanpa syarat. Tidak mau barter tarif itu dengan kebijakan. Saya tidak ingin membarter pembebasan tarif dengan kebijakan sustainabitlity yang tengah kita lakukan. Intinya kita mau ngembangin lebih banyak potensi bisnis Indonesia dan Jepang," jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengundang 13 pengusaha Jepang yang tergabung dalam Japan External Trade Organization (JETRO) ke Jakarta. Ini dilakukan sebagai upaya dalam menarik investasi pada industri perikanan Indonesia.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, dalam forum ini pemerintah Indonesia membuka peluang kesempatan bisnis bagi pelaku usaha baik Indonesia dan Jepang. Setidaknya, ada beberapa sektor yang diharapkan dapat dikembangkan oleh kedua negara.

"Di sini ada 13 perusahaan yang diprakarsai oleh Jetro yang bergerak di sektor manufacturing, cold storage dan logistik. Kami di Indonesia hadir perusahaan yang bergerak di sektor processing kemudian ada angkutan, trading ikan. Mudah-mudahan temen temen bisa bertemu dan bisa menghasilkan bisnis-bisnis opportunity yang bisa di eksekusi dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang," ujar dia dalam Indonesia Japan business and Investmen Forum, di Kementerian KKP, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Rifky mengatakan, ada tiga area yang sekiranya akan disoroti Indonesia yakni di bidang logistik, rantai dingin dan processing. Sebab, selama ini ekspor Indonesia ke Jepang lebih banyak dilakukan dari di wilayah Jakarta, Surabaya dan Bali.

"Kita ingin mengembangkan lagi direct logistik dari Indonesia sebelah timur, mungkin pulau Sulawesi dulu bisa di Makassar dan Belitung. Besok delegasi Jetro juga akan berkunjung ke Sulawesi Utara Pulau Manado dan Belitung serta Makassar. Semoga Jepang bisa menambahkan dan mengmbangkan potensi-potensi bisnis yang bisa dikembangkan bersama," sebut dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com