Tarik Ulur Rencana Kenaikan PPN 12% di Januari 2025, Plus Minusnya?

Berpotensi PHK Massal, Pemerintah Harus Hati-Hati Terapkan Industri 4.0

Buruh mengingatkan pemerintah untuk men‎yiapkan strategi yang baik saat penerapan Revolusi Industri 4.0.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 31 Jan 2019, 17:45 WIB

Diterbitkan 31 Jan 2019, 17:45 WIB

Ilustrasi industri 4.0 (iStockPhoto)

Liputan6.com, Jakarta - Buruh mengingatkan pemerintah untuk men‎yiapkan strategi yang baik saat penerapan Revolusi Industri 4.0. Langkah tersebut agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika sudah diterapkan secara masif.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat‎ mengatakan, sejak mulai diterapkan digitalisasi atau Revolusi Industri 4.0 sudah menunjukan dampak pada pekerja Indonesia, seperti yang dialami penerapan transaksi non-tunai jalan ton atau e-toll.

"Seluruh transaksi tol harus pakai e-toll atau non-tunai, akibat dampak 20 ribu karyawan pekerja di PHK massal," Kata Mirah, saat konfrensi pers rencana aksi buruh, di Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Untuk menghindari dampak negatif penerapan digitalisasi industri, pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia melalui penerapan kurikulum berbasis industri 4.0.

"Melakukan persiapan ke sana seperti menyiapkan kurikulum materi digitalisasi atau automatisasi. Pemerintah harusnya hati-hati menerapkan industri 4.0," tuturnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, ‎berdasarkan data yang diperolehnya, 52,6 juta orang akan mengalami kehilangan tenaga kerja akibat penerapan industri 4.0 pada 2025. Sementera potensi penyerapan tenaga kerja baru hanya 3,7 juta orang.

"Dalam reformasi Industri 4.0 menurut McKenzie akan ada 52,6 juta orang kehilangan pekerjaan. Buruh-buruh, teler bank.‎ Sekarang teler bank kita mau transfer saja bisa pakai ponsel. Dengan demikian bahaya bagi buruh," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

10 Ribu Buruh Berencana Gelar Aksi pada 6 Februari

Massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyemut di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/11). Puluhan ribu buruh berunjuk rasa menuntut agar UMP di Jakarta direvisi dari Rp3,6 juta menjadi Rp3,9 juta. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebanyak 10 ribu buruh berencana menggelar demonstrasi di depan Istana Negara ‎pada 6 Februari 2019. Aksi ini untuk menyuarakan beberapa tuntutan, seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan revolusi Industri 4.0.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi ini seiring perayaan hari jadi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (‎FSMI). Ribuan buruh yang menggelar aksi berasal dari 20 kota.

Sementara untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten, diperkirakan ada 10 ribu buruh yang akan melakukan aksi di kawasan istana negara Jakarta.

"Aksi itu diikuti ribuan buruh di 20 provinsi. Surabaya, Medan Aceh, dan kota besar lainnya," kata dia di Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Said mengungkapkan, isu utama yang diangkat dalam aksi adalah ketersediaan lapangan kerja, ancaman PHK dan penerapan industri 4.0. Tiga hal tersebu‎t menjadi sorotan buruh karena dianggap akan berpengaruh pada sistem kerja.

"Di buruh itu disebut future work, kerja yang dikerjakan manusia digantikan robot, pabrik baja, itu digantikan robot. Di Jepang sudah, di Indonesia bagaimana pasti untuk mengejar produksi," tutur dia.

Lanjutkan Membaca ↓