PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

BKN Tetapkan 50.944 NIP CPNS 2018, Cek Daftar Instansinya di Sini

Berikut 222 instansi yang telah mengusulkan penetapan NIP CPNS 2018 ke BKN

oleh Fitriana Monica Sari diperbarui 18 Feb 2019, 19:01 WIB

Diterbitkan 18 Feb 2019, 19:01 WIB

Usai Libur Lebaran, PNS Masuk Kerja Seperti Biasa

Sejumlah pegawai Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta melakukan aktivitas kerja di Balai Kota, Jakarta, Senin (3/7). Mulai Senin (3/7), seluruh instansi pemerintahan masuk kerja usai libur Lebaran. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Liputan6.com, Jakarta Hingga Senin, 18 Februari 2019, pukul 15.45 WIB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan sebanyak 50.944 Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (NIP CPNS 2018) di 222 instansi.

Keseluruhan instansi yang telah mengusulkan penetapan NIP ke BKN tersebut, terdiri dari 52 Instansi Pusat (Kementerian dan Lembaga) dan 170 Instansi Daerah (Kabupaten/Kota).

Meski dari total 222 instansi tersebut, masih ada beberapa instansi yang progres penetepannya belum 100 persen--seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang masih 99 persen, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih 98 persen, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih 97 persen, Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih 12 persen, dan Kejaksaan Agung masih 9 persen--namun hal ini tetap menjadi kabar baik bagi para CPNS 2018 yang telah diterima dan menunggu lama.

Kabar baik ini sendiri disampaikan secara langsung oleh BKN melalui akun Twitter resminya, @BKNgoid.

"Hai #SobatBKN sampai dng tgl 18 Feb 2019 Pukul 15.45, sejumlah 50.944 NIP #CPNS2018 di 222 Instansi telah ditetapkan. Cek di http://bkn.go.id right bar atau klik https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vRX03iG9bkgW_zaOdChEqqK1hqgmIAAmEBV35Fk9Dr82rfN2SUpI7EiWAJBE_wZ9s67Wms-5f6947Us/pubhtml … … … …

#2019JadiASN #BKNSemangatUntukNegeri #ASNKerenTanpaKorupsi," kicau BKN.

Berikut 222 instansi yang telah mengusulkan penetapan NIP CPNS 2018 ke BKN:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

3. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

4. Kementerian Pemuda dan Olahraga

5. Kementerian Luar Negeri

6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

7. Kementerian Sekretariat Negara

8. Setjen WANTANNAS

9. Badan Kepegawaian Negara

10. Arsip Nasional Republik Indonesia

11. Badan Koordinasi Penanaman Modal

12. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

13. Perpustakaan Nasional RI

14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir

15. Lembaga Ketahanan Nasional RI

16. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

17. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

18. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

19. Ombudsman Republik Indonesia

20. Badan Pengawas Pemilihan Umum

21. Pemerintah Provinsi Riau

22. Pemerintah Kab. Indragiri Hilir

23. Pemerintah Kab. Rokan Hulu

24. Pemerintah Kab. Siak

25. Pemerintah Kota Dumai

26. Pemerintah Kab. Agam

27. Pemerintah Kab. Pasaman

28. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan

29. Pemerintah Kab. Pasaman Barat

30. Pemerintah Kota Bukittinggi

Selanjutnya

Ilustrasi Foto PNS. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

31. Pemerintah Kota Padang Panjang

32. Pemerintah Kota Solok

33. Pemerintah Kota Padang

34. Pemerintah Kota Payakumbuh

35. Pemerintah Kab. Sarolangun

36. Pemerintah Kab. Musi Banyuasin

37. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu

38. Pemerintah Kab. Banyuasin

39. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.

40. Pemerintah Kota Pagar Alam

41. Pemerintah Kota Lubuk Linggau

42. Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

43. Pemerintah Kab. Bangka Selatan

44. Pemerintah Kota Pangkal Pinang

45. Pemerintah Kab. Rejang Lebong

46. Pemerintah Kab. Lebong

47. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

48. Pemerintah Provinsi Lampung

49. Pemerintah Kab. Way Kanan

50. Pemerintah Kota Metro

51. Pemerintah Kota Bekasi

52. Pemerintah Kota Cimahi

53. Pemerintah Kota Tangerang Selatan

54. Pemerintah Kab. Kulon Progo

55. Pemerintah Kab. Semarang

56. Pemerintah Kab. Rembang

57. Pemerintah Kab. Wonogiri

58. Pemerintah Kota Magelang

59. Pemerintah Kab. Magetan

60. Pemerintah Kota Malang

Selanjutnya

Ilustrasi PNS. www.pdk.or.id

61. Pemerintah Kab. Mempawah

62. Pemerintah Kab. Bengkayang

63. Pemerintah Kab. Gianyar

64. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat

65. Pemerintah Kota Ternate

66. Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas

67. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

68. Kementerian Keuangan

69. Kementerian Kesehatan

70. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

71. Badan Pusat Statistik

72. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

73. Kepolisian Negara

74. Pemerintah Kab. Kampar

75. Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti

76. Pemerintah Kota Pekanbaru

77. Pemerintah Kab. Limapuluh Kota

78. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat

79. Pemerintah Kab. Muara Enim

80. Pemerintah Kota Palembang

81. Pemerintah Provinsi Bengkulu

82. Pemerintah Kab. Lampung Selatan

83. Pemerintah Kab. Tulang Bawang

84. Pemerintah Kota Cilegon

85. Pemerintah Kab. Bantul

86. Pemerintah Kab. Gunung Kidul

87. Pemerintah Kab. Jepara

88. Pemerintah Kab. Cilacap

89. Pemerintah Kab. Wonosobo

90. Pemerintah Kab. Sukoharjo

Selanjutnya

Hore, Kenaikan Pangkat PNS dan Pensiun Sudah Bisa Online

Pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun secara online dapat dapat meminimlisir terjadinya praktek pungutan liar.

91. Pemerintah Kota Salatiga

92. Pemerintah Kota Surakarta

93. Pemerintah Kota Surabaya

94. Pemerintah Kota Probolinggo

95. Pemerintah Kota Blitar

96. Pemerintah Kota Batu

97. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

98. Pemerintah Kab. Sanggau

99. Pemerintah Kab. Sintang

100. Pemerintah Kab. Kayong Utara

101. Pemerintah Kab. Banggai

102. Pemerintah Kab. Wajo

103. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

104. Pemerintah Kota Batam

105. Pemerintah Kab. Polewali Mandar

106. Kementerian Pertanian

107. Kementerian Perhubungan

108. Kementerian Perindustrian

109. Kementerian Pariwisata

110. Badan Intelijen Negara

111. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

112. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

113. Badan Ekonomi Kreatif

114. Pemerintah Kab. Pelalawan

115. Pemerintah Kab. Kuantan Singingi

116. Pemerintah Kab. Solok Selatan

117. Pemerintah Kab. Dharmasraya

118. Pemerintah Kota Sawahlunto

119. Pemerintah Kota Pariaman

120. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya

Larangan - Larangan Peserta Kampanye yang Penting Diketahui, Laporkan Bila Terjadi!

Jika terlibat dalam tim dan kegiatan kampanye, PNS hingga Pejabat Publik terancam kurungan pidana dan denda jutaan rupiah.

121. Pemerintah Kab. Bangka Tengah

122. Pemerintah Kab. Tanggamus

123. Pemerintah Kab. Pandeglang

124. Pemerintah Kab. Grobogan

125. Pemerintah Kab. Banyumas

126. Pemerintah Kab. Pamekasan

127. Pemerintah Kab. Ponorogo

128. Pemerintah Kab. Pohuwato

129. Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang

130. Pemerintah Kab. Luwu Utara

131. Pemerintah Kab. Buleleng

132. Pemerintah Kab. Halmahera Timur

133. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

134. Badan Tenaga Nuklir Nasional

135. Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI

136. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

137. Pemerintah Kota Gunung Sitoli

138. Pemerintah Kab. Tanah Datar

139. Pemerintah Kab. Ciamis

140. Pemerintah Kota Serang

141. Pemerintah Kab. Pekalongan

142. Pemerintah Kab. Ketapang

143. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

144. Pemerintah Kab. Karimun

145. Kementerian Kelautan dan Perikanan

146. Sekretariat Jenderal DPR RI

147. Badan Siber dan Sandi Negara

148. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

149. Badan Keamanan Laut RI

150. Pemerintah Kab. Rokan Hilir

Selanjutnya

Korpri Dorong PNS Songsong Era e-Government

Korpri pun menyambut baik semangat Presiden Jokowi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dengan sistem e-Government.

151. Pemerintah Kab. Musi Rawas

152. Pemerintah Kab. Belitung Timur

153. Pemerintah Kota Madiun

154. Pemerintah Kab. Sambas

155. Pemerintah Kab. Kubu Raya

156. Pemerintah Kota Tanjungpinang

157. Kementerian Sosial

158. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

159. Pemerintah Kab. Lampung Utara

160. Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat

161. Pemerintah Kab. Bandung Barat

162. Pemerintah Kab. Boyolali

163. Pemerintah Kab. Situbondo

164. Pemerintah Kab. Solok

165. Pemerintah Kab. Pringsewu

166. Pemerintah Kab. Sumenep

167. Pemerintah Kab. Melawi

168. Pemerintah Kab. Halmahera Barat

169. Pemerintah Kab. Tegal

170. Pemerintah Kab. Sumbawa

171. Pemerintah Kab. Jembrana

172. Pemerintah Kab. Lombok Timur

173. Pemerintah Kota Semarang

174. Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung

175. Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya

176Pemerintah Kab. Belu

177. Pemerintah Kab. Indragiri Hulu

178. Pemerintah Kota Tegal

179. Pemerintah Kota Kendari

180. Pemerintah Kab. Klungkung

Selanjutnya

Pegawai Pemprov DKI Jakarta melakukan aktivitas kerja di Balai Kota, Rabu (2/1). Berdasarkan data absensi, sebanyak 36.806 pegawai PNS se-DKI tidak hadir, mayoritas diantaranya bolos pada hari pertama kerja di tahun 2019. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

181. Pemerintah Kab. Lombok Utara

182. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan

183. Pemerintah Kab. Bogor

184. Pemerintah Kab. Flores Timur

185. Pemerintah Kab. Boalemo

186. Pemerintah Kab. Karawang

187. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara

188. Pemerintah Kab. Halmahera Utara

189. Pemerintah Kota Bima

190. Pemerintah Kab. Karangasem

191. Pemerintah Kab. Sumba Barat

192. Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah

193. Pemerintah Kota Bogor

194. Kementerian Ketenagakerjaan

195. Pemerintah Kab. Luwu Timur

196. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

197. Kementerian Komunikasi dan Informatika

198. Pemerintah Kota Sukabumi

199. Pemerintah Kab. Blora

200. Pemerintah Kab. Purwakarta

201. Pemerintah Kab. Bangka Barat

202. Pemerintah Kab. Batubara

203. Pemerintah Kab. Gunung Mas

204. Pemerintah Kab. Pidie Jaya

205. Pemerintah Kab. Pesawaran

206. Pemerintah Kab. Alor

207. Pemerintah Kab. Lebak

208. Pemerintah Kab. Serang

209. Pemerintah Kab. Muaro Jambi

210. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selanjutnya

Pegawai Pemprov DKI Jakarta melakukan aktivitas kerja di Balai Kota, Jakarta, Rabu (2/1). Berdasarkan data absensi, dari total 65.332 pegawai PNS se-DKI, hanya 28.526 yang hadir pada hari pertama kerja di tahun 2019. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

211. Pemerintah Kab. Enrekang

212. Pemerintah Kab. Maros

213. Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara

214. Pemerintah Kab. Pasuruan

215. Pemerintah Kab. Tojo Una Una

216. Pemerintah Kab. Sabu Raijua

217. Kementerian Perdagangan

218. Kejaksaan Agung

219. Pemerintah Kota Sibolga

220. Pemerintah Kota Pekalongan

221. Pemerintah Kota Prabumulih

222. Pemerintah Kab. Bandung