Tanggapan Ekonom Indef soal Debat Capres Kedua

Ekonom Indef menilai debat capres kedua belum membahas masalah besar secara mendalam.

oleh Agustina Melani diperbarui 18 Feb 2019, 22:13 WIB
Diterbitkan 18 Feb 2019, 22:13 WIB
Prediksi BI Soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun Depan
Pekerja tengah mengerjakan proyek pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Sabtu (15/12). Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 mendatang tidak jauh berbeda dari tahun ini. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto telah memaparkan mengenai pembahasan di bidang energi, pangan, infrastruktur, dan sumber daya alam (SDA), serta lingkungan hidup pada debat capres kedua, Minggu 17 Februari 2019.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira menyayangkan, debat capres kedua kemarin melewatkan isu-isu besar di sektor energi, pangan, dan lingkungan hidup. Bhima menilai, hal tersebut mulai dari mengatasi kelangkaan energi, bagaimana meningkatkan investasi dan produksi minyak dan gas (migas), serta pembangunan smelter.

Bhima menilai, kedua capres belum dapat memaparkan dan membahas isu dengan langkah konkret yang akan dilakukan untuk membenahi masalah di sektor energi, pangan, infrastruktur dan lingkungan hidup.

"Terlalu banyak retorika. Ada pakai data tetapi data salah seperti impor pangan. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan belum tajam, dan terlalu banyak retorika. Belum ada solusi konkret atasi deforestasi, kelangkaan energi, investasi migas, produksi migas, defisit migas, Freeport tidak dibahas, sumber daya alam berkaitan dengan smelter dan tata niaga tambang. Masalah besar secara subtansi tapi tidak keluar,” ujar Bhima, saat dihubungi Liputan6.com, Senin (18/2/2019).

Selain itu, Bhima juga menilai, pertanyaan dan jawaban dari masing-masing capres juga kurang sesuai yang diberikan.

"Bagaimana maksudnya melindungi hutan dari serbuan sawit dan deforestasi ini dijawabnya soal B20 dan B100. Persiapan capres masih kurang," kata dia.

Bhima juga menilai, salah satu capres juga ada masih terjebak nostalgia dengan pembangunan infrastruktur yang sudah dikerjakan. Di sisi lain, menurut Bhima ada juga capres yang paparkan soal infrastruktur untuk rakyat tapi belum diberikan contoh.

"Penjelasan ekonomi digital juga masih kurang padahal 90 juta milenial mengharapkan program untuk mendukung," kata dia.

Meski demikian, Bhima menilai, pada debat capres kedua tersebut, kedua capres ingin membangun ekonomi Indonesia lebih baik lagi. Akan tetapi memang konsep dan strategi yang digunakan berbeda.

"Debat dalam konstrukstif ingin bangun ekonomi lebih baik lagi dengan pendekatan yang berbeda," tutur dia.

Prabowo Sebut Pembangunan Infrastruktur Tanpa Kajian, Jokowi Membantah

Peluk Hangat Jokowi - Prabowo Akhiri Debat Perdana Pilpres 2019
Capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin bersalaman dengan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno usai debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan belum berdampak dengan pertumbuhan ekonomi.

"Hampir tak kelihatan dampak dari pertumbuhan ekonomi, infrastruktur tak efisien dengan proses yang tertib,” ujar Prabowo, dalam debat capres kedua soal energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, Minggu 17 Februari 2019.

Prabowo menuturkan, bila dibandingkan dengan indeks per kilometer antara lain jalan tol, LRT, kereta api yang dilaksanakan di Thailand, Malaysia itu dua kali lebih efisien dibandingkan di Indonesia.

"Ini fakta jadi saya pikir kita harus berpikir jernih dalam melihat infrastruktur itu menambah kekuatan ekonomi kita," kata dia.

Prabowo mengatakan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan tanpa feasibility study (FS) yang benar. Proyek infrastruktur tidak efisien. "Bukan rakyat untuk infrastruktur, hanya jadi monumen. LRT di Palembang, lapangan terbang Kertajati," kata dia.

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) pun menanggapi hal tersebut. Pembangunan infrastruktur sudah direncanakan lama.

"Ada juga DED-nya, LRT Palembang dan MRT, LRT semua butuh waktu memindahkan, senang naik mobil sendiri, butuh 10 tahun-20 tahun, tidak mudah. Ini 4-6 bulan. Ini jalan tol sambung, bandara Bandung dipindahkan ke Kertajati," kata Jokowi.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya