Per Januari, Kemenkeu Catat Pembiayaan Utang Indonesia Rp 122,5 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Jokowi-JK telah melakukan pembiayaan utang sebesar Rp 122,5 triliun atau sekitar 34 persen dari target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 27 triliun.

"Kita telah merealisasikan pembiayaan utang yang cukup signifikan sebesar Rp 122,5 triliun atau 34 persen," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Pembiayaan utang ini terdiri dari pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 119,5 triliun. Lalu dari pinjaman sebesar Rp 2 triliun yang berasal dari pinjaman luar negeri. Menurut data APBN Kita, pemerintah masih mengandalkan sumber pembiayaan utang utamanya melalui penerbitan SBN.

Meskipun terdapat kecenderungan pertumbuhan yang menurun dari sumber pembiayaan SBN seiring menurunnya pertumbuhan defisit APBN selama beberapa tahun belakangan.

"Selain bertumpu pada penerbitan SBN, strategi pembiayaan utang juga melibatkan pinjaman dalamm negeri dan luar negeri. Pinjaman dalam negeri mengutamakan pada kegiatan prioritas."

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan negara hingga akhir Januari 2019 mencapai sebesar Rp 108,1 triliun. Realisasi ini setara dengan 5 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sebesar Rp 2.164,1 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi ini juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan penerimaan pada Januari 2018 yang sebesar Rp 101,7 triliun atau setara 5,4 persen dari target sebesar Rp 1.893,5 triliun.

"Bila dibandingkan tahun lalu, maka ada kenaikan penerimaan negara sekitar Rp 7 triliun," ujar Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Secara rinci, Sri Mulyani menjelaskan penerimaan negara yang berasal dari perpajakan sebesar Rp 89,8 triliun atau 5 persen dari target yang sebesar Rp 1.786,4 triliun. Terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 86 triliun dan penerimaan bea cukai sebesar Rp 3,8 triliun.

"Untuk hibah hingga Januari tidak ada penerimaan hibah sehingga masih nol," katanya.

Sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar 3,8 triliun atau 1,8 persen dari target yang sebesar Rp 208,8 triliun.

"PNBP ini sangat dipengaruhi oleh harga dari migas dan sumber daya alam (secara global yang turun), juga kurs Rupiah yang kini menguat. Sehingga PNBP di Januari sedikit lebih rendah dari tahun lalu yang sebesar Rp 19,1 triliun," jelasnya.