Tingkatkan Kualitas PNS, Menteri PANRB Gandeng Australia

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) meningkatkan kerja sama dengan Australian Public Service Commissioner (APSC).

Melalui kerja sama ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sektor SDM aparatur, masalah modernisasi birokrasi, serta kepercayaan publik.

Menteri PANRB, Syafruddin mengatakan, selama ini APSC telah menjalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Salah satunya bekerjasama dengan Kementerian PANRB.

"Apa yang telah dikerjasamakan selama ini akan terus kita tingkatkan dan akan berlangsung terus. Indonesia dan Australia seperti menjadi satu, apa yang dialami Australia juga dialami oleh Indonesia," ujar dia di Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Dia menilai, kerja sama yang telah terjadi dengan APSC selama ini telah memberikan manfaat yang besar dan terjadi perubahan besar pada pengelolaan SDM aparatur Indonesia. Kemudian, peningkatan kerjasama dengan APSC akan dibahas lebih lanjut pada Executive Roundtable Meeting.

"Apa yang direncanakan dan diinginkan semoga dapat terwujud," kata dia.

‎‎Sementara itu, Commissioner of APSC Peter Woolcott menyatakan, pihaknya akan terbuka membantu Indonesia dan juga Kementerian PANRB di bidang national talent management dan public service reform.

"Salah satu bentuk kerja sama APSC dengan Indonesia adalah dalam bidang tata kelola pemerintahan. Pemerintahan yang baik merupakan kunci untuk menentukan kehebatan suatu negara Kerja sama dalam bidang talent manajemen menjadi sangat penting," tandas dia.

Peter juga mengundang Syafruddin beserta jajaran untuk dapat berkunjung ke Australia guna meninjau berbagai aspek dalam sektor pelayanan publik. Kemudian untuk melihat struktur pelayanan publik dalam menciptakan pelayanan, kepercayaan masyarakat, edukasi, serta talent management.

Sebelumnya, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Supranawa Yusuf mengatakan, pemetaan potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi salah satu aspek penting guna mendukung peningkatan pelayanan publik. Ini khususnya di wilayah timur Indonesia seperti di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Untuk itu, lanjut dia, program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (P2KBKN) tahap II memberikan fokus kepada penilaian potensi dan kompetensi Pejabat Pengawas wilayah Papua dan Papua Barat.

"Standar kinerja ASN di Papua Barat harus sudah sejajar dengan ASN di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu. Hasil dari kegiatan penilaian potensi dan kompetensi kali ini harus ditindaklanjuti, salah satunya dengan memberikan pengembangan terhadap kesenjangan kompetensi ASN," ujar dia di Jakarta, Senin 11 Februari 2019.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Nataniel Mandacan menyatakan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal yang mutlak perlu dilakukan jika Pemerintah ingin meningkatkan pelayanan publik.

"Dengan dilakukannya pemetaan ini, kami akan memperoleh gambaran potensi dan kompetensi pegawai yang akan menjadi acuan pengembangan kualitas mereka. Hal itu diharapkan akan mendorong optimalisasi pelayanan publik,” tandas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: