Menhub Ingin Kuala Tanjung Jadi Pelabuhan Internasional Seperti Tanjung Priok

Pembangunan Pelabuhan KTMT dimulai pada tahun 2015 dengan investasi sebesar Rp 34 triliun.

oleh Bawono Yadika diperbarui 02 Mar 2019, 14:29 WIB
Diterbitkan 02 Mar 2019, 14:29 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau pembangunan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Liputan6.com/Bawono yadika
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau pembangunan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Liputan6.com/Bawono yadika

Liputan6.com, Medan - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau pembangunan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Pelabuhan yang berlokasi di Sumut ini ditargetkan mampu mengekspor komoditas dengan bobot di kapal hingga 100 ribu TEUs.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Sabtu (2/3/2019), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan terlihat menemani Menhub untuk memantau perkembangan pembangunan Pelabuhan KTMT yang rencananya diresmikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Maret 2019 ini.

"Untuk persiapanya ini sebenarnya sudah jadilah. Tinggal yang kecil-kecil saja sambil jalan diselesaikan. Target beroperasi dalam waktu dekat, tinggal masalah peresmian dari Presiden masih kita lihat beberapa item yang kita ingin selesaikan. Pokoknya nanti kelapa sawit semua harus dari sini sehingga mengurangi traffic jam sekaligus efisiensi," ujar Luhut.

Sementara itu, Menhub Budi berharap Pelabuhan KTMT dapat menjadi pelabuhan internasional selain Pelabuhan Tanjung Priok.

"Kita memastikan bahwa fasilitas ini berjalan dengan baik dengan kapasitas yang bagus juga oleh karena itu kita ingin lakukan suatu percepatan ekspor dan ini dijadikan hub international selain tanjung priok," ungkapnya.

"Diresmikan segera, minggu depan kita akan rapat bahas ini," dia menambahkan.

Sebagai informasi saja, pembangunan Pelabuhan KTMT dimulai pada tahun 2015 dengan investasi sebesar Rp 34 triliun. Pemerintah menugaskan PT Pelindo I untuk membangun sekaligus mengoperasikan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung.

Ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara.

Pangkas Biaya Logistik, RI Bakal Tetapkan 7 Pelabuhan Penghubung

Menperin Airlangga dan Menko Luhut Hadiri Rakorbidnas III Kemaritiman PDIP
Menko Kemaritiman ‎Luhut Binsar Pandjaitan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantornya, Jakarta.

Pertemuan ini terkait rencana memangkas biaya logistik di Indonesia. Bambang mengatakan, untuk memangkas biaya logistik di Indonesia dibutuhkan formulasi pelabuhan pengubung (hub) internasional.

Sebab, selama ini Indonesia masih tergantung pada Singapura yang menjadi pelabuhan alih muat atau trans-shipment kargo ekspor asal Indonesia.

"Kita mem-follow up untuk konsep domestik hub di Indonesia untuk maritim. Ya kita memformulasi untuk membuat domestik hub di Indonesia sehingga ketergantungan kapal-kapal di Indonesia yg harus ke Singapura sebagai tujuan akhir bisa berkurang," kata dia usai rapat di Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Bambang menyebut terdapat tujuh pelabuhan penghubung yang akan ditetapkan sebagai hub internasional.

Di antaranya adalah Belawan/Kuala Tanjung Sumatera Utara, Tanjung Priok Jakarta, Kijing Kalimantan Barat, Tanjung Perak Jawa Timur, Makassar Sulawesi Selatan, Bitung Sulawesi Utara, dan Sorong Papua Barat.

"Daripada menggunakan Singapura lebih baik pakai di dalam negeri," imbuhnya.

Sementara itu, Luhut menambahkan, dengan ditetapkannya tujuh pelabuhan penghubung maka secara biaya logistik dapat ditekan.

"Pada dasarnya kita mau cari efisensi dari mana paling efiseien pada cost karena ngapain pergi ke tmpat lain kalau di Indonesia ada," kata dia.

Nantinya, lanjut Luhut, dalam penetapan ini akan melibatkan Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Namun demikian, pemerintah juga memberi ruang kepada pihak swasta dalam pengerjaan hal ini Artinya, tidak semua dikerjakan oleh BUMN sendiri.

"(Peran swasta?) Ya nanti kita lihat, jangan semua BUMN  itu sudah pasti (ada keterlibatan swasta)," pungkasnya.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya