Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Penyaluran Subsidi Elpiji Lebih Ampuh Jika Lewat Kartu

Untuk menrapkan penyaluran subsidi elpiji secara langsung, perlu koordinasi dengan Kementerian lain‎.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 19 Mar 2019, 20:23 WIB

Diterbitkan 19 Mar 2019, 20:23 WIB

Pekerja mereproduksi tabung gas elpiji 3 kg di Depot LPG Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (29/1). Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati kenaikan anggaran subsidi energi di 2019 dari Rp 156,6 triliun menjadi Rp 160 triliun. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yakin penyaluran subsidi Elpiji langsung ke masyarakat melalui kartu akan ampuh mengurangi penyimpangan.

Jonan mengatakan, pernah diusulkan upaya untuk mengurangi peyimpangan penyaluran Elpiji berubsidi dilakukan‎ dengan penyaluran Elpiji bersubsidi secara tertutup. Namun cara tersebut ternyata tidak efektif. Dia pun mengusulkan agar penyaluran Elpiji bersubidi melalui sistem kartu.

"Waktu saya baru jadi menteri ada rencana subsidi tertutup saya bilang percuma, kalau mau di kartu," kata Jonan, saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Untuk menerapkan penyaluran subsidi secara langsung, perlu koordinasi dengan Kementerian lain‎. Dia pun mengusulkan diterapkan pada tahun depan.

"Mudah-mudahan ini menyangkut kementerian lain. Kami mengusulkan anggaran tahun depan sistem pengawasan Elpiji tepat sasaran," tuturnya.

Jonan mengungkapkan, penyaluran subsidi Elpiji paling tepat lakukan lewat kartu, kemudian dibagikan ke masyarakat tidak mampu. Sehingga penerima subsidi tepat sasaran.

"Yang paling pas dimasukan ke kartu dimiliki saudara kita tidak mampu. Sehingga dia bisa mampu beli sehingga kita Yang tidak layak menerima membeli dengan harga market," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jual Beli Elpiji 3 Kg dengan Online Sulitkan Pengawasan

Pekerja mereproduksi tabung gas elpiji 3 kg di Depot LPG Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (29/1). Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati kenaikan anggaran subsidi energi Rp 4,1 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 160 triliun. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Perkembangan teknologi digital kerap dimanfaatkan berbagai sektor untuk mengembangkan bisnisnya, di antaranya adalah sektor niaga. ‎Agar lebih efisien berbagai barang dijual secara online salah satunya adalah Elpiji 3 kilogram (kg) bersubsidi.

Namun di sisi lain, penjualan Elpiji 3 kg bersubsidi secara online menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah. Lantaran, penjualan Elpiji dengan sistem online menyulitkan pengawasan penyaluran ‎barang subsidi agar dinikmati pihak yang berhak.

"Masyarakat yang membeli secara online, langsung diantar ke rumah tangga oleh pangkalan‎, penerima subsidi sulit teridentifikasi," kata Djoko, saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/2/2019).

Padahal, pemerintah telah menetapkan sasaran pengguna Elpiji 3 k‎g bersubsidi, yaitu rumah tngga, usaha mikro, kapal perikanan bagi nelayan dan pompa air untuk petani.

Djoko menuturkan, pengendalian harga Elpiji 3 kg bersubsidi sulit dilakukan, sebab penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak bisa menjadi patokan, akibat masyarakat lebih memilih membeli di tingkat pengecer yang harganya lebih tinggi.

"Harga di tingkat konsumen cenderung ditentukan pengecer sehingga pengendalian sulit dilakukan. Masyarakat banyak sekali membeli di tingkat pengecer‎," tutur dia.

Perkembangan volume Elpiji 3 Kg meningkat cukup signifikan sejak 2012-2018. Seiring dengan penggunaannya, realisasi penyaluran subsidi Elpiji 3 Kg relatif meningkat sejak 2015 dengan jumlah anggaran melebihi pagu yang telah ditetapkan.

"Anggaran subsidi berpotensi tidak terkendali, dengan jumlah yang cukup besar," ujar dia.

Lanjutkan Membaca ↓