Direktur Diciduk KPK, Bos Krakatau Steel Pastikan Operasional Tak Terganggu

Liputan6.com, Jakarta Dugaan suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero) yang melibatkan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Wisnu Kuncoro diklaim tidak mengganggu operasional perusahaan.

Tahun ini, perusahaan dengan kode saham KRAS tersebut telah menggelontorkan USD 432 juta untuk belanja modal. Proses produksi pun berjalan dengan lancar dan tanpa masalah.

Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim menyatakan, anggaran diperbanyak untuk proyek hot strip mill 2 di Cilegon. Pabrik hot strip mill 2 ini diprediksi selesai April mendatang.

"Anggaran sebagian besar untuk induk usaha terutama proyek hot strip mill 2 di Cilegon. Pabriknya nanti akan selesai target April 2019," ungkapnya saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (24/03/2019).

Sementara, Silmy mengaku tidak khawatir bila kasus suap akan menghambat target, karena menurutnya faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah pasar dan kondisi ekonomi. Apalagi, Krakatau Steel adalah salah satu perusahaan BUMN sektor baja yang sudah kokoh.

Meski begitu,  manajemen Krakatau Steel tetap harus lakukan pembenahan internal.

 "Kami menyayangkan apa yang terjadi dengan rekan kami. Namun kami tetap mendukung upaya hukum dan mengadakan pembenahan internal agar Good Corporate Government dapat berjalan di KS. Waktunya KS bangkit dan mengokohkan diri sebagai industri baja nasional," ungkapnya.

Sementara Krakatau Steel telah melakukan upaya peningkatan tata kelola perusahaan yang baik dengan merekrut konsultan internasional McKinsey & Company. Konsultasi sudah berjalan selama 2 bulan dengan fokus utama merestrukturisasi utang. Dia meyakini dengan rampungnya masalah utang, maka masalah fundamental akan bisa diatasi.

Silmy menambahkan pembenahan internal ini akan ditingkatkan agar praktik korupsi tidak terjadi lagi. "Besok saya kumpulkan seluruh jajaran manajemen untuk komitmen Good Corporate Governance. Sekarang sudah zero tolerance. Tidak boleh ada kejadian seperti kemarin lagi," tutupnya.

Pada Jumat 22 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, KPK menangkap empat orang, satu di antaranya disebutkan merupakan pejabat Krakatau Steel.

Diduga telah terjadi transaksi penerimaan uang dari pihak swasta untuk kepentingan proyek Krakatau Steel di daerah. Aliran dana dilakukan dalam mata uang rupiah maupun dolar secara tunai dan yang lainnya menggunakan sarana perbankan.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, keempat orang yang diamankan saat ini sudah berada di Gedung KPK. Informasi lebih lengkap akan disampaikan pada Sabtu 23 Maret sore melalui konferensi pers yang akan digelar di Gedung KPK.

"KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut," tutur Basaria.