Prabowo Janji Naikkan Rasio Pajak Jadi 16 Persen, Ini Caranya

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar debat capres 2019 di Hotel Shangri-La Jakarta pada Sabtu malam ini. Debat ini akan mengadu gagasan, visi, dan misi kedua capres Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Debat capres 2019 yang keempat ini mengambil tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional.

Dalam debat tersebut, Prabowo menegaskan jika Teknologi Informasi (TI) sangat vital dalam membangun Indonesia. Rasio pajak pun bisa ditingkatkan melalui penggunaan TI.

"TI adalah vital dan Pemerintahan Prabowo dan Sandiaga akan mengutamakan penggunaan IT ini terutama untuk mencapai transparansi," jelas dia dalam Debat Capres di Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

Dia juga menilai jika IT bisa sangat efektif antara lain guna mencapai dan meningkatkan kembali rasio pajak.

"Rasio pajak sudah turun di 10 persen akan bisa kembalikan 16 persen dan kemudian banyak uang negara dapat dihemat," tegas dia.

Selanjutnya, kata Prabowo, ini dapat dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan aparat pemerintah sehingga meningkatkan kualitas hidup pegawai aparatur pemerintahan.

"Jadi kita gunakan IT sudah keharusan dan harus laksanakan," dia menandaskan.

Calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pemerintahan di era sekarang sudah sangat berbasis teknologi (e-government). 

Itu salah satunya diwujudkan dengan pelaporan SPT pajak dari rumah, tanpa perlu datang ke kantor pajak.

"Pemerintah harus efektif melayani semua perubahan-perubahan yang ada. Perpajakan kita sudah online. SPT Pajak tidak usah ke kantor pajak, dari rumah sudah bisa," tutur dia, Sabtu (30/3/2019). 

Dia menambahkan, ke depan, peran suatu negara tidak hanya dalam melayani masyarakatnya. Akan tetapi, bagaimana melayani masyarakat secara cepat.

Oleh karena itu, penting bagi negara dalam hal ini Indonesia untuk dapat melayani masyarakat secara cepat dengan teknologi (e-government).

"Reformasi dalam bidang pelayanan pemerintahan berbasis teknologi (e-government), e-procurement, e-budgeting. Itu semua sangat diperlukan dalam menyiapkan era digital ke depan," ujar Jokowi.