Menteri Susi: Pencurian Ikan Bikin Rumah Tangga Nelayan Merosot

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti mengungkap dampak dari ilegal fishing atau penangkapan ikan ilegal menyebabkan nelayan Indonesia kehilangan mata pencahariannya.

Sebab, akibat dari pencurian ikan ini, jumlah rumah tangga nelayan turun hampir mencapai 50 persen.

"Ilegal fishing telah menyebabkan jumlah rumah tangga nelayan turun hampir 50 persen lebih, yang tadinya 1,6 juta kepala rumah tangga tahun 2014 tinggal 800 ribu," kata Susi, saat ditemui di Universitas Sahid Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Dampak dari pencurian ikan ini pun lantas membuat produksi ekspor perikanan Indonesia kala itu menurun. Sebab, jumlah stok ikan pada 2014 tercatat hanya mencapai 7,1 juta ton saja. Namun, ada kebijakan menenggelamkan kapal, stok ikan kembali meningkat.

"Hanya dengan menenggelamkan kapal mereka semua ribuan kapal ini pergi. Indonesia tahun 2016 saja stok ikan kita sudah di posisi 12,5 juta ton," imbuh dia.

Dia pun memperkirakan, ketersedian ikan di laut Indonesia akan terus tumbuh signifikan dengan kebijakan penenggelaman kapal.

"Tahun 2018 sensus stok ikan dilakukan komisi pengkajian ikan nasional nanti ada dirilis saya dengar sudah di atas 13 juta ton. Namun karena belum rilis resmi saya belum berani sebutkan angkanya tapi di atas 13 juta ton," ujar dia.

Sebelumnya, Susi Pudjiastuti mengatakan, sesuai dengan visi Presiden yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim di dunia, berbagai kebijakan telah ditempuh.

Tak terkecuali penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing dengan cara menenggelamkan kapal-kapal asing.

"Semua anak-anak Staf di KKP tidak dalam situasi senang. Genderang perang sesuai dengan perintah presiden kita diminta berantas ilegal fishing dengan tenggelamkan," kata dia.

Namun tanpa pikir panjang, intruksi presiden itu dijalankan oleh kementerian yang dipimpinnya. Sebab dia menilai, dengan penenggalaman kapal bisa mejadi salah satu yang elegan dalam menyelesaikan akar kejahatan di sektor perikanan.

"Ini cara terbaik. Ini dengan informasi lobi kita panggil pengusaha dan dubesnya, dari sisi diplomasi sudah cantik oke. Yang kita lakukan stop ilegal fishing atau pulangkan kapal Anda atau saya tenggelamkan," tegasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Indonesia menjadi sorotan di ajang Monaco Ocean Week 2019 berkat ketegasan dalam melindungi lautan dan mempromosikan ekonomi biru (blue economy). Upaya ini dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengirim lima delegasi ke acara tersebut.

Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL), Brahmantya Satyamurti Poerwadi. Ia berharap ada langka nyata dari segala pihak dalam melindungi perairan yang dilindungi (Marine Protected Area/MPA) demi melawan perubahan iklim.

"Kita juga membahas aksi-aksi yang bisa kita lakukan untuk membangun political willingnessdari pemerintah, pelaku bisnis, maupun masyarakat di tiap-tiap negara supaya tantangan akan perlindungan spesies lintas-batas dapat diatasi,” ucap Brahmantya seperti dikutip rilis Kementerian KKP, Selasa 9 April 2019.

Isu lautan lain yang Indonesia sorot adalah mengenai maraknya perdagangan dan konsumsi terumbu karang secara ilegal, terutama di Hong Kong dan China. "Kondisi ini tentu mengancam keberlanjutan ikan karang kita dan secepatnya harus kita hentikan,” ujar Brahmantya. 

Sementara itu, dalam Pertemuan Tingkat Tinggi (PTT) Lembaga Penelitian Kelautan Eropa, Indonesia berkesempatan menjadi satu-satunya negara Asia dalam forum yang membahas tentang bagaimana membangun hubungan yang kuat antara ilmu pengetahuan, masyarakat dan politik untuk dapat menentukan masa depan ilmu pengetahuan di Eropa.

Menurut Menteri Susi, aksi Indonesia di Monaco Ocean Week adalah bentuk konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan lautan. Sebelumnya, Indonesia melakukan hal serupa di Our Ocean Conference 2018 di Bali.

“Komitmen itu kembali kita buktikan dengan peran Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan Our Ocean Conference 2018 di Bali dan kepemimpinan bersama sebagai ketua International Coral Reef Initiative (ICRI) periode 2018-2020,” ucap Menteri Susi.

Didier Zocolla, peneliti dari Centre Scietifique de Monaco (CSM), menyampaikan bahwa Monako berkomitmen untuk membantu penelitian pengelolaan terumbu karang di beberapa negara. Kesempatan ini menjadi peluang kerjasama bagi Indonesia dan Monaco dalam pengelolaan terumbu karang di Indonesia.

“Selain itu, Indonesia juga akan terus mengangkat isu Life Reef Fish Food Trade (LRFFT) dan pengelolaan konservasi terumbu karang berkelanjutan pada forum-forum internasional yang diikuti oleh ICRI,” lengkap Brahmantya.

Hal itu akan turut didorong dengan kesepakatan yang dicapai oleh para peneliti terkait terumbu karang di pertemuan World Coral Conservatoire Workshop. Mereka menyepakati untuk mengembangkan kerangka kegiatan penelitian karang, ruang lingkup, dan lokasinya. Indonesia, dalam hal ini, menjadi salah satu negara yang diusulkan sebagai lokasi project yang akan dilaksanakan.

Selain mengikuti berbagai pertemuan dalam forum, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Sjarief Widjaja, melakukan petemuan bilateral dengan Center Scientifique de Monaco (CSM). Mewakili KKP, ia mengajukan 4 proposal penelitian, concept paper, dan pengelolaan akuarium untuk dipertimbangkan oleh CSM.

"Kita harapkan, nantinya berbagai program yang ada di dalam proposal itu bisa dilaksanakan bersama-sama antara peneliti Monako dan Indonesia," ucap Sjarief.

Ia juga menawarkan 2 fasilitas pusat penelitan dan peralatan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan bersama oleh kedua negara untuk mempercepat penanggulangan isu-isu kelautan dan perikanan global yang tengah mengancam saat ini.

“Kita punya Pangandaran Integrated Aquarium and Marine Resarch Institute (PIAMARI) di Pangandaran dan Morotai Integrated Aquarium and Marine Research Institute (MIAMARI) di Morotai. Ini dapat kita gunakan bersama untuk mencapai penelitian bersama,” ujarnya.

Selanjutnya, KKP akan menyampaikan daftar fasilitas yang dimiliki secara detail beserta dengan kualifikasi keahlian yang dimiliki untuk diproses lebih lanjut.