Presiden Terpilih Harus Bisa Kembalikan Kejayaan Industri Manufaktur

Manufaktur ke depan akan menjadi salah satu sektor terbesar yang menyerap tenaga kerja.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 17 Apr 2019, 20:00 WIB
Diterbitkan 17 Apr 2019, 20:00 WIB
Pengiriman Logistik Pemilu 2019 ke Wilayah RW
Petugas Satpol PP dan PPSU saat mendistribusikan logistik Pemilu 2019 ke wilayah RW di Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta, Selasa (16/4). Pendistribusian logistik pemilu 2019 untuk calon presiden dan legislatif sudah mencapai 99 persen. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyatakan, hal terpenting untuk bisa memperkuat struktur ekonomi Indonesia yakni dengan cara mengembangkan sektor manufaktur atau industri pengolahan.

"Ini yang pertama kali harus dibenahi dulu sebelum kita loncat kepada sektor jasa. Karena sekarang manufaktur kita mengalami proses deindustrialisasi dini, atau deindustrialisasi prematur yang berlangsung lebih cepat dari negara-negara Asia lainnya," urainya saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (17/4/2019).

Menurut pandangannya, manufaktur ke depan akan menjadi salah satu sektor terbesar yang menyerap tenaga kerja. "Jadi kalau manufakturnya belum mampu serap tenaga kerja, bonus demografi bisa jadi bencana demografi, bisa jadi tingkat penganggurannya banyak," imbuhnya.

Dia pun berharap agar Presiden RI terpilih kelak mau memusatkan perhatian untuk bisa mengembalikan kejayaan industri manufaktur di Tanah Air.

"Jadi saya harapkan dalam konteks pilpres juga, siapapun yang terpilih, punya concern dan punya kebijakan yang memang bisa dirasakan untuk mengembalikan industrialisasi (sektor manufaktur)," ujar dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Devisa Hasil Ekspor

Neraca Ekspor Perdagangan di April Melemah
Aktifitas kapal ekspor inpor di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (26/5). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus 1,24 miliar . (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Bhima melanjutkan, hal berikutnya yang paling penting untuk dibenahi demi memperkuat perekonomian negara yakni berkaitan dengan devisa hasil ekspor atau uang hasil ekspor yang selama ini tersimpan di bank di luar negeri. Dia mendesak agar uang milik negara itu ditarik pulang ke Indonesia dengan banyak cara.

"Kalau kita enggak bisa menggunakan cara yang keras karena khawatir banyak investor yang enggak senang, untuk mengembalikan devisa hasil ekspor ya tambah besarkan lagi insentifnya. Misalkan insentif perpajakannya benar-benar di 0 persen kan, sehingga devisa hasil ekspor itu bisa tetap di bank dalam negeri," ungkapnya.

Sektor berikutnya yang turut menjadi perhatian Bhima yakni industri pertanian, yang menurutnya butuh untuk dilakukan regenerasi, baik dari pelaku hingga alat dan fasilitasnya.

Untuk jangka pendek, stabilitas makro ekonomi pun dinilainya wajib untuk dijaga, khususnya dalam mendorong kinerja ekspor dan mengurangi devisit transaksi berjalan.

"Dengan kebijakan pengendalian impor, pengendalian impor bahan pangan, kita harus membuat industri substitusi impor sehingga bahan baku impornya menjadi lebih banyak. Kita juga harus lebih agresif lagi untuk mengekspor barang-barang kita ke pasar alternatif," pungkas dia.

Pemerintah Imbau Investor Tak Takut Situasi Pemilu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko saat di wawancarai KLY di Jakarta, Rabu (16/1). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau investor agar tak khawatir terhadap situasi Pemilu serentak. Dia memastikan pesta demokrasi di Tanah Air akan berjalan lancar dan damai.

“Saya tegaskan bahwa ini tidak perlu ditakutkan oleh siapa pun apalagi para investor untuk pesta demokrasi di Indonesia,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa 16 April 2019).

Mantan Panglima TNI ini menyebut Indonesia memiliki pengalaman dan kematangan demokrasi yang luar biasa. Hal itu terbukti saat pagelaran Pilkada serentak di 171 daerah pada 2018 lalu. Pilkada tersebut berjalan lancar.

“Itu terbukti dari 171 Pilkada serentak semuanya itu seolah-olah berpikir ada sesuatu, tapi buktinya semua berjalan baik-baik saja. Tidak ada situasi yang menakutkan,” ujar dia.

Menurut Moeldoko perdebatan sengit soal pilihan politik hanya terjadi di media sosial. Bahkan perbedaan pilihan politik seolah-olah bisa memicu peperangan.

Itu terjadi saat Pilkada DKI 2018. “Seolah-olah akan terjadi perang di lapangan, ternyata tidak terjadi apa-apa. Kalau saya masuk ke dalam kampung-kampung, mereka juga tidak terlalu pusing, yang mereka pikirkan nyoblos, sudah,” kata dia.

Moeldoko memastikan pagelaran Pemilu serentak 2019 akan dikawal ketat. Aparat keamanan dan penyelanggara Pemilu bakal menjalankan tugasnya dengan baik.

“Tidak usah berlebihan takut. Pemerintah, TNI dan Polri siap untuk menghadapi situasi apa pun,” pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya