Menaker: RI Harus Ubah Ekosistem Ketenagakerjaan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menilai, ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia kaku. Hal ini membuat masyarakat masih kesulitan mendapatkan pekerjaan meskipun memiliki pendidikan.

Oleh karena itu, ekosistem ketenagakerjaan harus diubah menjadi lebih fleksibel.

"Hanya 2 dari 10 orang berpendidikan di Indonesia yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi mereka," ungkap Hanif dalam paparan Diskusi Prospek Ekonomi 2019-2024 yang diselenggarakan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) di Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Dirinya menambahkan, bukan lapangan kerja yang membuat pengangguran semakin bertambah, tapi kualitas sumber daya manusia (SDM) itu sendiri.

Bahkan, PHK seharusnya tidak menjadi hal yang ditakuti jika masyarakat punya kemampuan. Mereka bisa membuka bisnis sendiri.

Hanif juga menambahkan, jika Indonesia punya sumber daya manusia yang baik dan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih dinamis, masalah investasi akan selesai.

"4 dari 10 masalah investasi di Indonesia adalah masalah ketenagakerjaan, oleh karenanya jika masalah sumber daya manusia dalam dunia kerja selesai, investasi di Indonesia akan semakin lancar," tandasnya.

* Ikuti Hitung Cepat atau Quick Count Hasil Pilpres 2019 dan Pemilu 2019 di sini

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri memiki formulasi kebijakan ke depan yang akan dilakukan di lingkungan kementerian. Adapun fokus instansinya adalah penciptaan lapangan kerja bagi sumber daya manusia (SDM).

"Kalau dari sisi ketenagakerjaan (ke depan) yang perlu kita lakukan adalah masifikasi penciptaan tenaga kerja, skill di berbagai sektor prioritas," jelas dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 22 April 2019.

Menteri Hanif mengatakan, salah satu instrumen yang terus didorong terkait dengan program pendidikan vokasi. Program ini menjadi penting lantaran menyangkut akses sehingga dapat memberikan pelatihan secara berkualitas terhadap SDM.

"Iitu yang harus digenjot sehingga masifikasinya itu untuk di bidang kejuruan juga," imbuh dia.

Hanif menambahkan, keterlibatan swasta dalam investasi di sektor SDM secara masif juga menjadi penting. Seperti misalnya, upaya dalam pemberian insentif terhadap swasta semacam super tax deduction atau pengurangan pajak di atas 100 persen.

"Kalau ada super tax deduction, partisipasi private sector untuk investasi SDM jadi lebih bisa digenjot. Sehingga ibaratnya kalau kita mau investasi SDM, duit tidak harus keluar terlalu banyak kalau swasta terlibat," kata dia.

"Ini ini di antara hal yang menurut pertimbangan saya penting kita lakukan. Agar pembangunan SDN nanti benar-benar bisa masif dan sesuai kebutuhan dari industri," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengklaim target penciptaan 10 juta lapangan kerja selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) telah tercapai.

Dia mengatakan, dalam lima tahun masa pemerintahan, Hanif diberi Pekejaan Rumah (PR) untuk bisa menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan.

"Penciptaan lapangan kerja dalam empat tahun terakhir sudah lebih dari 10 juta. Kalau target lima tahun 10 juta sudah tercapai berarti tahun ini Menakernya boleh liburan. Tapi karena Presiden kita pekerja keras jadi kita harus tetap kerja," papar Hanif di Balai Kartini, Rabu, 10 April 2019.

Hanya saja, diakuinya, 10 juta lapangan pekerjaan yang berhasil diciptakan tersebut belum semuanya diserap oleh para pencari kerja. Salah satu penyebabnya adalah kurang kesesuaian lapangan kerja dengan sumber daya manusia yang tersedia.

Dia mencontohkan untuk kebutuhan tenaga kerja di wilayah Jakarta. Di wilayah ini banyak perusahaan baru yang bergerak di industri e-commerce atau yang berbasis digital. Hanya saja dalam kenyataannya untuk mencari SDM sesuai kebutuhan tidaklah mudah.

"Bahkan saking terbatasnya, mereka itu pasang harga tinggi-tinggi. Mereka bilang sudah tidak lagi bicara upah minimum melainkan bicara upah maksimum," tegasnya.

Maka dari itu, dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah tengah memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu yang siperkuat adalah sistem pendidikan vokasi yang siap kerja.