KPBU Jadi Jurus Jitu Percepat Target 10 Juta Sambungan Air Minum Baru

Akhir 2018, cakupan air minum di Indonesia baru mencapai sebesar 73 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 75 persen pada 2019.

oleh Ilyas Istianur PradityaMaulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 25 Apr 2019, 09:45 WIB
Diterbitkan 25 Apr 2019, 09:45 WIB
(Foto: Dok Kementerian PUPR)
Pemerintah terus meningkatkan akses air minum di Indonesia (Foto:Dok Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus meningkatkan akses air minum di Indonesia. Hingga akhir 2018, cakupan air minum di Indonesia baru mencapai sebesar 73 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 75 persen pada 2019.

"Program untuk meningkatkan akses air minum kepada masyarakat akan lebih besar lagi tidak hanya dengan dana APBN tetapi juga investasi swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Melalui KPBU diharapkan target 10 juta sambungan air minum baru sebagaimana arahan Bapak Wapres Jusuf Kalla bisa tercapai," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Kamis (25/4/2019).

Basuki mengatakan, di samping perlunya penambahan sambungan rumah baru melalui jaringan pipa PDAM, jaringan pipa yang ada dan sudah berusia lama juga perlu direvitalisasi.

"Sebenarnya air yang keluar dari water treatment adalah air layak minum. Namun menjadi tidak layak karena kemudian melalui pipa yang setelah melewati pipa yang berkarat dan bocor. Selain itu juga masih terjadi kehilangan air akibat pengambilan secara ilegal," tambah dia.

Dengan skema KPBU, penambahan layanan air minum bisa lebih cepat seperti KPBU SPAM Umbulan yang akan melayani 320 ribu sambungan rumah di Kota Surabaya, Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo dan Gresik.

Masyarakat membayar biaya pengolahan air menjadi air layak minum dengan tarif terjangkau terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dalam investasi di bidang air minum, tetap harus dikuasai oleh negara mulai dari pengaturan dan tarifnya," kata Basuki.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Program Reguler

(Foto: Dok Kementerian PUPR)
Pemerintah terus meningkatkan akses air minum di Indonesia (Foto:Dok Kementerian PUPR)

Disamping KPBU, Kementerian PUPR juga memiliki program reguler untuk peningkatan akses air minum di daerah diantaranya pembangunan SPAM Kota Ternate, Maluku Utara.

Pembangunan SPAM Kota Ternate dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kebutuhan akan pasokan air baku seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kota Ternate yang cukup pesat. 

Meningkatnya kebutuhan air baku tersebut ternyata membuat Kota Ternate, khususnya Pulau Ternate mengalami masalah tentang ketersediaan air baku untuk air minum yang selama ini sangat tergantung pada air tanah.

SPAM Kota Ternate dibangun menggunakan APBN senilai Rp 45 miliar pada tahun 2017 dan 2018. SPAM tersebut dibangun dengan Instalasi Pengolahan Air Ultrafiltrasi (IPA-UF) berkapasitas 100 liter/detik. 

Pembangunan SPAM terdiri dari beberapa item kegiatan berupa sumber air baku dari sumur bor dengan kapasitas 5 liter/detik dengan alokasi 3,5 liter/detik untuk sanitasi dan 1,5 liter/detik untuk pengolahan air.

SPAM tersebut dilengkapi dengan Instalasi Pengelolahan Air Ultra Filtration (UF) berkapasitas 1,5 liter/detik sehingga menghasilkan air siap minum, peralatan laboratorium dan bangunan operasi.(Yas)

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya