Alasan Kemenhub Tak Terapkan Ganjil Genap pada Arus Mudik 2019

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mempersiapkan banyak strategi untuk mencegah kemacetan yang terjadi selama periode Angkutan Lebaran 2019 di sepanjang jalan tol Trans Jawa.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan, pihaknya sudah menggelar rapat dengan Kakorlantas Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan Jasa Marga.

Dalam rapat tersebut disepakati menggunakan sistem one way. Alasannya, ada kecenderungan masyarakat mudik dengan rombongan, bisa 2-3 mobil kemudian jika ada yang  bernomor ganjil dan yang genap pasti akan terpisah mobilnya.

"Selain itu kalau kami berlakukan ganjil genap dan masyarakat tidak tahu pasti akan ada penumpukan di pintu- pintu yang akan kita berlakukan ganjil genap, sehingga kita cenderung memilih one way,” jelas Budi Setiyadi dalam keterangan tertulis, Kamis (9/5/2019).

Sistem one way ini akan diberlakukan untuk arus mudik mulai dari Cikarang Utama sampai dengan KM 262/ Brebes Barat.

“Kendaraan dari arah timur nanti dari Brebes barat akan keluar menggunakan jalan arteri atau jalan negara sampai ke Cirebon kemudian Indramayu sampai ke Jakarta. Ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei- 2 Juni dan berlangsung selama 24 jam,” kata Budi.

“Untuk arus balik, mulai dari Palimanan sampai KM 29, jadi masyarakat yang dari Jakarta ke arah Bekasi masih bisa menggunakan jalan, karena tahun sebelumnya kami mendapat protes juga dari masyarakat Bekasi. Sehingga sekarang masyarakat Bekasi yang dari Jakarta tidak terkena aturan ini,” ucap Budi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketika diminta tanggapan mengenai perekonomian masyarakat di jalan non tol agar tetap berjalan, Dirjen Budi menyatakan bahwa hal ini memang telah menjadi salah satu perhatiannya saat membuat kebijakan.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden kepada Menteri Perhubungan, Presiden ingin agar perekonomian rakyat tetap berjalan baik. Dengan kita berlakukan one way ini kita harapkan masyarakat dari Semarang saat arus mudik akan pakai jalan negara biasa," kata dia. 

"Skema kita juga kalau rest area di jala ntol penuh, maka masyarakat kita imbau untuk keluar dulu kemudian ke rest area lain di luar tol serta masuk ke kota-kota terdekat dulu baru setelah keluar nanti bisa masuk kembali. Saya kira dengan adanya one way nanti akan bayak juga masyarakat pakai jalan negara atau jalan arteri,” jelas Dirjen Budi.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno dalam kesempatan yang sama mengucapkan bahwa Pemerintah harus lebih gencar lagi saat melakukan sosialisasi mengenai kebijakan ini.

“Sehingga masyarakat yang mau ke Jakarta akan berpikir harus melewati jalur yang mana, karena jalur non tol Jakarta-Cikampek ini banyak yang tidak tahu karena terbiasa dengan jalan tol dan tidak terpelihara,” jelas Djoko.

Pada minggu pertama Mei kebijakan ini akan difinalisasi, kemudian semua Dirjen Budi mengimbau Kementerian/Lembaga terkait termasuk pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi.

“Semua jajaran di sepanjang jalan negara akan terlibat untuk sosialisasi seperti kata Kapolri. Kita punya cukup waktu untuk menyampaikan pada masyarakat dan cukup waktu untuk menyiapkannya. Perlu semacam rambu atau petunjuk arah untuk kesiapan dari Jasa Marga,” jelas Dirjen Budi.

Ada beberapa strategi yang ditempuh Pemerintah untuk mencegah kemacetan di jalan tol saat arus mudik dan balik yaitu memberhentikan proyek tol Jakarta-Cikampek.

“Sekarang lajur jalan tol Jakarta-Cikampek sudah dikembalikan menjadi 4 lajur. Berikutnya akan ada pemindahan pintu tol Cikarang utama ke arah Bandung dan arah Cirebon. Jadi yang dari Cikarang Utama ke arah Bandung dan Cirebon nanti akan dipisah,” ujar Budi.

Pemerintah juga akan melakukan pembatasan kendaraan barang pada 30 Mei-2 Juni sehingga diharapkan pada masa puncak arus mudik tersebut perjalanan masyarakat yang akan mudik tidak terhambat.

Dari data yang dihasilkan oleh Kemenhub, diketahui bahwa pola perilaku mudik masyarakat yang menggunakan kapal penyeberangan cenderung lebih sering menyeberang mulai dari pukul 00.00-06.00, dengan perkiraan tiba di Lampung menjelang siang dengan pertimbangan faktor keselamatan.

“Mengenai masalah sarana, kami sekarang ada penambahan dermaga premium di Merak dan Bakauheni. Selain itu, nanti kami mencoba pada tanggal 30 Mei- 2 Juni untuk arus mudik kami imbau masyarakat untuk menerapkan ganjil-genap bagi yang ingin menyeberang pukul 20.00-08.00. Untuk yang siangnya kami bebaskan,” terang Dirjen Budi.

“Konsentrasi kita tol Bakauheni-Terbanggi Besar sudah operasional, tapi Terbanggi Besar- Kayuagung masih fungsional dan itu hanya dapat dilalui dari jam 06.00-18.00 hanya satu lajur saja,” tambahnya.

Dengan adanya perubahan infrastruktur dari Bakauheni ke Kayuagung tentu akan meningkatkan minat masyarakat yang akan ke Sumatera.

“Ada rencana juga motor akan kami pisahkan dengan menggunakan 1 dermaga khusus jadi tidak bercampur dengan yang lain, ini untuk mencegah antrian sekitar 7-8km hingga ke arah tol sehingga nanti habis antrian bisa sampai sore sehingga kita lakukan pencegahan dengan cara ini,” pungkas Dirjen Budi.