Temui Luhut, Gubernur Maluku Utara Lapor Pembangunan Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan memanggil Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba ke Kantornya Jakarta. Adapun pemanggilan ini guna mengetahui bagaimana tindak lanjut dari pembangunan infrastruktur di daerah Maluku Utara.

Ditemui usai rapat, Abdul Gani tidak berkomentar banyak mengenai hasil pertemuannya dengan Menko Luhut. Dia mengatakan, rapat kali ini hanya sebatas memberikan laporan dari perkembangan di daerah yang dipimpinnya.

"Cuma lapor saja tadi. Laporkan data. Ya biasa-biasa saja lah cuma lapor saja," kata Abdul Gani saat ditemui di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Senin (13/5/2019).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widowo resmi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara masa jabatan 2019-2024 Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin. Usai dilantik, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani meminta agar Presiden Jokowi membangun jalan tol di daerahnya.

"Dari ibu kota provinsi (Ternate) sampai ke Bandara Maluku Utara, Insya Allah akan kita lanjutkan pembangunannya. Saya minta langsung ke presiden agar ada jalan bebas hambatan antara ibu kota dan bandara," ujar Abdul Gani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/5).

Menurut dia, jarak dari Ternate ke bandara Maluku Utara kurang lebih 100 kilometer. Dia meyakini dengan dibangunnya jalan tol, maka akan mempersingkat waktu tempuh ke Bandara.

"Kurang lebih 100 kilometer dengan jalan bebas hambatan bisa kita tempuh dalam 45 menit," kata dia.

Selain itu, Abdul Gani juga berjanji akan membangun infrastruktur yang belum selesai, seperti jalan lingkar Halmahera. Hal ini sesuai instruksi Presiden Jokowi yang meminta kepala daerah menyambung infrastruktur.

"Kita belum selesai masalah seperti jalan, lingkar halmahera, sekitar kabupaten/kota, beberapa pulau juga belum selesai. Mudah-mudahan periode presiden kali ini juga saya dan wakil bisa melanjutkan proyek tersebut," tuturnya.

"Di samping program pendidikan, perguruan tinggi, SDM yang harus kita prioritaskan. Kami juga punya sumber di sana, pariwisata, yg luar biasa tinggal kita kembangkan," sambung Abdul Gani.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Forum Paris pada 7 Mei 2019. Di sana, dia menekankan 3 (tiga) upaya penting yang ditempuh Indonesia terkait pembiayaan infrastruktur agar dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan.

Pertama, Indonesia secara konsisten terus melakukan reformasi struktural, baik reformasi kelembagaan, reformasi fiskal, maupun reformasi pengaturan, disamping juga terus mengedepankan kebijakan pengelolaan makroekonomi yang berhati-hati yang sangat penting bagi pembangunan infrastruktur.

Kedua, penguatan koordinasi antar otoritas untuk mendorong peningkatan pembiayaan infrastruktur oleh sektor swasta. "Berbagai pembiayaan inovatif telah dikembangkan dan berkontribusi pada pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk PPP, projects bonds, infrasctructure funds, asset and earning backed securities, dan blended finance," jelas Perry dalam keterangannya, Rabu (8/5/2019).

Ketiga, akselerasi pengembangan infrastruktur yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan (social and environmental infrastructure) untuk mendukung pencapaian agenda SDG 2030.

Perry menjelaskan, setelah sukses meluncurkan roadmap SDG Indonesia One Blended Finance pada Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, Indonesia menerbitkan Green Sukuk yang pertama pada awal tahun ini.

"Hal ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen terhadap pengembangan social and environmental infrastructure di Indonesia," ucap Perry.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memimpin rapat koordinasi menyambut persiapan arus mudik Lebaran Idulfitri 2019. Budi Karya optimistis arus mudik lebaran tahun ini akan semakin baik.

"InsyaAllah mudik kali ini akan lebih baik. Karena infrastruktur sudah lebih baik dan sangat mendukung," ujar Budi Karya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Budi Karya memperkirakan animo masyarakat melakukan mudik lebaran kali ini lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Infrastruktur yang memadai memungkinkan mudik melalui jalur darat akan tetap menjadi primadona masyarakat.

Dia pun meminta seluruh stakeholder lebih siap melayani masyarakat yang melakukan perjalanan dalam rangka silaturahmi dan liburan lebaran Idulfitri 2019.

"Mudik darat kali ini masih menjadi konsen. Oleh karenanya, keselamatan di jalan para pemudik juga menjadi perhatian yang khusus," tutur Budi Karya.

Rapat koordinasi angkutan lebaran 2019 ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Refdi Andri, Dirjen Hubdar Budi Setiadi, Kapolda Jawa Tengah Irjen Rycko Amelza Dahniel, Wakapolda DIY Brigjen Bimo Anggoro Seno, serta perwakilan stakeholder terkait.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro bertemu dengan President/Chairman of the Export-Import Bank of Korea (Korean Exim Bank), Sung Soo Eun. Pihak Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) bertemu di Fiji untuk membahas agenda kerja sama pembangunan antar kedua negara.

Pertemuan keduanya membahas niat Korean Exim Bank untuk meningkatkan kerja sama lewat program Economic Development Partnership Facility (EDPF). Program ini sejalan dengan visi Presiden Korsel Moon Jae In yang berkomitmen menjalin kerja sama degan negara-negara ASEAN.

"Kementerian PPN/Bappenas mengapresiasi kerja sama yang selama ini terjalin dan dukungan Korean Eximbank terhadap perkembangan ekonomi dan sosial Indonesia. Kami sangat menghargai rencana Korea Eximbank dan EDCF untuk membawa kerja sama Korea-Indonesia ke level yang lebih tinggi," ujar Menteri Bambang dalam rilis resminya, Kamis (2/5/2019).

EDCF ini dirancang sesuai New Southern Policy dari Presiden Moon untuk mendukung kebutuhan finansial pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Peran Korean Eximbank di Indonesia meliputi dua fungsi, pertama sebagai eksekutor pendanaan kerja sama pembangunan serta memastikan implementasi pendanaan, baik itu yang dari Pemerintah Korea maupun Exim Bank, dapat berjalan lancar. Kedua, menjadi institusi pelaksana pendanaan ekspor-impor komersial.

Untuk periode 2016-2020, pendanaan bantuan pembangunan resmi (Official Development Assistance) dari EDCF sudah mencapai USD 600 juta atau setara Rp 8,5 triliun (USD 1 = Rp 14.242).

Dana sebesar USD 129 juta (Rp 1,8 triliun) dialokasikan untuk proyek engineering pantai dan sungai, serta rehabilitasi irigasi strategis di barat Indonesia. Sementara, ada proyek lagi yang disiapkan yaitu e-Government/pusat data (USD 150 juta/Rp 2,1 triliun) dan bantuan navigasi (USD 68 juta/Rp 968,4 miliar).