Sri Mulyani: Institusi Apabila Tidak Berinovasi akan Punah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan perkembangan teknologi era revolusi industri 4.0 sudah seharusnya berlangsung di seluruh instansi pemerintah. Sebab apabila institusi tidak melakukan perubahan dan masuk ke dalam industri 4.0 maka akan berdampak pada kemunduran suatu bangsa.

"Karena memang suatu negara, bangsa kita semua liat langsung betapa dunia ini berubah sangat cepat apakah itu makhluk, institusi, apabila tidak lakukan inovasi akan punah. Oleh karena itu kalau tidak mau punah maka harus berubah," jelas dia saat menjadi pembicara One Hour University di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (15/4/2019).

Sri Mulyani mengatakan akselerasi perubahan di dunia saat ini begitu dirasakan semenjak revolusi industri 2.0. Di mana pada masa itu menjadi lompatan besar dalam perkembangan teknologi dan kebudayaan di masyarakat. "Perubahan sejak revolusi 2.0 itu menyebabkan perubahan yang cepat pada dunia ini," imbuh dia.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital maka perubahan yang terjadi pada revolusi industri 4.0 ini harus dimanfaatkan betul. Sebab dengan ini Indonesia akan keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap) menjadi negara dengan pendapatan tinggi.

"Industri 4.0 ini di mana muncul teknologi digital dan internet menjadi peluang besar negara keluar menjadi middle income trap, dan revolusi 4.0 itu memungkinkan banyak negara emerging untuk catch up," pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: merdeka.com

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengajak pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di sektor industri komponen otomotif lokal untuk mulai mengimplementasikan industri 4.0.

Hal ini guna mendorong produk komponen otomotif Indonesia menembus pasar ekspor. Direktur Jenderal IKM dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih mengatakan, pihaknya berupaya meningkatkan daya saing IKM di era industri 4.0 khususnya IKM komponen otomotif melalui program pembinaan dan pengembangan SDM dan teknologi.

"Kami kenalkan lebih dalam terkait tools Internet of Things (IOT) dan Enterprise Resource Planning (ERP) serta akan dibantu dalam menentukan tools yang tepat sebagai prioritas untuk diterapkan dalam proses produksinya," ujar dia di Kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Gati menuturkan, keberadaan IKM komponen otomotif dalam rantai pasok industri otomotif nasional memiliki peran strategis ebagai suplier yang memproduksi komponen maupun aksesoris mobil dan motor. Produk dari IKM ini juga telah memenuhi standar kualitas APM. 

"IKM juga telah membuktikan kemampuannya dalam berinovasi dan melakukan pengembangan produk untuk dapat diserap APM," kata dia.

Kemenperin mencatat, pada 2018, produksi kendaraan roda empat atau lebih mencapai angka 1,34 juta unit, dengan total unit penjualan di dalam negeri sebesar 1,15 juta unit. 

Saat ini, tercatat jumlah IKM Komponen Otomotif sebanyak 450 unit usaha yang tersebar di 3 sentra produksi IKM Logam yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

"Agar industri otomotif semakin kompetitif, maka tingkat komponen dalam negeri perlu ditingkatkan. Hal ini akan membuka peluang lebih luas bagi IKM untuk mengisinya, terlebih apabila didukung dengan peningkatan produktivitas melalui implementasi industri 4.0 dalam menunjang proses produksi," ‎tandas dia.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto mengatakan industri otomotif nasional saat ini jadi sektor andalan dalam roadmap Making Indonesia 4.0.

Dia menargetkan, pada 2030, Indonesia dapat menjadi basis produksi kendaraan bermotor Internal Combustion Engine (ICE) maupun Electrified Vehicle untuk pasar domestik maupun ekspor.

"Tentunya dengan didukung oleh kemampuan industri dalam negeri dalam memproduksi bahan baku dan komponen utama serta optimalisasi produktivitas sepanjang rantai nilai industri tersebut," kata Airlangga dalam pembukaan IIMS 2019, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 25 April 2019.

Dia mengungkapkan, dalam roadmap pengembangan industri kendaraan bermotor, pemerintah menargetkan pada 2025 sebesar 20 persen dari total produksi kendaraan baru di Indonesia sudah berteknologi ramah lingkungan.

"Sehingga dapat mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk dapat menurunkan emisi gas rumah kaca (CO2) sebesar 29 persen pada tahun 2030 tanpa bantuan internasional, sekaligus menjaga kemandirian energi nasional," ujar dia.

Sesuai dengan roadmap tersebut, Menperin mengatakan pemerintah juga telah mempersiapkan program pengembangan kendaraan emisi karbon rendah atau Program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV).

"Program ini terdiri dari 3 sub program yaitu Kendaran Hemat Energi Harga Terjangkau (LCGC), Electrified Vehicle dan Flexy Engine," ujar dia.