Jokowi: Banyak Lahan Garam di NTT, Tapi Tak Digarap Serius

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritisi lahan produksi garam yang terbelengkalai selama berpuluh-puluh tahun di Nusa Tenggara Timur (NTT). Laporan itu didapatkannya pasca berbincang dengan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat ketika terakhir kali menyambangi wilayah tersebut.

"Di sini ada hamparan pembuatan garam yang sangat luas sekali. Tapi sudah berpuluh puluh tahun sudah tidak digarap dengan serius," ungkap dia di Bendungan Rotiklot, NTT, Senin (20/5/2019).

Padahal, lanjutnya, kesejahteraan penduduk sekitar akan terdongkrak bila lahan tersebut bisa dimanfaatkan. Bahkan, ia menyebutkan, satu orang petani garam bisa mendapat penghasilan hingga Rp 15 juta per bulan.

"Itu satu orang sebulannya bisa dapat Rp 15 juta. Kalau benar digarap, akan seberapa banyak orang yang kesejahteraannya naik," ujar Jokowi.

Menindaki hal tersebut, ia mengaku telah mengajak Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil untuk segera mensertifikasi lahan produksi garam yang terabaikan itu.

"Saya langsung telepon menteri ATR untuk buat sertifikat, serahkan untuk rakyat. Rakyat akan kita bimbing untuk bekerja itu," ucapnya.

"Ini saya perintahkan kepada menteri untuk memberikan hak konsesinya kepada swasta dulu. Kalau swasta enggak kerjain, cabut, berikan pada rakyat," dia menambahkan.

Langkah itu disebutnya harus diinisiasi agar masyarakat NTT bisa mencapai kesejahteraan dengan adanya lahan produksi garam yang dikelola oleh penduduk lokal.

"Step by step memang harus kita pikirkan agar kemakmuran bisa kita raih bersama-sama. Nanti Agustus ada panen. Kita panen garam sekaligus kita serahkan sertifikatnya kepada masyarakat biar lahannya produktif," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Petani garam kini bisa menikmati kucuran kredit. Seperti petani garam di Pamekasan, Madura. Kucuran kredit diberi label Penyaluran KUR Garam Rakyat yang digagas dan disiapkan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Program Penyaluran KUR Garam Rakyat ini merupakan bagian dari Gerakan Ketahanan Pangan.

Acara simbolis sebagai tanda diluncurkannya Program Penyaluran KUR Garam Rakyat Perdana tersebut dilaksanakan di Lapangan Bunder, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Sabtu (13/4/2019).

Acara ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.

Darmin Nasution mengungkapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Himbara melakukan gerakan ini sebagai salah satu bentuk sinergi dalam mengembangkan Usaha Garam Rakyat. Petani Garam menjadi layak menerima KUR sepanjang tergolong sebagai usaha kecil.

"Kini Petani Garam pun layak mendapatkan KUR Model terbaru ini yaitu KUR dengan bunga 7%," ujarnya.

Dia juga menuturkan bahwa bersama perbankan Himbara, pemerintah mendorong adanya pendampingan budidaya serta peningkatan hasil produksi dengan dukungan KUR serta percepatan program berupa Corporate Social Responsibility (CSR).

Hadir pula pada kesempatan yang sama Direktur Keuangan BNI Anggoro Eko Cahyo sebagai tuan rumah, para perwakilan bank-bank Himbara, serta ratusan Petani Garam dari Pamekasan dan sekitarnya.

Aktivitas tersebut digelar dengan semangat untuk memotivasi para petani garam agar tidak khawatir untuk terus mengelola dan mengembangkan tambak garamnya.

Petani tidak perlu takut akan kekurangan sumber pembiayaan untuk memperkuat pengelolaan tambak garamnya karena BNI dan perbankan nasional lainnya telah siap untuk menyalurkan KUR dengan mekanisme yang lebih memudahkan bagi para petani.

Kemudahan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.8 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Dalam prakteknya, kebijakan tersebut lebih memperhatikan kebutuhan pembiayaan untuk peternak, nelayan dan petani garam, sehingga akses pendanaan jauh lebih mudah dan tepat sasaran.

Pada acara di Pamekasan ini, Menteri Darmin berkomunikasi secara live dengan para penerima KUR Garam di 6 titik daerah melalui video conference.

Daerah penghasil garam tersebut adalah Kabupaten Rembang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bima, Kabupaten Kupang, Kabupaten Jeneponto.

Keseluruhan aktivitas ini melibatkan lebih dari 3.000 peserta yang terdiri atas petani tambak garam, tokoh agama, tokoh masyarakat, penerima KUR, serta warga sekitar. Serta 1.000 peserta di 6 titik video conferrence.