Banyak Milenial Ikut Seleksi CPNS 2019, KASN Minta Soal Tes Kekinian

Liputan6.com, Jakarta - Rekrutmen CPNS dan PPPK akan kembali dibuka tahun ini. Meski belum ada tanggal tetap, diperkirakan tes CPNS akan berlangsung akhir tahun dan tes PPPK terlaksana lebih dahulu.

Tes CPNS tahun ini akan didominasi oleh generasi milenial. Pasalnya, batas persyaratan usia adalah 35 tahun.

Untuk pelaksanaan tahun ini, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyorot soal-soal tes dan hasil Computer Assisted Test (CAT). Ini mengingat sedikitnya yang lolos CAT tahun lalu.

"Tahun kemarin yang lulus CAT adalah cuman sekitar 14 persen, itu mesti dilihat lagi soal-soalnya apakah masih valid dan kekinian, sehingga nantinya akan sesuai tujuan saat kita merekrut," ujar Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Waluyo Martowiyoto, kepada Liputan6.com, Selasa (11/6/2019).

Mengenai formasi tahun ini, Waluyo enggan berkomentar karena itu merupakan ranah Kementerian PANRB. Sedangkan KASN siap mengawasi agar pelaksanaan tes CPNS tahun ini agar bebas dari kecurangan.

"KASN mengawasi agar agar prosesnya itu berjalan sesuai peraturan perundangan, tidak ada jual beli tes masuk, pelanggaran kode etik, itu yang kita awasi," jelas Waluyo.

Berdasarkan informasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), pemerintah tahun ini siap menyediakan 254.173 lowongan untuk CPNS dan PPPK. Akan tetapi, angka itu hanyalah plafon atas, dan setelah perhitungan instansi, jumlah lowongan masih bisa berubah.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Pemerintah akan kembali membuka proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II dengan total formasi sebanyak 254.173 pada tahun ini.

Khusus untuk penerimaan CPNS 2019, total pelamar yang akan mendaftar nanti diperkirakan mencapai hingga 5 juta orang.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menyampaikan, jumlah formasi sebanyak 254.173 merupakan batas maksimal calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bisa direkrut pada tahun ini. 

"Jumlah ini adalah plafon atas. Kebutuhan pegawai riil diinput oleh masing-masing instansi ke sistem eFormasi milik Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," jelas dia kepada Liputan6.com, Senin kemarin

Sebagai informasi, dari sekitar 254 ribu formasi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru untuk tahun ini, 85.537 formasi diantaranya ditujukan bagi perekrutan CPNS 2019. Dengan rincian, 23.213 formasi untuk pemerintah pusat dan 62.324 untuk pemerintah daerah.

Dengan jumlah total sekitar 85 ribu formasi itu, Ridwan memproyeksikan, total pelamar yang akan mendaftar di sistem online CPNS 2019 nanti bisa membludak seperti perekrutan di tahun sebelumnya, yakni sekitar 5 juta orang.

"Saya perkirakan sama dengan tahun lalu, 5 jutaan pelamar online. Itu untuk CPNS saja. Untuk PPPK, belum ada rujukan," ujar dia.

Adapun perekrutan CPNS tahun ini dikatakannya akan diberlangsungkan lebih awal dari seleksi PPPK Tahap II. Namun begitu, ia belum bisa memastikan detail waktu kapan proses penerimaan CPNS 2019 akan digelar.

"Detail kapan, bagaimana, berapa, di mana, belum bisa diinformasikan saat ini. Panselnas (Panitia Seleksi Nasional) masih melakukan rapat-rapat persiapan terkait hal itu," tandas Ridwan.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti berharap para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian KKP diisi oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. 

Menteri Susi menjelaskan, pihaknya berharap ada program percepatan atau akselerasi bagi PNS di KKP. Sehingga, bagi PNS yang mencatatkan kinerja yang baik bisa cepat naik jabatan.

"Program Golden Handshake juga belum tereksekusi 1.000 orang per tahun. Lalu nanti kita rekrut cum laude-cum laude dari angkatan baru 30 persen. Jadi kalau 1.000 orang kita masukan lagi 300 tapi yang cum laude-cum laude untuk perbaiki kualitas PNS," tuturnya di Kompleks Widya Chandra, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Juni 2019.

Ia menambahkan, program akselerasi PNS di KKP pada dasarnya bertujuan menyaring PNS-PNS dengan kualitas unggul.

"Dan juga buat sistem acceleration supaya PNS-PNS baru itu bisa yang bagus, bisa naik cepat itu juga belum terlaksana," ujar Menteri Susi.

"Jadi efektifitas program juga masih banyak sana-sini (yang belum). Karena saya belajar bekerja di perusahaan sendiri dan pemerintah berbeda. Ritmenya berbeda," tambah dia.