SKK Migas dan INPEX Teken Kesepakatan Pengembangan Blok Masela

Liputan6.com, Karuizawa - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan INPEX Corporation (INPEX) telah melaksanakan penandatanganan Head of Agreement (HOA) pengembangan lapangan hulu migas Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Kesepakatan ini ditandatangani oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan Presiden Direktur INPEX Indonesia Shunichiro Sugaya di Karuizawa, Jepang, Minggu (16/6/2019). Lokasi tersebut adalah pertemuan G20 level menteri untuk membahas energi dan lingkungan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Ignasius Jonan dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Hiroshige Seko.

Dwi Soetjipto mengatakan, penandatanganan HOA Ini bisa menjadi titik penting bagi investasi hulu migas di Indonesia, khususnya di laut dalam Indonesia bagian timur.

"Dengan pengembangan Lapangan Masela, diharapkan akan segera masuk investasi luar negeri yang besar dan dapat memberikan pengaruh positif bagi Foreign Direct Investment di Indonesia, terciptanya multiplier effect bagi industri pendukung dan turunan di dalam negeri," urai dia.

Tercapainya beberapa kesepakatan antara Pemerintah Indonesia melalui SKK Migas dan INPEX Corporation dalam pengembangan Blok Masela dinilai akan menguntungkan negara.

Sebelumnya, pertemuan antara Menteri Jonan dan CEO INPEX Corporation di Tokyo, Jepang, pada Senin 27 Mei 2019 telah menghasilkan dua kesepakatan. Yakni rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) dan bagi hasil migas dengan komposisi 50 persen Pemerintah RI dan 50 persen INPEX.

Adapun pengembangan hulu migas di Blok Masela nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan produksi Gas Bumi sekitar ekuivalen 10,5 juta ton (mtpa) per tahun, atau sekitar 9.5 juta ton LNG per tahun dan 150 mmscfd Gas Pipa, dengan target onstream pada 2027.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tercapainya beberapa kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Inpex Coorporation dalam pengembangan Blok Masela, akan menguntungkan negara.

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmi Radhi mengatakan, hasil pertemuan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dengan CEO Inpex Corporation, Senin 27 Mei 2019 di Tokyo, adalah sebuah momentum bersejarah yang menandakan makin kondusifnya iklim investasi di Indonesia. 

Dari pertemuan tersebut menghasilkan dua kesepakatan, yaitu rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) dan bagi hasil minyak dan gas dengan komposisi 50 persen pemerintah dan 50 Inpex.

"Kesepakatan itu jelas menguntungkan kedua belah pihak karena Blok  Masela dapat segera berproduksi, setelah sekian lama tertunda sehingga bisa memberikan nilai tambah, termasuk multiplier effects bagi tumbuhan industri di sekitar Masela,"kata Fahmi, di Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019.

Dia memandang, bagi hasil 50 persen pemerintah dan 50 persen Inpex cukup realistis sesuai dengan prinsip gross split, modal dan risiko sepenuhnya ditanggung investor. 

Hal ini lebih banyak menguntungkan bagi pemerintah, terutama eksplorasi Blok Masela dapat segera dilakukan sehingga dapat segera berproduksi. 

Meski bagian keuntungan pemerintah memang relatif berkurang karena porsinya menjadi 50:50, tapi hal tersebut itu wajar dan tidak jadi masalah karena pemerintah tidak lagi menanggung risiko dan pengeluaran investment expenditure (Inpex) maupun operatinal expenditures (Opex), sebab semuanya menjadi tanggungan investor.

"Kesepakatan ini akan membuktikan bahwa iklim investasi migas di Indonesia semakin kondusif," tandasnya.

SKK Migas menargetkan, persetujuan rencana desain (Plan Of Development/POD) Blok Masela dilakukan Juni 2019.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan, kerja sama pengembangan Blok Masela dengan Inpex Corporation akan ditandatangani pada pertengahan Juni 2019, dalam forum G20. Kemudian akan dilanjutkan dengan persetujuan POD pada akhir Juni 2019.

"Iya, jadi kita harapkan pertengahan Juni ini, kita bisa selesaikan HoA pas G20. Sampai akhir bulan juga approval pod akhir Juni bisa dilakukan," kata Dwi di Jakarta, Jumat, 7 Juni 2019.

Menurut Dwi, salah satu poin dalam negosiasi antara SKK Migas sebagai perwakilan pemerintah Republik Indonesia dan Inpex adalah biaya proyek, dengan menentukan acuan yang digunakan untuk perhitungan biaya dan besaran bagi hasil migas.

"Misal soal cost of development atau project cost kita bicara. Sementara dipakai referensi mana, tapi nanti akan disesuaikan dengan realisasi. Jadi sekarang kita gunakan basis realisasi sebenarnya," papar Dwi.

Dwi melanjutkan, penetapan besaran split akan menentukan nilai investasi. Pemerintah RI dan Inpex pun telah bersepakat, besaran dasar bagi hasil migas untuk Blok Masela sebesar 50 persen untuk pemerintah dan 50 persen untuk Inpex sebagai operator Blok Masela.

"Split akan sangat dipengaruhi oleh nilai investasi, jadi nilai investasi sekarang boleh saja ambil reference tertentu, tetapi nanti saat proyek selesai dia akan cek realisasinya," ujar dia.