Inggris Dukung RI Wujudkan Pembangunan Rendah Karbon di 34 Provinsi

Liputan6.com, Jakarta - Setelah Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionaI/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan laporan kajian Pembangunan Rendah Karbon (PRK) atau Low Carbon Development Initiatives (LCDI) pada Maret lalu, hari ini Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, H.E. Moazzam Malik di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Bambang menjelaskan adapun isi dari MoU tersebut mengenai dukungan dari pemerintah Inggris melalui DFID dan foreign common wealth office terkait dengan upaya Indonesia untuk mengimplementasikan Sunstanable Development Goals dan LCDI.

“Untuk LCDI, kita sudah menyelesaikan strategi tingkat nasional, dan sudah diluncurkan April kemarin di sini, dan sudah disampaikan ke masyarakat internasional waktu di Bali,” jelas Bambang.

Namun menurut Bambang, ke depannya Bappenas harus mendorong provinsi lainnya untuk membuat rencana aksi mereka di tingkat daerah. Untuk terwujudnya hal ini, bantuan Inggris sangat dibutuhkan sehingga nantinya seluruh provinsi di Indonesia bisa menerapkan inisiatif ini.

“Dengan bantuan dari Inggris ini, kita berharapa seluruh daerah di 34 provinsi Indonesia dapat menyesuaikan rencana pembangunan mereka dengan LCID yang sudah ada, dan turut andil mengurangi emisi,” ujarnya.

Saat ini sudah ada tiga provinsi yang menandatangani MoU dan siap untuk melakukan LCID, diantaranya Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Sulawesi Selatan. Selain itu, Papua Barat kabarnya juga akan melakukan penandatangan MoU pada siang ini.

Dalam penutupnya, Bambang berharap seluruh daerah dan provinsi lainnya agar bersiap akan inisitaif ini dan dapat ikut menerapkannya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemerintah Inggris mengumumkan komitmennya untuk mencapai batas nol emisi gas rumah kaca pada tahun 2050 demi meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas udara dan keanekaragaman hayati.

Undang-undang yang ditetapkan minggu ini akan menempatkan Inggris pada jalur menjadi salah satu negara ekonomi besar pertama yang menetapkan target nol emisi dalam undang-undang.

Selanjutnya Youth Steering Group akan memberikan masukan kepada Pemerintah tentang kebijakan perubahan iklim dan lingkungan. Instrumen hukum untuk mengimplementasikan ini dipaparkan di Parlemen Inggris pada hari Rabu 12 Juni lalu. 

Ini akan mengamandemen UU Perubahan Iklim 2008. Atas saran dari para ahli independen di Komite Perubahan Iklim Perdana Menteri Inggris Theresa May dijadwalkan bertemu dengan para siswa jurusan sains dan tehnik untuk membahas target baru yang ambisius ini.

Inggris adalah negara terdepan dalam mengatasi perubahan iklim dan pemerintah menugaskan saran ini pada Oktober lalu karena kami menilai perlunya melangkah lebih jauh untuk membatasi dampak perubahan iklim.

Komite Perubahan Iklim Inggris memprediksi manfaat yang signifikan bagi kesehatan masyarakat termasuk penghematan biaya kesehatan dari National Health Services (NHS) atas kualitas udara yang lebih baik, polusi suara yang lebih minim serta peningkatan keanekaragaman hayati.

Langkah ini menunjukan bahwa Inggris berada di jalur yang benar untuk menjadi negara G20 pertama yang membuat undang-undang untuk emisi bersih nol dan negara-negara ekonomi besar lainnya diharapkan mengikuti jejak Inggris karena langkah ini sangat penting.

Inggris juga akan melakukan penilaian lanjutan dalam waktu 5 tahun untuk mengkonfirmasi bahwa negara-negara lain juga mengambil tindakan ambisius yang sama, melipatgandakan inisiatif kepemimpinan Inggris dalam mengatasi perubahan iklim dan memastikan bahwa industri kita tidak mengalami persaingan yang tidak adil.

Untuk pertama kalinya, kaum muda akan memiliki kesempatan untuk membentuk kebijakan iklim masa depan kita melalui Youth Steering Group. Kelompok ini dibentuk oleh Departemen Digital, Budaya, Media dan Olahraga (DCMS) dan dipimpin oleh British Youth Council.

Mereka bertugas memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah tentang prioritas yang harus ditentukan dalam isu lingkungan dan memberikan pandangan atas kemajuan dari komitmen perubahan iklim saat ini termasuk isu limbah dan daur ulang serta masalah hilangnya keanekaragaman hayati. Mereka akan memulai kajian ini pada bulan Juli.