YLKI Kritik Mahalnya Harga Tiket Pekan Raya Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi beberapa hal dalam penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair pada tahun ini. Salah satunya tentang harga tiket masuk.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, hal-hal yang menjadi perhatian YLKI, antara lain mengenai tiket masuk dan parkir kendaraan yang dinilai terlalu mahal.

"Tarif parkirnya menerapkan harga flat yakni Rp 30 ribu per sekali masuk. Tarif sebesar ini terlalu mahal. Ini sama saja menjadikan kenaikan tiket masuk secara terselubung. Sedangkan tiket masuk tarifnya Rp 40 ribu per orang. Jadi konsumen (pengguna mobil) harus merogoh kocek Rp 70 ribu," ujar dia di Jakarta, Minggu (23/6/2019).

Sedangkan, lanjut dia, layanan yang diberikan tidak sepadan dengan mahalnya harga tiket yang harus dibayarkan oleh konsumen.

"Kondisi area parkir sangat tidak nyaman, terbuka, dan berdebu. Selain itu, manajemen PRJ seharusnya bisa menakar berapa kapasitas maksimal area PRJ dan area parkir. Bukan malah sebaliknya, pengunjung terus diterima masuk ke area PRJ sehingga sangat sulit mencari area parkir, dan di dalam area PRJ sangat penuh sesak. Sangat tidak nyaman. Sementara konsumen sudah membayar parkir yang sangat mahal, dan tiket masuk yang mahal juga," jelas dia.

Selain itu, fasilitas umum seperti toilet dan tempat ibadah juga dinilai masih sangat minim. Tulus yang langsung memantau ke lokasi menyatakan terjadi antrean panjang khususnya di toilet wanita.

"Terkait fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum) di area PRJ juga kurang memadai, khususnya keberadaan dan jumlah toilet, plus tempat ibadah seperti mushola. Minim penandaan yang mengarahkan ke lokasi toilet dan mushola. Jadi pengunjung harus mencari-cari petugas untuk bertanya, di mana keberadaan toilet dan mushola. Selain itu terjadi antrian yang panjang di toilet perempuan. Disaat pengunjung membludak seperti itu, seharusnya disiapkan portable toilet," kata dia.

Dengan penyelenggaraan acara yang masih akan berlangsung hingga 30 Juni 2019 mendatang, Tulus meminta manajemen PJR untuk melakukan pembenahan terkait hal tersebut. Selain itu, dia juga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih aktif mengawasi hal ini.

"Masih ada waktu seminggu lagi bagi manajemen PRJ untuk memperbaiki layanan dan kinerjanya. Jangan cuma memungut tarif yang mahal, tetapi gagal menyamankan pengunjungnya. Pemprov DKI pun seharusnya mengawasi pelaksanaan PRJ tersebut," tandas dia.