Perusahaan Tak Rugi Keluarkan Uang untuk Pelatihan Vokasi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dalam waktu dekat akan mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai super deduction tax. Super deduction tax merupakan insentif pajak yang diberikan untuk perusahaan yang berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi serta dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Pemberian insentif pajak tersebut hingga 200 persen.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, aturan tersebut akan membantu dunia usaha.

"Poinnya begini lho ada insentif dari pemerintah bagi dunia usaha untuk kembangkan SDM," kata dia, saat ditemui, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (24/6).

Menurut dia, industri tentu mengeluarkan dana untuk program pelatihan vokasi dan pengembangan SDM bagi karyawan. Karena itu, perusahaan akan mengalami kerugian ketika pekerja yang sudah menjadi terampil kemudian memutuskan pindah.

"Karena selama ini turn over dari pekerja itu tinggi ya, misalkan perusahaan mendidik calon pekerja, setelah makan waktu, makan biaya, begitu sudah pintar dan terampil dia cari, pindah perusahaan sebagainya, perusahaan kan rugi tuh,"

Super deduction tax ini, lanjut Hanif, diharapkan dapat menjadi kompensasi bagi perusahaan yang telah menjalankan program pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan pekerja.

"Sehingga kalau ada tax insentif ini jadi hal yang biasa karena secara finansial tidak merugikan perusahaan. Jadi kontribusi buat bangsa dan negara lah. Jadi kalau orang keluar uang Rp 1 miliar, dia bisa klaim pajaknya dapat pengurangan Rp 2 miliar, 200 persen," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meninjau pendidikan vokasi di Swiss saat mengunjungi Institut Federal Swiss Bidang Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan (SFIVET).

"Di sini 80 persen anak-anak tamat SMA itu larinya ke vokasi," kata Wapres JK usai mengunjungi SFIVET, Kota Lausanne, Swiss, Kamis, 16 Aprril 2019.

Menurut JK, pemerintah juga memfokuskan untuk mengembangkan SDM melalui pendidikan vokasi.

JK menjelaskan untuk membangun hal itu, diperlukan penguatan lembaga penunjang pendidikan atau pelatihan kejuruan seperti balai latihan kerja, pendidikan setingkat SMK serta politeknik.

"Oleh karena itu maka semenjak ini kembali memperbaiki setelah sekian tahun pasti banyak perubahan (pembangunan pendidikan kejuruan)," ujar JK seperti dikutip dari Antara.

Usai peninjauan acara itu, JK juga menyaksikan penandatanganan MoU antarswasta yakni sejumlah lembaga pendidikan di bawah Sinar Mas meliputi Poltek Simas Berau, Institut Teknologi dan Sains Bandung (ITSB), dan Universitas Prasetiya Mulya.

Poltek Simas Berau dan ITSB menandatangani MoU bersama Swiss International Technical Connection (SITECO), serta Universitas Prasetiya Mulya dengan International Management Institute (IMI).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas terkait pendidikan dan pelatihan vokasi bersama para menteri kabinet kerja di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

"Tadi kita membahas dari sisi suplainya, sisi pendidikan, dan pelatihan. Jadi sebenarnya jumlah BLK dan SMK itu banyak, belasan ribu, tapi sekarang yang menjadi concern adalah kualitas dan kecocokan dengan bidang kerja," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis.

Sehingga kata Bambang, Jokowi meminta agar semua SMK, Badan Latihan Kerja memperbaiki pendidiknya. Salah satunya yaitu memiliki sertifikat, kompetisi yang dihasilkan sekolah. Sehingga nantinya murid-murid yang membutuhkan pekerjaan bisa mendapatkan lebih cepat.

"Sehingga tadi Presiden meminta agar semua SMK, BLK, benar-benar dilihat seperti apa kualitasnya kemudian sertifikasi kompetensi apa yg bisa dihasilkan dari sekolah-sekolah tersebut yang nantinya sesuai dengan kebutuhan kerja," lanjut Bambang.

Sebab itu, Jokowi meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menristekdikti Mohamad Nasir, serta Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri untuk melihat beberapa SMK yang tidak berkualitas dan memperbaikinya.

"Cuma sekarang kita tidak bisa memulai dari nol jadi kita harus memanfaatkan yang ada. Yang ada ini harus, bukan masalah jumlah rasio guru atau segala macam,tapi adalah kecocokan dari keahlian dan ketrampilan lulusan dengan yang dibutuhkan pasar kerja. Sisi suplay harus mendengar sisi kebutuhan," kata Bambang.

Agus Sartono, Deputi Bidang Kordinasi Pendidikan Agama dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebuudayaan (Kemenko PMK), menyatakan pembangunan sumber daya manusia atau SDM sudah dimulai sedini mungkin di akhir periode pertama Presiden Jokowi.

Sebab, bila kelak terpilih kembali, negara bisa mengakselarasi dengan cepat target pembangunan manusia yang masuk dalam gagasan kinerja petahana.

"Pemerintah lima tahun mendatang fokusnya ini pembanganunan SDM. Seperti salah satunya meningkatkan kualitas lulusan vokasi dan perguruan tinggi baik di universitas dan politeknik," kata Agus dalam jumpa pers di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).

Selain peningkatan SDM di dua bidang pendidikan tersebut, pemerintah juga menaruh fokus kepada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat lulusan SMK yang menganggur menempati urutan teratas dalam data pengangguran di Indonesia.

"Setiap tahun SMK meluluskan 1,4 juta orang, kami juga ingin berupaya meningkatkan kompetensi mereka agar berdaya saing dan kinerja makin berkualitas," jelas Agus.