Faisal Basri: KEK di Pulau Jawa Tak Relevan

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah saat ini tengah mengkaji rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor industri di Pulau Jawa. Wacana tersebut muncul sebagai respon atas permintaan para pelaku industri.

Menanggapi rencana tersebut, Ekonom senior Insitute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri coba balik mempertanyakan. Sebab menurutnya, regulasi ekonomi di Indonesia saat ini sudah sangat terbuka.

"Bea masuk turun, jadi rata-rata bea masuk di Indonesia itu dibawah 5 persen. Lalu lintas devisa bebas. Asing boleh 100 persen. Bikin bioskop asing boleh 100 persen. Kalau dulu enggak boleh, kecual di Batam," ujar dia di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

"Nah sekarang Indonesia sudah berubah, kok masih bikin Kawasan Ekonomi Khusus? Buat apa? Kawasan Ekonomi Khusus sudah tidak relevan, karena semuanya sudah bebas. Kawasan Ekonomi Khusus dibuat untuk semuanya yang tidak bebas," cibirnya.

Dia kemudian turut menceritakan kisah awal dibuatnya KEK pertama di Indonesia, yakni KEK Batam. Dia menganggap kota di Kepulauan Riau itu sebagai surga tersendiri lantaran bebas pengenaan bea masuk.

"Di Batam itu tidak ada bea masuk, semua bebas, asal diekspor kembali. Enggak ada aturan-aturan yang njelimet, bea cukainya segala macam. Pokoknya surga sendiri lah," ungkap dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Faisal pun lantas menyoroti langkah China yang kemudian meniru penerapan KEK di Batam. Dia menyebutkan, Negeri Tirai Bambu pada saat itu membuat 17 Kawasan Ekonomi Khusus atau Special Economic Zone.

"Negara may apa sih? China biru dari kita, kok kita jadi niru dari China. Padahal kita lebih bebas," keluh dia.

"Niat pemerintahnya baik, tapi ya itu lah. Konteks historisnya kurang. Jadi hari gini masih ngomong Kawasan Ekonomi Khusus? Enggak ngerti saya. Apanya yang mau dikhususkan lagi?" tandasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tengah mendorong pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Segitiga Rebana (Cirebon-Subang-Kertajati). KEK Rebana bakal dibuat berbagai zona industri yang berorientasi ekspor dan punya daya saing. 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Provinsi Jawa Barat, Arifin Soedjayana mengatakan pihaknya membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam membangun KEK Rebana. Dukungan yang paling dibutuhkan yakni infrastruktur pendukung konektivitas.

Dukungan infrastruktur kata dia sudah ada seperti kehadiran Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan Pelabuhan Cirebon. Ini menjadi modal pengembangan KEK Rebana ke depan.

"Kita punya kekuatan penting di situ ada Patimban yang sekarang on progres, 2020 mudah-mudahan bisa launching. Kemudian Kertajati sudah, kemudian pelabuhan Cirebon ada itu adalah salah satu daya dukung dari konektivitas termasuk Cisumdawu," kata dia, dalam gelaran 'IBEF 2019', di JCC, Jakarta, Jumat (19/7).

Karena itu dia pun mengharapkan pemerintah dapat mendukung percepatan pembangunan tol Cisumdawu. Sebab memiliki kontribusi penting bagi Kawasan Ekonomi Khusus Rebana.

"Saya mohon (pemerintah pusat) bisa mendorong Cisumdawu rada susah untuk perwujudannya. Jadi memang harus putar dulu ke Cipali," ujar dia.

Jika KEK Rebana rampung, jelas dia, akan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah timur Provinsi Jabar. Kawasan Ekonomi Khusus Rebana nantinya diarah menjadi rumah bagi industri di wilayah Jawa Barat.

"Jawa Barat ke timur Akan lebih berkembang dalam rangka mempercepat supaya pertumbuhan ekonomi di Timur bisa lebih meningkat," urai dia.

"Kita ingin coba, karena teman-teman di Jakarta sekarang mengkonsumsi air dari Citarum, dan mungkin tingkat polusi sudah sangat tinggi, industri tekstil akan kita coba dirikan di kawasan timur. Itu kawasan industri Rebana," tandasnya.