Luas Lahan Bandara Kediri Capai 400 Haktare

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyatakan, lahan untuk pembangunan Bandara Kediri, Jawa Timur‎ sudah didapat. Pembangunan akan dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Arie Yuriwin mengatakan,‎ dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman‎, telah ditetapkan lahan untuk pembangunan Bandara Kediri dengan luas lebih dari 400 hektare.

"Sudah (lahan), Aku enggak hapal (luasnya) sekitar 400‎ hektaran," kata Arie, saat ditemui usai menghadiri rakor, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Pembangunan Bandara Kediri akan menggunakan skema KPBU, antara PT Gudang Garam sebagai pemilik lahan dengan PT Angkasa Pura I sebagai operator bandara.

"Itukan nanti, bentuknya KPBU kan Kerjasama untuk PT-nya Gudang Garam dan AP I," tutur Arie.

Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi mengakui, arah pembangunan Bandara Kediri akan menggunakan skema kerjasam. Namun dalam rapat belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut.

Menurut Faik, dalam rapat difokuskan menyelesaikan permasalahan lahan. Namun dia nggak memberi penjelasan detail mengenai lahan yang akan digunakan.

"Menyelesaikan persoalan lahan saja, tapi belum porsi saya untuk bicara," tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan, pembangunan Bandara Kediri, Jawa Timur, bisa dimulai pada 2019. Proyek tersebut bisa mulai dibangun karena semua perizinan yang diperlukan sudah dimiliki.

“Harapannya kalau semuanya alhamdulillah berjalan lancar (pembangunan Bandara Kediri) 2019 sudah bisa dimulai,” kata Pramono, seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Jakarta, Rabu (30/5/2018).  

Sebagai orang yang dibesarkan di daerah tersebut, Pramono Anung mengaku dirinya sebelumnya sama sekali tidak pernah membayangkan jika Kediri akan memiliki bandara.

Meskipun ada kendala teknis terkait pembebasan lahan, dia berpendapat kini semua perizinan untuk pembangunan bandara itu telah dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Begitu juga dengan rekomendasi dari TNI AU juga sudah ada.

“Ada pergeseran (lokasi) sedikit, sehingga konsekuensinya harus membebaskan lahan lagi. Jadi, proses pembebasan lahan akan dilakukan,” ujar Pramono.

Seskab berharap masyarakat mendukung upaya pembebasan lahan tersebut. Ia meminta yang biasa mengganggu agar kali ini tidak mengganggu keinginan warga Kediri memiliki bandara.

“Biarkan kesempatan rakyat yang menikmati, pemilik lahan, pemilik tanah yang menikmati, jangan kemudian makelar-makelar (tanah) yang bergentayangan yang menikmati,” ujarnya.

Pramono meyakini jika masyarakat mendukung, pembangunan bandara ini akan terwujud dan Kediri akan menjadi salah satu kota yang maju.

“Harapannya daerah ini betul-betul berkembang menjadi daerah industri baru, daerah ekonomi baru. Sehingga ekonomi kita tidak hanya terkonsentrasi di Sidoarjo dan Surabaya, tetapi di wilayah Karesidenan Kediri ini juga bisa akan bisa berkembang,” kata Pramono Anung.