Pemerintah Diminta Evaluasi Aturan di Sektor Kemaritiman

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi di sektor kemaritiman. Pasalnya regulasi yang ada saat ini justru menjadi penghambat masuknya investasi di sektor tersebut.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengatakan, pemerintah perlu meninjau kembali aturan-aturan terkait investasi kemaritiman di dalam negeri. Pasalnya jika tidak dibenahi maka dipastikan akan menghambat investasi di sektor kemaritiman.

“Saya berharap pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Utamanya kepada Presiden Jokowi sebagai punya kekuasaan penuh menyelesaikan hambatan-hambatan investasi seperti ini,” ujar dia di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Dia mencontohkan, soal masalah yang terjadi dalam proses pembangunan Pelabuhan Marunda. Ketidakpastian regulasi membuat pembangunan pelabuhan yang akan menjadi penopang Pelabuhan Tanjung Priok tersebut terhambat.

"Ini akan menyulitkan investor karena tidak sesuai perjanjian kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Ketidakpatuhan terhadap kontrak awal itu akan menjadi masalah besar bagi investor lain masuk di sektor maritim,” kata dia," kata dia.

Hal senada juga dikatakan Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Muchtar.  Dia berharap pemerintah membenahi aturan-aturan terkait investasi khususnya terkait infrastruktur kemaritiman. Pasalnya kasus ketidakpatuhan kontrak-kontrak dalam berbisnis membangun infrastruktur maritim tersebut tidak hanya terjadi pada pembangunan Pelabuhan Marunda.

“Ini terjadi puluhan kasus-kasus seperti ini sehingga menghambat investasi. Padahal sektor maritim merupakan sektor strategis kebanggan presiden,” tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah Indonesia saat ini tengah fokus dalam mendatangkan investasi asing ke Indonesia. Upaya ini dilakukan dalam mendoeong percepatan pertumbuhan ekonomi mengingat APBN sangat terbatas.

Sayangnya, dalam mendatangkan investasi asing ini, Indonesia harus bersaing ketat dengan Vietnam. Bahkan ada beberapa alasan sejumlah investor lebih memilih Vietnam dalam menanamkan modalnya daripada Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini memaparkan sejumlah alasan mengenai hal itu.

"Di Vietnam itu tidak ada iso soal permasalahan tanah karena semua tanah di sana dikuasai negara. Jadi investor tinggal sewa saja, dan pemerintah juga tinggal naikkan sewanya di beberapa lokasi strategis," ucap Hendri seperti ditulis, Minggu (21/7/2019).

Tidak hanya itu, Hendri menilai pemerintah Vietnam juga selalu konsisten dan fokus dalam setiap program pembangunan infrastrukturnya. Memang, Vietnam tidak begitu jor-joran dalam pembangunan infrastruktur ini. Hanya saja mereka lebih fokus.

Seperti dalam beberapa tahun terakhir, negara tersebut melakukan pengembangan infrastruktur fokus untuk industri manufaktur dan peningkatan pariwisata.

Soal fasilitas infrastruktur pariwisata, Hendri mencontohkan di Vietnam tidak membangun hotel-hotel dengan pelayanan bintang empat ataupun bintang lima. Justru yang dibangun adalah hotel-hotel budget.

"Jadi pemerintah sana konsisten dalam pengembangan wisata eksotis, seperti budaya daerah mereka. Dan ternyata wisatawan itu tidak butuh hotel bintang empat atau lima, dan mereka enjoy," tambah Hendri.

"Tidak hanya itu, soal pariwisata ini, mereka melakukan reformasi toilet dan kemanan. Itu saja. Nyatanya wisatawan itu mengutamakan bersih dan aman. Tidak harus di hotel bintang lima," tambah Hendri.

Untuk itu, dia berharap pemerintahan baru nanti bisa menciptakakn sejumlah terobosan dalam hal peningkatan daya tarik invesatsi asing ini.