Listrik Gedung Pemprov DKI Jakarta Bakal Gunakan PLTS di 2020

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mengkampanyekan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap bangunan.

Bagian dari program kampanye ini, Kementeian ESDM akan memasng PLTS di atap Gedung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Pemasangan PLTS Rooftop ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2022 mendatang. 

"Pemerintah DKI Jakarta sudah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengendalian Kualitas Udara Jakarta dan memerintahkan semua gedung milik Pemerintah Daerah akan dipasangi PLTS Rooftop," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM FX Sutijastoto , di Jakarta, Sabtu (3/8/2019).

Sutijastoto mengungkapkan, upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut diperkirakan akan menghasilkan daya listrik mencapai 1.000 hingga 2.000 Megawatt (MW). Bahkan jika semua terbangun dapat menciptakan pasar untuk panel surya sebesar 400-500 MW. Angka ini diatas perkiraan besaran ideal yang sebesar 300 MW agar pabrik panel surya dapat ekonomis dibangun di Indonesia.

Langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menambah daftar dukungan pemerintah daerah yang akan menggunakan PLTS Rooftop.

Saksikan video terkait di bawah ini:

Sebelumnya, pemerintah Provinsi Bali sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mencantumkan kewajiban seluruh gedung untuk memanfaatkan 25 persen dari luasan atapnya dengan PLTS Rooftop.

"Beberapa Pemerintah Provinsi selain Bali juga telah mengeluarkan kebijakan untuk memanfaatkan PLTS Rooftop di gedung-gedung milik mereka. Selain Bali, Jawa Tengah juga sudah menyatakan kesediaanya, Pemerintah Sumatera Utara juga. Kalau ini semua sudah bergerak bersama untuk memanfaatkan PLTS Rooftop kelihatannya target 6.000 MW dari PLTS bisa tercapai," papar Sutijastoto.

Menurutnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan juga telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyami dan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) Situ Nurbaya, agar memanfaatkan atap gedung-gedung perkantorannya, baik di pusat maupun daerah untuk dipasangi PLTS Rooftop.

"Ibu Menteri Keuangan dan Ibu Menteri KLHK sudah setuju dan akan menyiapkannya. Dari dua Kementerian ini diperkirakan akan dihasilkan listrik sekitar 100 MW," tandasnya.

Institute For Essential Services Reform (IESR) memandang, perkembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia relatif lebih lambat, dibandingkan negara Asia lainnya.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, hingga akhir 2018 total kapasitas terpasang pembangkit listrik surya baru mencapai 95 Mega Watt (MW), sedangkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tega Listrik (RUPTL) PLN 2019 – 2028 hanya menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 2 Giga Watt (GW) hingga 2028.

“Lambatnya pengembangan listrik tenaga surya di Indonesia tidak sesuai dengan tren global, di mana listrik tenaga surya menjadi energi terbarukan dengan tingkat pertumbuhan tertinggi selama beberapa tahun terakhir,” kata Fabby, di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Fabby menyebutkan, kapasitas PLTS di Indonesia sudah mencapai 60 Mega Watt peak (MWp) ditargetkan meningkat menjadi 85 MW, sedangkan Singapura sudah mencapai 150 MWp akan meningkat menjadi 250 MWp.

"Dibandingkan dengan Vietnam yang baru mengembangkan surya kita jauh tertinggal. Padahal kita kembangkan sejak 1980," tuturnya.

Indonesia memiliki potensi listrik dari energi surya yang cukup besar, dapat memenuhi kebutuhan listrik di masa depan dalam bentuk (PLTS) di atas tanah maupun PLTS atap. Terdapat potensipasar pengguna listrik surya yang cukup besar pada rumah tangga, bangunan komersial, bangunan pemerintah danindustri.

“Kajian kami menunjukan potensi teknis listrik surya atap (rooftop solar) pada bangunan rumah di 34 provinsi Indonesia mencapai 194 - 655 Gigawatt-peak (GWp),” kata Hapsari Damayanti, salah satu peneliti IESR yangmenghitung potensi tersebut.

Dari jumlah total rumah tangga di Indonesia, terdapat 17,8 persen rumah tangga yangmemiliki kemampuan finansial untuk memasang perangkat listrik surya atap, yang diperkirakan dapat mencapai kapasitas 34 - 116 GWp. Jumlah ini merupakan potensi pasar listrik tenaga surya yang dapat dijangkau dalam beberapa tahun ke depan.