Menteri Sofyan Djalil Klarifikasi Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tanah Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengklarifikasi terkait pernyataanya soal pemindahan ibu kota baru yang akan direalisasikan di Kalimantan Timur.

Kata dia, Pemerintah saat ini masih menunggu dua kajian lagi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebelum memutuskan secara final dimana lokasi ibu kota baru.

"Belum diputuskan, saya mengutip saja kemarin itu di (Kaltim). Tapi alternatif terkuatnya memang di Kaltim," tuturnya di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jumat (23/8/2019).

Sofyan melanjutkan, setelah 2 studi tersebut disampaikan ke Presiden Jokowi oleh Bappenas, maka Jokowi akan mengumumkan lokasi pasti dari ibu kota baru kedepannya.

"Iya, masih ada dua studi lagi. Itu dikerjakan Bappenas. Pak Presiden nanti umumkan setelah lengkap dua kajian itu dari Bappenas," ujarnya.

Adapun untuk pembangunan tahap pertama ibu kota baru ini, Pemerintah nantinya membutuhkan sekitar 3.000 hektare (Ha) lahan guna menyelesaikan pembangunan sesi pertamanya di daerah Kalimantan tersebut.

"Tahap I memang 3.000, lokasi pastinya belum diputuskan nanti dilihat potensinya dimana," tegas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, menghadiri rapat koordinasi mengenai rancangan undang-undangan Pertanahan. Ditemui usai rapat, Sofyan Djalil sempat menjawab berbagai pertanyaan salah satunya soal rencana pemindahan ibu kota.

Dia mengatakan, saat ini pemerintah memang telah mengkaji beberapa wilayah untuk menjadi ibu kota baru. Namun yang hampir pasti jadi lokasi baru ibu kota adalah Kalimantan Timur.

"Kalimantan timur, tapi lokasi spesifiknya yang belum," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8).

Sofyan mengatakan, pemerintah membutuhkan lahan sekitar 3.000 Hektare (Ha) untuk pembangunan tahap pertama. Sementara secara keseluruhan nantinya akan dibutuhkan lahan sekitar 200.000 hingga 300.000 Ha.

"Untuk core pertama itu sekitar 3.000 ha. Setelah itu luasanya 200.000-300.000 sehingga bisa dibikin kota taman, kota yang indah, banyak tamannya orang bisa hidup sehat, udaranya sehat. Sehingga kita harapkan kota ini berkembang menjadi kota yang menarik," jelasnya.

Dia melanjutkan, begitu lokasi ibu kota di Kalimantan Timur ditetapkan, pemerintah akan segera mengunci lahan untuk menghindari spekulan tanah. Sementara itu, gedung-gedung yang pertama kali dibangun nantinya adalah kantor presiden, kantor menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Begitu diputuskan lokasinya di mana, (langsung) kita kunci. Tentu yang pertama dibangun kantor presiden, kantor menteri, DPR juga beberapa lainnya," jelasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com  

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengimbau, masyarakat tidak bermimpi menjadi spekulan tanah di ibu kota baru. Sebab, pemerintah hanya akan menggunakan aset yang dikuasai negara sebagai kawasan ibu kota baru.

"Jadi kalau ada bakatnya dibidang properti jual beli tanah jangan mimpi deh jadi spekulator ya untuk ibu kota baru ini. Karena lahan yang kita pakai hanya lahan yang dikuasai oleh negara bukan lahan yang punya orang kita beli," ujarnya di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (20/8). 

Menteri Bambang menghargai potensi anak bangsa dalam bisnis properti. " Jadi saya sangat menghargai bakat bidang properti, bakat jual beli tanah itu bagus tapi jangan main spekulasi karena ruginya pasti ketauan," paparnya.

Mantan Menteri Keuangan tersebut melanjutkan, ibu kota baru nantinya akan menggunakan lahan yang cukup besar. Hal tersebut dilakukan agar ibu kota baru tidak mudah padat penduduk.

"Intinya, ada lahan yang luas kalau kita bikin ibukota baru jangan bikin dilahan yang pas-pasan. Kalau pas-pasan nanti, nanti segera padat, crowded dan tidak nyaman. Maka harus dicari lahan yang luas dan dikuasai oleh negara," jelasnya.

Adapun daerah yang akan dijadikan ibu kota baru adalah Kalimantan. Pulau tersebut dinilai sebagai suatu daerah yang memiliki lahan luas dengan potensi bencana alam yang minim.

"Kalimantan resiko gempa kecil sekali yang ada memang bencana seperti asap, kebakaran hutan dan banjir. Tapi itupun tidak seluruh kalimantan tapi hanya beberapa area lahan gambut yang beresiko, juga lahan hutan," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com