Bangun Kantor Baru di Kaltim, Bank Mandiri Tunggu Kepastian Tata Ruang

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyatakan bakal ikut berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru yang ditetapkan berada di Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"Terkait rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan, jelas kami akan berpartisipasi karena kami plat merah," ujar Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Panji Irawan di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Panji menambahkan, Bank Mandiri pasti juga akan membangun gedung perkantoran di sana. Namun, Bank Mandiri disebutnya masih menunggu kepastian tata ruang, tata kota dan kepastian lokasi ibu kota baru dari pemerintah.

"Pasti di titik itu kami akan membangun minimalnya membangun kantor perwakilan Bank Mandiri pusat di Kalimantan," ungkap dia.

"Apakah semuanya akan pindah ke Kalimnatan nanti kita liat perkembangan lebih lanjut sesuai kepastian bentuknya seperti apa," dia menambahkan.

Dia mengatakan, hal pertama yang akan dibangun Bank Mandiri di ibu kota baru yakni gedung perkantoran dan juga perumahan atau hunian bagi para pekerjanya. Namun, ia menegaskan, pihaknya masih menunggu kepastian hukum terkait masterplan ibu kota baru tersebut.

"Jadi kalau kita mau masuk ke sana minimal ada kantor, lalu juga ada tempat nanti kalau direksi ke sana nginepnya di mana. Enggak mungkin Mandiri enggak punya gedung di situ, pasti punya," tutur dia.

"Tetapi bentuknya seperti apa nanti kita lihat desain dari rancangan baru yang sudah memiliki kekuatan hukum. Karena nanti ini pasti orang akan mencari lokasi paling strategis di situ. Tapi kami mau dengar dulu tata ruangnya, tata kotanya, baru nanti akan kita putuskan," tandasnya.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyasar peluang bisnis dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam hal ini, perseroan menargetkan untuk bisa berperan sebagai pemberi dana bagi kontraktor-kontraktor yang akan ikut menggarap proyek di sana.

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Panji Irawan mengarakan, pihaknya melihat peluang untuk dapat menyalurkan kredit kepada pihak kontraktor dalam pembangunan ibu kota baru.

"Ini terbuka untuk loan buat properti, dalam artian kalau mau bangun gedung, infrastruktur seperti jalanan, telekomunikasi, mau beli kabel, semen, segala macem, pasti memerlukan funding," ujar dia di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

"Kami bisa berfungsi sebagai lender, sebagai kreditur. Jadi itu akan terbuka peluang bisnis buat Bank Mandiri acting sebagai krediturnya," dia menambahkan.

Pembangunan pusat pemerintahan baru tersebut disebutnya membuka peluang tambahan kepada perseroan untuk bisnis properti. 'Karena tidak mungkin membangun kota tanpa membangun saluran air, lalu pembangkit listrik, jalanan, jembatan, segala macam, pasti sangat membuka peluang," sambungnya.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Alexandra Askandar mengungkapkan, pembangunan infrastruktur ibu kota baru akan memakan biaya tak sedikit hingga Rp 466 triliun. Sedangkan APBN hanya bisa menyanggupi pembiayaan sampai sekitar Rp 93 triliun.

"Terlepas apakah itu dari APBN, apakah itu nanti private public partnership ataupun swasta, ujung-ujungnya pasti ada kebutuhan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Itu juga akan proaktif di sini untuk kebutuhan dari konsumsi atau dari sisi kontraktor, baik itu swasta maupun BUMN karya," urainya.

Dia pun meyakini, alokasi perhitungan dana pembangunan ibu kota baru akan dimulai pada 2020 mendatang. "Jadi waktunya sudah dekat sekali. Kita pasti akan mendapat permintaan (kredit) dalam waktu dekat ini dari para kontraktor-kontraktor," tandasnya.